Kuat dugaan RAPP sebagai Perusahaan Tertutup yang tergabung dalam APRIL GROUP ini diminta untuk menjadi Perusahaan Go Publik oleh sejumlah Mahasiswa dan Pemuda di Kabupaten Pelalawan dalam setiap diskusinya sebelum aksi demo ini pecah. Karena dari tahun ke tahun perusahaan ini selalu saja menjadi sorotan Masyarakat Riau, khususnya Masyarakat Pelalawan dimana tempat ia bercokol.
"Ya kami berwacana akan sampaikan ke Presiden Jokowi atau Pemerintah Pusat di Jakarta serta pihak Kementrian terkait khususnya Perdagangan dan Perindustrian agar RAPP ini menjadi Perusahaan Go Publik (terbuka)," ungkap Eks aktifis Mahasiswa dan Pemuda Pelalawan yang minta disamarkan namanya.
Maraknya aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah Mahasiswa dan Pemuda dikutip dari wartaporos, Senin (16/12) sore, yang tergabung dalam PTMP ini tegas terdengar berorasi mempertanyakan berdirinya pabrik serat/rayon PT Asia Pacific Rayon (APR) di dalam Kawasan Objek Vital Nasional yang berada di Pangkalan Kerinci dan atas dasar adanya kekhawatiran bahayanya terhadap kerusakan dan dampak lingkungan dari kehadiran pabrik serat untuk bahan baku tekstil tersebut seperti yang dialami oleh masyarakat Toba di Sumut.
Selain itu, mahasiswa tersebut juga mempertanyakan kontribusi atas berdirinya industri rayon tersebut yang seharusnya bisa menampung tenaga kerja lokal, namun sampai hari ini anak tempatan/daerah masih banyak yang mengangur alias tidak bisa bekerja padahal dengan berdirinya perusahan tersebut dapat menyerap 1.200 orang tenaga kerja lokal.
Kemudian dalam orasinya mahasiswa juga mempertanyakan restorasi gambut yang sampai hari ini belum ada kejelasan. Sebab sebelumnya Kementerian LHK sudah menyampaikan sikap tegasnya dimana pemerintah berupaya untuk melindungi ekosistem gambut di Indonesia.
"Orasi kita hari ini mempertanyakan beberapa poin kepada pihak perusahaan, terkait suara anak di negeri ini. Apalagi akan dibungkam oleh pihak-pihak perusahaan," ujar Koordinator Lapangan (Korlap), Tauhid Marifatullah S.IP kepada wartawan.
Ia melanjutkan bahwa, sebelumnya pihak perusahan telah membangun pabrik Indorayon dengan mempekerjakan diduga ribuan orang asing sebelumnya, namun kali ini pihak perusahan harus terbuka dalam penerimaan tenaga kerja lokal, jangan sampai anak di negeri ini menjadi penonton di negerinya sendiri.
Selanjutnya terkait mangkraknya pembangunan infrastruktur jalan penghubung antara Desa Lalang Kabung dan Pangkalan Kerinci Timur yang menelan anggaran negara, pungkas Tauhid.
"Kita juga mempertanyakan dan menyoroti jalan penghubung dari Desa Lalang Kabung hingga tembus kejalan lingkar hingga hari ini tidak tuntas pengerjaannya, padahal sudah berapa banyak anggaran dari uang negara dihabiskan untuk membangun infrastruktur jalan tersebut, hal ini akan kita minta kepada KPK RI untuk menindaklanjutinya," ujarnya.
Dilanjutkan Tauhid bahwa, masih banyak lagi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, Riau seperti tanaman kehidupan dan lain sebagainya, namun dirinya bersama rekan-rekan aktivis akan terus mengupas tuntas dan menyerahkan data kepada pemerintah pusat dan Presiden Jokowi, pungkasnya.(*/gp.1)
Tulis Komentar