Latest Posts

Ganesha Lahir di Tesso Nilo, Kabar Baik Konservasi Gajah Sumatera di Tengah Ancaman Habitat

Wed, 30 Sep 2026 00:00:50 +0700

GARDAPOS COM, PELALAWAN – Kabar menggembirakan datang dari Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau. Seekor bayi gajah sumatera jantan lahir selamat dari induknya, Lisa, di kawasan Elephant Flying Squad TNTN, Senin (28/9/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

Bayi gajah tersebut kemudian diberi nama Ganesha, nama yang diberikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Nama tersebut diumumkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat berada di Riau dalam rangkaian agenda Kementerian Kehutanan, Rabu (30/9/2026).

Kelahiran Ganesha bukan sekadar kabar tentang bertambahnya populasi satwa. Peristiwa tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali pentingnya perlindungan gajah sumatera, keberlanjutan habitat, serta konsistensi pengelolaan kawasan konservasi di Tesso Nilo.

Anak Keenam Lisa

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan rasa syukur atas kelahiran Ganesha yang merupakan anak keenam Lisa.

“Kita ketahui kemarin Mama Lisa melahirkan anaknya yang keenam di Tesso Nilo. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat nama untuk bayinya, baby boy. Nama diberi oleh Ibu Titiek, Ketua Komisi IV DPR RI, dan namanya adalah Ganesha,” kata Raja Juli Antoni.

Menurut Raja Juli, kelahiran tersebut menjadi kabar bahagia bagi upaya konservasi gajah sumatera.

Kelahiran anak gajah di kawasan konservasi juga memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan satwa tidak berhenti pada penyelamatan individu. Tantangan berikutnya adalah memastikan induk dan anak dapat hidup aman serta memperoleh habitat yang mendukung keberlangsungan populasinya.

Ganesha dan Harapan Baru untuk Tesso Nilo

Nama Ganesha memiliki makna simbolik yang kuat. Dalam tradisi Hindu, Ganesha dikenal sebagai figur berkepala gajah yang dikaitkan dengan kebijaksanaan, awal yang baik, dan kemampuan menghadapi rintangan.

Dalam konteks konservasi, nama tersebut membawa harapan agar kelahiran Ganesha menjadi simbol kehidupan baru bagi keberlangsungan gajah sumatera beserta habitatnya di Tesso Nilo.

Namun, kelahiran satu individu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan konservasi. Keberadaan gajah sumatera tetap sangat bergantung pada ketersediaan habitat, perlindungan kawasan, keamanan dari konflik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Karena itu, kelahiran Ganesha dapat menjadi pengingat bahwa konservasi bukan hanya menyelamatkan satwa ketika berada dalam kondisi terancam, tetapi juga menjaga ruang hidupnya agar tetap tersedia dalam jangka panjang.

20 Menit Setelah Lahir Sudah Bisa Berdiri

Dari sisi kondisi awal, Ganesha menunjukkan respons yang baik. Lisa telah mendapatkan pemantauan intensif dari mahout, dokter, dan perawat satwa sejak sehari sebelum proses kelahiran.

Sekitar 20 menit setelah dilahirkan, Ganesha dilaporkan sudah mampu berdiri dan menunjukkan respons yang baik. Setelah kelahiran, pemantauan terhadap induk dan anak terus dilakukan untuk memastikan kondisi keduanya tetap sehat dan aman.

Kelahiran tersebut disaksikan sejumlah pejabat dan unsur terkait, antara lain Plt Gubernur Riau S.F. Hariyanto, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Kapolres Pelalawan, Kepala Balai TNTN, jajaran Kementerian Kehutanan, serta tim mahout, dokter dan perawat satwa.

Konservasi Tidak Berhenti pada Kelahiran

Kelahiran Ganesha memberikan kabar positif bagi konservasi gajah sumatera. Namun, secara ekologis, keberhasilan tersebut baru merupakan satu tahap dari rangkaian panjang perlindungan satwa dan habitatnya.

Gajah sumatera membutuhkan ruang hidup yang aman dan memadai. Karena itu, kelahiran Ganesha semestinya berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan kawasan, pengawasan habitat, pencegahan konflik manusia-gajah, serta keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga ekosistem Tesso Nilo.

Dengan demikian, Ganesha bukan hanya nama seekor bayi gajah yang lahir di Tesso Nilo. Ia menjadi simbol bahwa keberhasilan konservasi harus diikuti tanggung jawab menjaga rumah tempat satwa itu tumbuh.

Bagi Tesso Nilo, tantangannya kini bukan hanya memastikan Ganesha tumbuh sehat bersama induknya, tetapi juga memastikan ketika ia dewasa nanti, habitat yang menopang kehidupannya masih tetap ada.

Bacalon Kades Sungai Ara Bertambah Jadi Empat, Panitia Dorong Pilkades Berlangsung Sejuk dan Damai

Wed, 30 Sep 2026 22:38:45 +0700

GARDAPOS COM, PELALAWAN – Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sungai Ara terus bergerak. Hingga Rabu (30/9/2026), Panitia Pilkades Desa Sungai Ara telah menerima empat bakal calon (bacalon) kepala desa, setelah Juhendri resmi mendaftarkan diri sebagai bacalon keempat.

Pendaftaran Juhendri menambah jumlah kandidat yang mengikuti tahapan pencalonan Kepala Desa Sungai Ara. Hal tersebut dikonfirmasi langsung Juhendri setelah proses pendaftaran.

“Saat ini yang sudah mendaftar sudah empat orang,” ujar Juhendri.

Joe Kacaw: Pencalonan Harus Jadi Bagian dari Proses Demokrasi Desa

Juhendri yang dikenal masyarakat Sungai Ara dengan panggilan Joe Kacaw kini menjadi salah satu peserta dalam tahapan pencalonan Pilkades Sungai Ara.

Dengan bertambahnya jumlah bacalon, dinamika politik desa diperkirakan akan semakin berkembang menjelang tahapan berikutnya. Namun, proses tersebut tetap berada dalam koridor tahapan Pilkades yang ditetapkan panitia dan ketentuan yang berlaku.

Bagi masyarakat, bertambahnya kandidat juga menjadi bagian dari proses demokrasi di tingkat desa yang pada akhirnya memberikan ruang bagi warga untuk menentukan pilihan melalui mekanisme pemilihan.

Tokoh Muda: Jaga Kerukunan dan Kedamaian

Tokoh muda Sungai Ara, Romi, berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif.

Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan masyarakat di tengah munculnya sejumlah bacalon.

“Saya berharap Sungai Ara bisa rukun dan damai. Saya yakin kepemimpinan Juhendri yang dikenal dengan panggilan Joe Kacaw di Sungai Ara bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan harapan dan pandangan Romi terhadap salah satu bacalon, sementara keputusan mengenai kepemimpinan desa tetap berada pada masyarakat melalui mekanisme Pilkades yang berlaku.

Panitia Ingatkan Pentingnya Pilkades Sejuk

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Sungai Ara, Hairas, berharap seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan tanpa konflik dan tetap mengedepankan suasana yang sejuk.

“Kami berharap Pilkades ke depannya sejuk dan damai,” ujar Hairas singkat.

Dengan telah mendaftarnya empat bacalon, tahapan Pilkades Sungai Ara kini memasuki fase penting. Selanjutnya, proses administrasi dan tahapan pencalonan akan menentukan siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pilkades bukan sekadar kompetisi merebut kursi kepala desa. Bagi masyarakat Sungai Ara, proses ini juga menjadi ujian bagaimana perbedaan pilihan politik dapat dikelola tanpa merusak persaudaraan dan kerukunan di tengah masyarakat desa.

Pilkades Serentak Pelalawan 2026: 43 Desa, 117 Balon, Demokrasi Desa Diuji dari Proses hingga Kotak Kosong

Tue, 29 Sep 2026 02:08:05 +0700

GARDAPOS COM, PELALAWAN – Pemerintah Kabupaten Pelalawan dijadwalkan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di 43 desa yang tersebar pada 11 kecamatan. Hingga Selasa (29/9/2026), tercatat 117 bakal calon (balon) kepala desa telah mengurus kelengkapan administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan.

Kepala DPMD Pelalawan Drs. Novri Wahyudi (29/9) mengatakan, berdasarkan laporan panitia pemilihan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masih terdapat desa yang menghadapi persoalan minimnya pendaftar.

Dua desa bahkan disebut belum memiliki pendaftar bakal calon, yakni Desa Lubuk Raja, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui.

Sementara itu, Desa Palas, Desa Batang Kulim, dan Desa Angkasa masing-masing baru memiliki satu bakal calon. Kondisi berbeda terjadi di Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, yang tercatat memiliki enam bakal calon.

“Untuk desa yang masih belum ada yang mendaftar, waktu masih ada hingga tanggal 3 Oktober 2026 mendatang. Kita akan menunggu hingga akhir masa pendaftaran,” ujar Novri.

Ketika Demokrasi Desa Tidak Boleh Berhenti pada Sekadar Ada Calon

Pilkades bukan semata-mata pergantian kepala pemerintahan di tingkat desa. Dalam perspektif hukum pemerintahan desa, proses tersebut menyangkut legitimasi pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan mekanisme demokrasi yang harus berlangsung berdasarkan aturan.

PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa menetapkan bahwa Pilkades terdiri atas tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Pada tahap pencalonan, pendaftaran bakal calon berlangsung sembilan hari, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi administrasi hingga penetapan calon. Jumlah calon yang ditetapkan pada prinsipnya paling sedikit dua dan paling banyak lima orang.

Karena itu, persoalan desa yang hanya memiliki satu pendaftar atau bahkan belum memiliki pendaftar tidak boleh dilihat sekadar sebagai persoalan administratif. Di dalamnya terdapat pertanyaan lebih mendasar: apakah proses demokrasi desa telah membuka ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan kepemimpinannya?

Di sinilah fungsi panitia pemilihan, BPD, pemerintah desa, camat, dan pemerintah kabupaten menjadi penting—bukan untuk mengarahkan pilihan masyarakat, melainkan memastikan proses pencalonan berlangsung terbuka, setara, transparan, dan sesuai hukum.

Calon Tunggal: Regulasi Kini Membuka Jalan, Tetapi Tetap Ada Mekanisme Hukum

Novri menjelaskan, apabila sampai batas akhir pendaftaran suatu desa tidak memenuhi jumlah calon, mekanisme perpanjangan akan diberlakukan.

Secara normatif, ketentuan tersebut memang diatur dalam Pasal 44 PP Nomor 16 Tahun 2026. Apabila hanya terdapat satu calon, pendaftaran diperpanjang selama 15 hari. Jika jumlah calon tidak bertambah, dilakukan perpanjangan kedua selama 10 hari.

Apabila setelah dua kali perpanjangan tetap hanya terdapat satu calon, panitia bersama BPD melakukan musyawarah untuk mufakat. Jika tercapai mufakat, pemilihan satu calon tersebut dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila tidak tercapai mufakat, Pilkades dinyatakan batal dan bupati/wali kota mengangkat penjabat kepala desa sampai terdapat kepala desa hasil pemilihan pada gelombang berikutnya.

Artinya, secara hukum calon tunggal bukan otomatis berarti Pilkades batal. Regulasi terbaru justru menyediakan mekanisme agar proses demokrasi tetap dapat berjalan dengan satu calon setelah seluruh tahapan yang dipersyaratkan dilalui.

Mekanisme pemilihan satu calon tersebut juga menjadi bagian dari perubahan penting dalam tata kelola demokrasi desa di bawah PP 16/2026.

Enam Calon, Bukan Persoalan Jumlah Semata

Persoalan berbeda muncul di Desa Teluk Binjai yang memiliki enam bakal calon.

Jumlah tersebut berada di atas batas maksimal lima calon yang dapat ditetapkan. PP 16/2026 mengatur bahwa apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari lima orang, panitia melakukan penyaringan tambahan menggunakan kriteria seperti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan bupati/wali kota.

Karena itu, proses seleksi terhadap enam bakal calon harus menjadi ruang yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Bukan sekadar siapa yang lolos, tetapi mengapa seseorang lolos dan yang lain tidak harus memiliki dasar yang jelas, objektif, terdokumentasi, serta dapat dijelaskan kepada masyarakat.

Di sinilah prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlakuan yang setara menjadi penting.

BPD Bukan Sekadar Pelengkap Administrasi

Dalam filosofi hukum desa, BPD memiliki posisi penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip demokrasi dan kepentingan masyarakat desa.

Karena itu, ketika sebuah desa hanya memiliki satu calon atau tidak memiliki calon sama sekali, peran BPD menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan sesuai mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Musyawarah bukan berarti ruang untuk menentukan siapa yang harus menjadi kepala desa berdasarkan kepentingan tertentu. Musyawarah harus menjadi instrumen hukum untuk memastikan proses demokrasi tetap berjalan ketika jumlah calon tidak memenuhi ketentuan normal.

Dengan demikian, seluruh keputusan panitia dan BPD seharusnya memiliki berita acara, dasar hukum, argumentasi administratif, serta jejak keputusan yang dapat diperiksa apabila muncul keberatan atau sengketa.

18 November 2026 Menjadi Ujian Tahap Akhir

Menurut Novri, berdasarkan arahan pimpinan, Pilkades Serentak Kabupaten Pelalawan 2026 dijadwalkan berlangsung Rabu, 18 November 2026.

“Kita berharap tahapan berjalan lancar tanpa kendala yang signifikan hingga menuju hari pemilihan,” ujarnya.

Namun, kelancaran Pilkades tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan suara.

Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah seluruh tahapan sejak pendaftaran, verifikasi administrasi, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara hingga penetapan calon terpilih berlangsung sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sebab, dalam pemerintahan desa, legalitas tanpa legitimasi sosial dapat melahirkan persoalan, sementara legitimasi tanpa prosedur hukum juga dapat menimbulkan sengketa.

Karena itu, Pilkades Pelalawan 2026 bukan hanya agenda memilih kepala desa. Ia merupakan ujian bagi kualitas demokrasi desa dan konsistensi pemerintah daerah menjalankan hukum secara terbuka, adil, dan dapat diawasi masyarakat.

Pada akhirnya, yang harus dimenangkan bukan calon tertentu, melainkan proses hukum dan hak masyarakat desa untuk menentukan pemimpinnya melalui mekanisme yang sah.

Todong Kasir dengan Gunting, Pelaku Curas di Sorek Lukai Anak 9 Tahun

Tue, 29 Sep 2026 17:42:41 +0700

GARDAPOS COM, PELALAWAN – Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) terjadi di kawasan Jalan Lintas Timur Engkolan, RT 001/RW 015, Sorek I, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Senin (28/9/2026) sekitar pukul 08.30 WIB.

Peristiwa tersebut dilaporkan melalui LP/B/79/IX/2026/SPKT/Polsek Pkl. Kuras/Polres Pelalawan/Polda Riau. Seorang pria berinisial H (25), warga Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), diamankan setelah sebelumnya diduga mengambil satu unit telepon genggam milik toko dengan mengancam menggunakan gunting.

Berdasarkan keterangan pihak Humas Polres Pelalawan, kasus tersebut bermula ketika H terlihat mondar-mandir di depan Toko Sorek Mart. Pelaku kemudian masuk dan membeli minuman Coca-Cola.

Saat berada di kasir, pelaku meminta meminjam telepon genggam dengan alasan ingin menghubungi ibunya. Permintaan itu ditolak karena telepon genggam tersebut merupakan milik toko.

Penolakan tersebut kemudian berujung pada tindakan kekerasan. Pelaku disebut memaksa masuk ke area meja kasir dan mengambil gunting yang berada di atas meja. Gunting tersebut kemudian diarahkan kepada kasir hingga korban ketakutan dan membiarkan pelaku mengambil HP Oppo A98 warna biru.

Dikejar Warga, Anak 9 Tahun Jadi Korban

Situasi semakin serius ketika seorang tukang kebun bernama Aan datang setelah mendengar teriakan dari kasir. Pelaku kembali mengarahkan gunting kepada Aan sebelum melarikan diri.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melakukan pengejaran. Dalam pelariannya, pelaku masuk ke Toko Echo Elektronik dan diduga menyandera seorang anak berusia 9 tahun dengan cara memiting leher.

Ketika warga mendekat, anak tersebut dilepaskan. Namun berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku kemudian kembali mengejar anak itu dan melukai bagian punggung korban menggunakan gunting.

Warga akhirnya berhasil mengamankan pelaku, mengikat tangannya, dan menyerahkannya kepada personel Polsek Pangkalan Kuras. Anak yang mengalami luka kemudian mendapatkan perawatan medis.

Bukan Sekadar Pencurian

Dalam perkara ini, kepolisian menyangkakan Pasal 479 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut mengatur pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun penjara.

Secara yuridis, keberadaan ancaman atau kekerasan menjadi unsur penting yang membedakan perkara tersebut dari pencurian biasa. Penjelasan Pasal 479 menerangkan bahwa kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, maupun setelah pencurian, sementara ancaman kekerasan mencakup keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.

Dengan konstruksi perkara sebagaimana disampaikan kepolisian, penggunaan gunting untuk mengancam kasir, tindakan terhadap saksi, serta dugaan pelukaan terhadap anak menjadi bagian penting yang harus didalami penyidik dalam menentukan konstruksi hukum perkara.

Namun, status dan kesalahan pidana pelaku tetap harus ditentukan melalui proses hukum dan pembuktian di hadapan pengadilan.

Pelaku dan Barang Bukti Diamankan

Kasi Humas Polres Pelalawan, berdasarkan keterangan Kapolsek Pangkalan Kuras Kompol Rinaldi Situmeang, membenarkan penanganan perkara tersebut.

“Benar, pelaku Hendra warga Inhil diamankan warga usai melakukan curas di Sorek Mart. Modus pinjam HP toko ditolak lalu todong gunting, bahkan lukai anak 9 tahun saat dikejar warga dan pelaku sudah diamankan bersama BB HP Oppo A98 dan gunting. Proses lanjut di Polsek Kuras.”

Dari perkara tersebut, polisi mengamankan satu unit HP Oppo A98 warna biru dan satu buah gunting yang disebut digunakan untuk mengancam. Kerugian materiil dilaporkan sekitar Rp4 juta.

Penanganan selanjutnya berada di tangan penyidik Polsek Pangkalan Kuras untuk mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan kekerasan terhadap anak serta alat bukti yang berkaitan dengan perkara.

PT Musim Mas Terima Penghargaan Penanganan Karhutla, Kolaborasi Korporasi dan Pemerintah Diuji di Lapangan

Tue, 29 Sep 2026 16:35:37 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Kontribusi dunia usaha dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pelalawan mendapat apresiasi. PT Musim Mas menerima piagam penghargaan dari Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., atas dedikasi dan partisipasinya dalam mendukung upaya pencegahan serta penanganan karhutla selama periode El Nino “Godzilla” 2026.

Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai turut berkontribusi dalam penanganan karhutla. PT Musim Mas menjadi salah satu penerima apresiasi atas keterlibatannya dalam mendukung upaya penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Pelalawan.

Piagam penghargaan diserahkan dalam rangkaian malam Pamit Kenal Kapolres Pelalawan, dari AKBP John Louis Letedara kepada Kapolres Pelalawan yang baru, AKBP Ahmad Nur Ari, S.Sos., S.I.K., M.H., di Balai Seminai, Kantor Bupati Pelalawan, Senin malam (28/9/2026).

Penghargaan Menjadi Dorongan bagi Korporasi

Manager Humas PT Musim Mas, Malinton H. Purba, S.H., mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat kontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi yang sangat berarti bagi kami. PT Musim Mas berkomitmen untuk terus berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah serta seluruh pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan,” kata Malinton.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, perusahaan dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam melakukan pencegahan maupun merespons kebakaran ketika terjadi.

“Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi PT Musim Mas untuk memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Pelalawan,” ujarnya.

Karhutla Tak Bisa Ditangani Sendirian

Dalam momentum tersebut, Kapolres Pelalawan sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang turut mengambil bagian dalam penanganan karhutla.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam kegiatan, dukungan dunia usaha diperlukan karena kebakaran tahun ini dinilai cukup besar, termasuk penanganan di Kerumutan dan Rantau Baru.

“Terima kasih dan apresiasi kepada perusahaan yang turut serta bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan karhutla di Pelalawan, baik di Kerumutan maupun Rantau Baru. Kebakaran di Pelalawan tahun ini cukup luar biasa, sehingga perlu kolaborasi semua pihak. Tanpa kolaborasi, karhutla pasti sulit dipadamkan,” demikian poin pernyataan yang disampaikan dalam acara tersebut.

Pernyataan itu memperlihatkan satu hal penting, bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada kewajiban pemerintah dan aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan pemegang konsesi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Dari Apresiasi Menuju Tanggung Jawab Berkelanjutan

Penghargaan kepada perusahaan dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara sektor bisnis, pemerintah dan aparat dalam pengendalian karhutla. Namun, dari perspektif tata kelola lingkungan, apresiasi tersebut idealnya berjalan beriringan dengan pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, pemulihan pascakebakaran dan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan.

Dengan demikian, kontribusi korporasi tidak hanya terlihat ketika api telah muncul, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan sebelum kebakaran terjadi.

PT Musim Mas menyatakan dukungannya terhadap penguatan kolaborasi tersebut, termasuk terhadap program Green Policing yang digagas Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan.

Bagi dunia usaha, isu karhutla bukan semata persoalan citra perusahaan. Kebakaran di wilayah operasional dan sekitarnya dapat berdampak terhadap masyarakat, lingkungan, aktivitas ekonomi serta keberlanjutan usaha. Karena itu, kolaborasi yang transparan dan terukur menjadi bagian penting dari tata kelola bisnis yang bertanggung jawab.

Pamit Kenal Kapolres, Sinergi Diharapkan Berlanjut

Acara tersebut sekaligus menjadi momentum pergantian kepemimpinan Polres Pelalawan dari AKBP John Louis Letedara kepada AKBP Ahmad Nur Ari.

Turut hadir Bupati Pelalawan, Wakil Bupati Pelalawan, Dandim 0313/KPR, Kapolres Pelalawan yang baru, Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, pimpinan DPRD Pelalawan, perwakilan Pengadilan Negeri Pelalawan, para PJU Polres Pelalawan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan, kepala OPD dan insan pers.

Pergantian Kapolres menjadi bagian dari dinamika organisasi kepolisian. Namun, agenda penanganan karhutla tetap membutuhkan kesinambungan koordinasi lintas sektor.

Penghargaan kepada PT Musim Mas pada akhirnya bukan sekadar seremoni. Nilai terpentingnya terletak pada apakah kolaborasi antara korporasi, pemerintah, aparat dan masyarakat dapat terus diterjemahkan menjadi pencegahan yang nyata, respons yang cepat, serta perlindungan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan.

JMSI Riau Buka UKW 4–6 November 2026, Dorong Profesionalisme dan Kompetensi Wartawan

Tue, 29 Sep 2026 14:54:41 +0700

GARDAPOS.COM, PEKANBARU — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 4–6 November 2026. Uji kompetensi tersebut dibuka untuk jenjang wartawan muda, madya, hingga utama sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan kualitas kerja jurnalistik.

Ketua Panitia Pelaksana UKW JMSI Riau, Tun Akhyar, mengatakan pendaftaran peserta telah dibuka dan puluhan calon peserta telah menyatakan minat mengikuti kegiatan tersebut.

“Kita sudah membuka pendaftaran dan saat ini sudah ada puluhan calon peserta yang mendaftar,” kata Tun Akhyar seusai rapat panitia di Pendopo Kopi, Jalan Pelangi, Pekanbaru, Senin (28/9/2026).

Pelaksanaan UKW tersebut akan bekerja sama dengan Lembaga Uji Pikiran Rakyat. Kegiatan juga melibatkan jaringan JMSI dari sejumlah provinsi, yakni JMSI Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Terbuka bagi Wartawan Non-JMSI

Panitia membuka kesempatan bagi wartawan dari internal JMSI, termasuk pengurus dan anggota JMSI di kabupaten/kota se-Riau. Kesempatan juga diberikan kepada wartawan di luar JMSI dengan kuota terbatas.

“Peserta non-JMSI juga dapat mengikuti UKW, tetapi kuotanya terbatas, sekitar 20 persen dari jumlah total peserta internal JMSI,” ujar Tun.

Batas akhir pendaftaran ditetapkan 5 Oktober 2026, sehingga calon peserta diminta segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan panitia.

UKW Bukan Sekadar Sertifikat

Dalam perspektif pendidikan jurnalistik, UKW tidak semestinya dipandang hanya sebagai proses memperoleh sertifikat kompetensi. Uji kompetensi merupakan ruang untuk mengukur kemampuan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, mulai dari memahami fakta, melakukan verifikasi, membangun berita berdasarkan kepentingan publik, hingga menerapkan prinsip etik dalam pemberitaan.

Kompetensi tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan media digital yang menuntut wartawan bekerja cepat, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap akurasi informasi.

Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan juga berkaitan langsung dengan kualitas informasi yang diterima masyarakat. Kecepatan publikasi tanpa verifikasi berisiko melahirkan informasi keliru, sementara pemberitaan tanpa keseimbangan dapat mengabaikan prinsip keberimbangan dan hak pihak yang diberitakan.

Ketua JMSI Riau H. Dheni Kurnia sebelumnya telah menunjuk kepanitiaan UKW dengan Tun Akhyar sebagai ketua panitia. Ia didampingi Ridho M. Haztil sebagai wakil ketua, Harismanto Djambak sebagai sekretaris, dan Renny Rahayu sebagai bendahara.

Sementara Efridel dan Iwan menangani bidang transportasi, akomodasi dan konsumsi, sedangkan Akhir Yani dipercaya menangani seksi acara.

Panitia mengimbau calon peserta yang berminat mengikuti UKW agar segera menghubungi sekretariat untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan, tahapan pendaftaran, biaya dan teknis pelaksanaan.

“Buruan daftar karena tempat peserta terbatas,” kata Tun.

Satresnarkoba Polres Pelalawan Bekuk Pria di Ukui, Dua Paket Sabu Disita

Sat, 26 Sep 2026 18:51:34 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelalawan mengamankan seorang pria berinisial FT (44) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

FT, yang sehari-hari disebut bekerja sebagai buruh dan merupakan warga Desa Kampung Baru, diamankan petugas sekitar pukul 17.00 WIB, Kamis (24/9/2026).

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di wilayah Kampung Baru. Menindaklanjuti informasi itu, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas yang dilaporkan.

Setelah memperoleh informasi mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi, petugas kemudian melakukan penggerebekan dan mengamankan FT.

Dalam penggeledahan, polisi menemukan dua paket yang diduga sabu dengan berat kotor 1,32 gram. Barang tersebut disebut ditemukan di dalam sebuah kotak rokok berwarna toska.

Selain dua paket diduga sabu, petugas turut mengamankan dua bal plastik bening klip merah, satu sendok yang diduga digunakan untuk sabu, satu unit telepon seluler Android merek Vivo, serta kotak rokok yang digunakan sebagai tempat penyimpanan.

Polisi Telusuri Pemasok

Dari pemeriksaan awal, FT disebut mengaku memperoleh narkotika tersebut dari seorang pria berinisial WB.

Polisi menyatakan WB masih dalam tahap penyelidikan dan pengejaran. Karena itu, keterangan mengenai keterlibatan WB masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum.

Kasat Resnarkoba Polres Pelalawan Iptu Rudi Syahputra, melalui Kasi Humas Polres Pelalawan AKP Thomas Bernandes Siahaan, membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, atas perintah Bapak Kasat Resnarkoba, Satresnarkoba berhasil mengamankan tersangka FT dengan BB 1,32 gram sabu di Ukui. Tersangka merupakan pengedar. Saat ini kita masih kembangkan asal barang dari WB yang masih dalam lidik,” kata Thomas.

Menurutnya, kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pemasok narkotika tersebut.

“Kami imbau masyarakat terus memberikan informasi. Polres Pelalawan komitmen berantas narkoba sampai ke akar,” tegasnya.

Dijerat Pasal Narkotika

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana disebutkan dalam keterangan kepolisian.

FT beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Pelalawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini sekaligus menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri asal-usul narkotika dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai peredarannya. Polisi masih memiliki pekerjaan lanjutan: tidak hanya memproses orang yang diamankan, tetapi juga mengungkap pihak yang disebut sebagai pemasok serta memastikan seluruh rangkaian peredaran narkotika tersebut berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum.

HPN 2027 Tak Sekadar Seremoni, PWI dan JMSI Dorong Pers Lebih Inklusif, Profesional, dan Independen

Fri, 25 Sep 2026 09:49:04 +0700

GARDAPOS.COM, JAKARTA — Hari Pers Nasional (HPN) 2027 didorong menjadi momentum evaluasi dan penguatan kualitas pers nasional, bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Profesionalisme wartawan, independensi media, kesejahteraan pekerja pers, serta perlawanan terhadap hoaks dan informasi menyesatkan menjadi isu yang mengemuka dalam pertemuan PWI dan JMSI.

Hal tersebut dibahas Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa saat bertemu di Kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya menjadikan HPN sebagai ruang bersama bagi masyarakat pers untuk mengevaluasi kualitas karya jurnalistik sekaligus kontribusi pers terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Teguh menilai tantangan pers semakin kompleks di tengah transformasi digital. Kredibilitas media, independensi jurnalistik dan kemampuan masyarakat memilah informasi menjadi semakin penting ketika hoaks, informasi menyesatkan dan ujaran kebencian mudah beredar melalui berbagai platform.

“Secara umum HPN juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme yang sejalan dengan kesejahteraan ekonomi para pekerja media agar tetap teguh menjalankan prinsip independensi,” kata Teguh, yang pernah menjabat Direktur Utama Perum LKBN Antara dan kini menjadi Ketua Dewan Pengawas Antara.

HPN 2027 Digelar di Lampung

HPN 2027 memiliki format berbeda dari penyelenggaraan pada tanggal biasanya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Keppres tersebut masih berstatus berlaku.

Untuk penyelenggaraan 2027, PWI telah menetapkan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah HPN sekaligus Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas). PWI menyebut kedua agenda tersebut akan dilaksanakan bersamaan pada pekan kedua April 2027, karena periode 9 Februari 2027 bertepatan dengan Ramadan.

Perubahan waktu penyelenggaraan ini membuat HPN 2027 tidak hanya menjadi agenda peringatan, tetapi juga momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan profesionalisme insan pers.

Dorong HPN Lebih Inklusif

Akhmad Munir menekankan pentingnya keterlibatan lebih luas dalam penyelenggaraan HPN 2027.

“Kami ingin agar HPN 2027 nanti bisa lebih inklusif dan melibatkan semua konstituen Dewan Pers,” ujar Akhmad Munir.

Ketua Bidang Pendidikan PWI, Agus Sudibyo, menjelaskan bahwa prinsip inklusivitas tersebut diharapkan diterapkan sejak tahap perencanaan, penyusunan program hingga pelaksanaan kegiatan.

Dengan pendekatan tersebut, HPN tidak hanya menjadi panggung organisasi tertentu, tetapi diharapkan menjadi ruang dialog bagi berbagai unsur dalam ekosistem pers nasional.

Pengalaman HPN 2016 Jadi Referensi

Dalam pertemuan itu, Teguh Santosa turut membagikan pengalamannya ketika memimpin Panitia HPN 2016 di Nusa Tenggara Barat.

Saat itu, HPN diwarnai sejumlah kegiatan yang dirancang untuk memperluas jejaring dan interaksi masyarakat pers. Salah satunya pelayaran wartawan dari Dermaga Madura Ujung, Surabaya, menuju Lombok menggunakan KRI Makassar-590 yang diikuti hampir 300 wartawan.

Selain kegiatan internal pers, agenda tersebut diisi seminar, kegiatan keagamaan, olahraga dan kegiatan kreatif. HPN 2016 juga menghadirkan Business Forum yang disebut dihadiri lebih dari 30 duta besar negara sahabat.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi bagi Teguh dalam melihat HPN sebagai ruang yang dapat menggabungkan refleksi profesi, penguatan jejaring, diskusi kebangsaan dan kontribusi pers terhadap masyarakat.

JMSI Nyatakan Dukungan

Dalam pertemuan tersebut, JMSI menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan HPN 2027 di Lampung.

“JMSI mendukung penuh penyelenggaraan HPN 2027. Saya yakin, HPN 2027 akan lebih hebat,” kata Teguh.

Teguh hadir memenuhi undangan PWI didampingi Ketua Harian JMSI Ari Rahman. Sementara Akhmad Munir didampingi Sekjen PWI Marthen Selamet Susanto, Wakil Sekjen Kadirah, dan Ketua Bidang Pendidikan Agus Sudibyo.

Dengan Lampung telah ditetapkan sebagai tuan rumah dan HPN 2027 akan digelar bersamaan dengan Porwanas, perhatian berikutnya berada pada bagaimana agenda tersebut diterjemahkan menjadi program yang substantif: memperkuat kualitas jurnalistik, menjaga independensi, meningkatkan profesionalisme dan memperluas keterlibatan unsur pers.

Mafia Solar Disorot, Eks Danrem Desak Satgas Gabungan: Kapolda dan Pangdam Diminta Bertindak Tegas

Thu, 24 Sep 2026 11:51:29 +0700

GARDAPOS.COM, PEKANBARU — Persoalan antrean panjang dan kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah wilayah Riau mendapat sorotan keras. Mantan Gubernur Riau sekaligus mantan Danrem 031/Wirabima, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, meminta pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat dan dugaan penyimpangan diusut secara serius.

Pernyataan tersebut disampaikan Edy dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Riau bersama Pertamina, Forkopimda dan sejumlah organisasi masyarakat, Rabu (23/9/2026), yang membahas persoalan antrean solar bersubsidi di Riau.

Menurut Edy, persoalan yang terjadi tidak semata-mata dapat dilihat dari sisi ketersediaan stok. Berdasarkan penjelasan dalam forum tersebut, stok solar disebut masih mencukupi. Namun, terdapat persoalan disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang menurutnya dapat menciptakan celah penyalahgunaan.

“Ada disparitas harga, berarti ada peluang orang untuk melakukan kecurangan, untuk mengambil keuntungan,” kata Edy.

Dari celah tersebut, Edy menduga terdapat praktik mafia dalam tata niaga solar bersubsidi yang perlu dibuktikan dan ditindak melalui mekanisme hukum.

Usulkan Satgas Gabungan TNI-Polri dan Kejaksaan

Edy mengusulkan pembentukan satuan tugas gabungan yang melibatkan kepolisian, Kodam, Polisi Militer (POM), dan kejaksaan.

Menurut dia, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di titik penjualan. Distribusi solar bersubsidi perlu diawasi dari hulu hingga hilir, termasuk distribusi, pengawasan SPBU, hingga penggunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak.

“Sekarang mengatasi mafia ini ada dalam satgas. Satgas kita kan ada kepolisian, ada Kodam, kemudian ada POM, ada jaksa. Betul, nanti kita awasi,” tegas Edy.

Usulan tersebut menempatkan persoalan solar bersubsidi bukan sekadar sebagai masalah antrean di SPBU, tetapi juga sebagai persoalan pengawasan distribusi barang bersubsidi dan potensi penyimpangan yang harus dibuktikan melalui penegakan hukum.

Kapolda dan Pangdam Disorot

Edy kemudian melontarkan pernyataan paling keras dalam forum tersebut. Ia meminta pimpinan institusi keamanan di Riau memastikan persoalan dugaan penyimpangan distribusi solar dapat ditangani.

Jika aparat yang diberi kewenangan dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, Edy menyatakan Kapolda Riau dan Pangdam sebaiknya dipindahkan dari Riau.

“Kalau dia nggak bisa, ya Kapolda harus pindah dari Riau. Kalau nggak bisa, Pangdam harus pindah dari Riau,” tegasnya.

Ia menambahkan, pejabat yang ditugaskan di daerah memiliki mandat untuk menjalankan fungsi dan kewenangan institusinya.

“Saya mantan Danrem. Dia ditunjuk dari Mabes TNI ke sini untuk melaksanakan tugas, ditunjuk dari Mabes Polri untuk melaksanakan tugas,” ujar Edy.

Antrean Solar Jadi Alarm Pengawasan

Sorotan tersebut muncul ketika antrean kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi menjadi persoalan yang mendapat perhatian publik di sejumlah wilayah Riau.

Di sisi lain, dugaan adanya penyalahgunaan distribusi dan pemanfaatan selisih harga BBM subsidi menjadi persoalan yang membutuhkan pembuktian. Istilah “mafia solar” dalam pernyataan Edy merupakan dugaan yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan proses penegakan hukum, bukan kesimpulan hukum yang telah terbukti.

Karena itu, jika satgas gabungan benar-benar dibentuk, pengawasannya perlu diarahkan pada data distribusi, volume penyaluran, pola pembelian berulang, kepatuhan konsumen penerima subsidi, hingga kemungkinan penyimpangan di sepanjang rantai distribusi.

Dengan demikian, persoalan antrean tidak berhenti pada siapa yang mendapat solar atau seberapa panjang antrean di SPBU. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah solar bersubsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak, apakah distribusinya sesuai kuota dan ketentuan, serta apakah terdapat pelanggaran yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh BBM subsidi.

Pernyataan Edy Natar kini menempatkan aparat penegak hukum dan institusi terkait pada tuntutan untuk memperjelas akar persoalan kelangkaan, menguji dugaan penyimpangan dengan bukti, dan memastikan distribusi solar bersubsidi berjalan tepat sasaran.

Pamit ke Sultan Pelalawan, Kapolres John Louis Letedara Tegaskan Sinergi Polri dan Kesultanan Jaga Marwah Daerah

Wed, 23 Sep 2026 12:11:07 +0700

GARDAPOS.COM, PEKANBARU — Menjelang berakhirnya masa tugas di Kabupaten Pelalawan, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K. bersilaturahmi sekaligus berpamitan kepada Sultan Pelalawan ke-10, Tengku Besar H. Tengku Kamaruddin Haroen bin Sultan Syarif Harun, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di kediaman Sultan di Pekanbaru sejak pukul 08.00 WIB tersebut tidak sekadar menjadi agenda perpisahan. Silaturahmi itu menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara institusi kepolisian dengan Kesultanan Pelalawan sebagai bagian dari elemen adat dan masyarakat yang memiliki peran dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan sosial.

Kapolres hadir bersama sejumlah pejabat utama Polres Pelalawan, yakni Kasat Intelkam AKP Deddy Hendra Cipta Tobing, Kasat Lantas AKP Zahratul Aulia Harun, Kasat Polair AKP Mardani Tohenes, dan Kasat Narkoba Iptu Rudi Syahputra.

Sementara dari Kesultanan Pelalawan turut hadir Pangeran Muda H. Tengku Kashar Haroen, Putra Mahkota Tengku Amri Fuad, serta Juru Bicara Kesultanan Datuk Bendahara H. T. Zulmizan Farinja Assegaff.

“Datang Tampak Muka, Pergi Tampak Punggung”

Dalam suasana penuh keakraban, Kapolres menyampaikan terima kasih kepada Sultan dan jajaran Kesultanan Pelalawan atas dukungan selama dirinya menjalankan tugas di Kabupaten Pelalawan.

“Terima kasih kepada Sultan dan perangkat Kesultanan telah memberikan waktu menerima kunjungan kami. Bak kata pepatah, datang tampak muka, pergi tampak punggung. Kami datang tahun lalu sebagai pejabat baru dan saat ini kami datang lagi karena sudah ada pejabat baru yang menggantikan kami. Terima kasih atas dukungan Sultan selama bertugas di Pelalawan,” ujar John Louis Letedara.

Pernyataan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa pengabdian John Louis Letedara sebagai Kapolres Pelalawan sebelum menjalankan penugasan di tempat baru.

Kesultanan Apresiasi Penjagaan Kamtibmas

Juru Bicara Kesultanan Pelalawan, Datuk Bendahara Drs. H. T. Zulmizan Farinja Assegaff, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Kapolres dan jajaran Polres Pelalawan atas pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama bertugas.

“Terima kasih kepada Kapolres dan keluarga besar Polres Pelalawan yang telah menjaga Harkamtibmas. Kami mewakili masyarakat adat mengucapkan selamat atas penugasan baru, semoga amanah, sehat, lancar dan sukses di tempat kerja yang baru,” ujarnya.

Apresiasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kepolisian dengan unsur adat tidak hanya dibangun melalui kegiatan formal, tetapi juga melalui komunikasi dan silaturahmi yang berlangsung secara langsung.

Pesan Sultan: Pemimpin Harus Mengasihi Tuhan dan Sesama

Dalam pertemuan tersebut, Sultan Pelalawan ke-10 turut menyampaikan pesan kepada Kapolres yang akan melanjutkan pengabdian di tempat baru.

“Jadilah pemimpin yang baik bagi masyarakat. Harus mengasihi Tuhan sebagai pencipta dan juga sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Semoga Kapolres selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.”

Pesan tersebut menempatkan kepemimpinan bukan semata-mata pada jabatan, tetapi juga pada tanggung jawab moral seorang pemimpin dalam memperlakukan masyarakat.

Sinergi Polri dan Adat Menjadi Modal Sosial

Pertemuan berlangsung dalam suasana haru dan kekeluargaan. Bagi Polres Pelalawan, hubungan baik dengan Kesultanan Pelalawan merupakan bagian dari komunikasi sosial dengan tokoh adat dan masyarakat.

Dalam konteks daerah yang memiliki sejarah, adat dan identitas budaya yang kuat, komunikasi antara aparat keamanan dan tokoh adat menjadi salah satu ruang membangun kepercayaan publik.

Silaturahmi tersebut kemudian ditutup pada pukul 09.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.

Pergantian pejabat kepolisian merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, hubungan kelembagaan dan sosial yang telah terbangun di daerah diharapkan tetap berlanjut.

Kapolres boleh berganti, tetapi komitmen menjaga keamanan, menghormati adat dan merawat marwah daerah harus tetap berlanjut. Polres Pelalawan: “Melindungi Tuah, Menjaga Marwah.”

KUPA-PPAS Pelalawan Disepakati: Ujian Fiskal Bukan Lagi Soal Anggaran, Tapi Kemampuan Membuktikan Manfaat untuk Rakyat

Wed, 23 Sep 2026 11:32:20 +0700

Oleh: Redaksi

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Ada satu sudut yang menurut saya jauh lebih tajam daripada sekadar mengulang bahwa KUPA-PPAS “berpihak kepada masyarakat”: apakah perubahan anggaran itu benar-benar memperbaiki kualitas fiskal dan menghasilkan output yang bisa diukur?

Dalam berita tersebut, KUPA-PPAS Perubahan 2026 disepakati pada 22 September 2026 dengan pendapatan Rp1,612 triliun, belanja Rp1,663 triliun, dan pembiayaan Rp51,125 miliar. Prioritas yang disebut meliputi jalan-jembatan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, karhutla, serta penyelesaian kewajiban tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan DPRD telah menyepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Secara administratif, tahapan penting pengelolaan anggaran telah dilewati.

Tetapi dari perspektif fiskal, kesepakatan politik anggaran bukanlah garis akhir. Justru di situlah ujian sebenarnya dimulai.

Sebab pertanyaan publik bukan lagi sekadar berapa besar APBD Pelalawan, melainkan: berapa rupiah yang benar-benar menjadi pelayanan publik, berapa yang berubah menjadi infrastruktur, berapa yang menyelesaikan persoalan masyarakat, dan berapa yang hanya berputar sebagai belanja rutin pemerintahan?

Dokumen yang diberitakan menunjukkan KUPA-PPAS Perubahan 2026 menetapkan pendapatan daerah Rp1,612 triliun, belanja Rp1,663 triliun dan pembiayaan Rp51,125 miliar. Secara matematis, selisih antara pendapatan dan belanja sekitar Rp51,125 miliar ditutup melalui pembiayaan.

Artinya, ruang fiskal tidak otomatis bertambah hanya karena plafon belanja berubah.

Anggaran Naik, Tetapi Apakah Kapasitas Fiskal Menguat?

Ini titik yang perlu dibedah. Pada Juni 2026, realisasi belanja Pemkab Pelalawan tercatat sekitar Rp556,37 miliar atau 33,71 persen dari anggaran belanja Rp1,650 triliun. Yang menarik, komposisi tersebut didominasi belanja pegawai sekitar Rp347,53 miliar dan belanja barang/jasa Rp141,09 miliar, sementara belanja modal yang tercatat dalam data tersebut hanya sekitar Rp2,59 miliar.

Di sisi pendapatan, data hingga Juli 2026 menunjukkan PAD yang terealisasi sekitar Rp82,59 miliar atau 20,07 persen dari target PAD Rp411,46 miliar.

Bupati Zukri sendiri pada Juli 2026 pernah menyampaikan bahwa realisasi PAD hingga triwulan II baru sekitar 25 persen dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap realisasi program pembangunan.

Maka muncul persoalan fiskal yang jauh lebih substantif:

Jika kemampuan menghasilkan pendapatan sendiri masih terbatas, seberapa elastis APBD Pelalawan menghadapi perubahan transfer pusat, kebutuhan bencana, kewajiban tahun sebelumnya, dan tuntutan pembangunan baru?

Inilah pertanyaan yang harus dijawab pemerintah dan DPRD.

Rp1,663 Triliun Harus Dibaca sebagai Kontrak Kinerja

Pemkab menyatakan perubahan APBD akan menggunakan prinsip money follows program prioritas, memperkuat belanja produktif dan menghentikan belanja yang tidak memiliki output jelas.

Pernyataan tersebut justru harus menjadi kontrak kinerja fiskal.

Jika belanja produktif menjadi prinsip, publik berhak meminta indikator yang konkret: berapa kilometer jalan yang dibangun atau diperbaiki; berapa jembatan yang diselesaikan; berapa fasilitas kesehatan yang ditingkatkan; berapa sekolah yang mendapatkan intervensi; berapa keluarga memperoleh perlindungan sosial; berapa hektare atau wilayah yang menjadi sasaran penanganan karhutla; berapa kewajiban tahun 2025 yang benar-benar diselesaikan; serta berapa output setiap OPD yang dapat diverifikasi.

Tanpa indikator tersebut, istilah “prioritas masyarakat” mudah berhenti sebagai bahasa politik anggaran.

Karhutla: Prioritas yang Harus Terukur

KUPA-PPAS Perubahan juga memberikan perhatian terhadap karhutla, termasuk penguatan Satgas Darat Karhutla Terpadu di 10 kecamatan rawan.

Ini merupakan pos yang secara fiskal membutuhkan perhatian khusus. Sebab karhutla bukan sekadar persoalan pemadaman. Anggaran harus dapat ditelusuri dari pencegahan, patroli, peralatan, personel, pemantauan titik panas, pemulihan lahan hingga evaluasi pascakejadian.

Jika anggaran bertambah tetapi indikator keberhasilan tidak jelas, publik sulit mengukur apakah belanja tersebut menghasilkan penurunan risiko atau hanya membiayai respons berulang setiap musim kebakaran.

Dengan kata lain: APBD tidak boleh hanya membiayai akibat. APBD harus membiayai pencegahan.

Menyelesaikan Utang Lama atau Membuka Ruang Pembangunan Baru?

Ada satu fakta lain yang tidak boleh diabaikan: Perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk penyelesaian pembayaran utang pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025.

Ini mempunyai dua sisi. Di satu sisi, penyelesaian kewajiban lama penting untuk menjaga kredibilitas fiskal pemerintah daerah dan mencegah beban pembayaran terus menumpuk.

Namun di sisi lain, semakin besar ruang anggaran yang terserap untuk menyelesaikan kewajiban masa lalu, semakin kecil ruang fiskal yang tersedia untuk program pembangunan baru.

Karena itu, publik perlu mengetahui: Berapa nilai kewajiban 2025 yang harus dibayar? Kepada siapa? Untuk kegiatan apa? Apa penyebab munculnya kewajiban tersebut? Apakah seluruh kewajiban telah diverifikasi? Dan apakah pola tunda bayar tersebut berpotensi berulang?

Ini bukan sekadar pertanyaan administratif. Ini pertanyaan tentang disiplin fiskal.

DPRD Harus Mengawal Setelah Palu Paripurna

DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU 23/2014 menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan fungsi yang berbeda; DPRD menjalankan fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, sementara kepala daerah menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan daerah.

Karena itu, fungsi DPRD tidak selesai ketika nota kesepakatan ditandatangani.

Justru setelah kesepakatan itulah fungsi pengawasan menjadi penting: apakah RKA OPD konsisten dengan KUPA-PPAS? Apakah anggaran bergeser saat pembahasan APBD-P? Apakah output sesuai target? Apakah serapan anggaran sejalan dengan kemajuan fisik? Dan apakah program yang disebut prioritas benar-benar menjadi prioritas dalam realisasi?

PP 12/2019 memang mengatur siklus pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan APBD.

Bahkan dalam kerangka perubahan APBD, perubahan dapat dilakukan antara lain ketika asumsi KUA tidak sesuai perkembangan, terjadi pergeseran anggaran, penggunaan SiLPA, keadaan darurat atau keadaan luar biasa.

Jadi, perubahan APBD bukan ruang bebas untuk memperbesar belanja. Ia harus memiliki dasar, alasan dan konsekuensi kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masalah Utama Pelalawan Bukan Semata Besaran APBD

Pelalawan memiliki APBD miliaran hingga triliunan rupiah. Tetapi ukuran keberhasilan fiskal bukanlah besar kecilnya angka di dokumen.

Ukuran sesungguhnya adalah kualitas belanja.

Pemerintah daerah dapat memiliki APBD besar tetapi pelayanan publik tetap buruk apabila anggaran tidak diterjemahkan menjadi output.

Sebaliknya, ruang fiskal yang terbatas dapat tetap menghasilkan manfaat besar apabila setiap rupiah diarahkan pada program yang tepat, terukur dan diawasi.

Maka, setelah KUPA-PPAS disepakati, ada setidaknya lima indikator yang patut dikawal publik: Pertama, realisasi pendapatan, terutama PAD. Kedua, kualitas dan komposisi belanja. Ketiga, realisasi belanja modal dan kemajuan fisik. Keempat, penyelesaian kewajiban atau tunda bayar tahun sebelumnya. Kelima, kesesuaian antara uang yang dibelanjakan dengan output yang diterima masyarakat.

Dari “Berpihak kepada Rakyat” Menjadi “Terukur untuk Rakyat”

Klaim bahwa anggaran berpihak kepada masyarakat tidak cukup dibuktikan melalui pidato politik maupun angka pagu.

Rakyat tidak menggunakan pagu APBD. Rakyat menggunakan jalan yang dibangun, sekolah yang diperbaiki, layanan kesehatan yang tersedia, perlindungan sosial yang diterima, serta lingkungan yang terlindungi.

Karena itu, tantangan Pemkab Pelalawan dan DPRD setelah kesepakatan KUPA-PPAS jauh lebih berat: mengubah angka menjadi pekerjaan, pekerjaan menjadi output, dan output menjadi manfaat publik.

Di sinilah kredibilitas pengelolaan fiskal Pelalawan akan diuji. Kesepakatan KUPA-PPAS adalah janji fiskal. APBD-P adalah instrumennya. Realisasi dan manfaat bagi masyarakatlah yang menjadi pembuktiannya.

Dan pada akhirnya, pertanyaan paling sederhana sekaligus paling sulit adalah:

“Setelah seluruh angka disepakati, apa yang benar-benar berubah bagi masyarakat Pelalawan?”

Penertiban Hutan di Riau Diminta Berjalan Hingga Akhir, GMPB Desak Utas Mafia Tanah Diusut Tuntas

Sat, 19 Sep 2026 23:31:18 +0700

GARDAPOS.COM, PEKANBARU - Gerakan Mahasiswa Petani Bersatu (GMPB) kembali menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan di Riau harus menjadi proses yang komprehensif dan tuntas. Dalam aksi damai yang berlangsung pada Jumat, 18 September 2026, mereka secara tegas menyatakan dukungan terhadap langkah PT Agrinas Palma Nusantara bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam melakukan pengembalian lahan yang telah diduga dikuasai secara ilegal.

Namun, mereka juga menuding adanya praktik mafia tanah yang harus ditangani secara menyeluruh, termasuk mengusut jaringan dan aliran dana yang terkait. GMPB menekankan bahwa mengembalikan penguasaan lahan hanya sebagian dari langkah.

Jika hasil penertiban menunjukkan indikasi tindak pidana, mereka mendesak aparat penegak hukum tidak hanya berhenti di pengusiran tetapi juga melakukan penelusuran untuk mengungkap siapa di balik aktivitas tersebut dan bagaimana mesin keuntungan ilegal itu beroperasi.

Koordinator Umum GMPB, Agel Gandiza, menyampaikan bahwa isu agraria dan kehutanan di Riau bukanlah hal baru, melainkan sudah berlangsung selama puluhan tahun dan seringkali menimbulkan tekanan besar terhadap masyarakat, khususnya petani lokal yang selama ini menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari praktik mafia tanah.

Menurutnya, persoalan tersebut masih menjadi racun yang menghambat pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Bumi Melayu ini. Ia menegaskan bahwa situasi di sektor ini sudah sangat mengkhawatirkan, dengan praktik ilegal yang terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani kecil.

GMPB menyerukan kepada aparat penegak hukum agar tidak hanya fokus pada penguasaan fisik kawasan, tetapi juga melakukan penyelidikan mendalam terhadap transaksi keuangan dan aliran dana yang dicurigai terkait dengan praktik mafia tanah.

Mereka mendesak agar apabila ditemukan bukti yang cukup, penerapan pemberantasan atau tindakan hukum yang mengikuti ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) segera dilakukan untuk menghilangkan akar praktik tersebut secara menyeluruh.

Dalam aksi tersebut, GMPB menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah dan aparat terkait. Pertama, mereka meminta agar proses penertiban kawasan hutan yang diduga dikuasai secara ilegal tetap diperlakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kedua, mereka mendukung penuh langkah PT Agrinas Palma Nusantara dalam menjalankan tugas penataan kawasan yang sudah ditertibkan tanpa gangguan ataupun hambatan. Ketiga, GMPB menuntut penyelidikan mendalam terhadap jaringan mafia tanah yang selama ini diduga menjalankan kegiatan ilegal tersebut, termasuk menelusuri aliran dana dan menerapkan ketentuan TPPU apabila unsur pidananya terbukti. Keempat, mereka meminta agar lahan-lahan yang berhasil diselamatkan dari praktik ilegal tidak kembali menjadi objek penguasaan oleh kelompok tertentu, melainkan dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani sebagai langkah nyata mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Agel Gandiza menegaskan bahwa tujuan utama dari penertiban ini bukan sekadar mengusir mafia tanah, tetapi memastikan prosesnya dilakukan secara terukur, adil dan berlandaskan bukti hukum yang kuat. Ia menegaskan, “Jangan sekadar mengusir mafia tanah, tetapi juga melacak aliran dana kejahatan serta menerapkan pasal TPPU guna memberikan efek jera kepada seluruh jaringan mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat kecil.”

Dukungan GMPB terhadap penertiban kawasan ini memperlihatkan bahwa gerakan mereka tidak hanya berorientasi pada pengembalian hak atas tanah, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Mereka mempertanyakan sekaligus menyalurkan kekhawatiran mengenai siapa yang memperoleh keuntungan dari praktik ilegal tersebut dan bagaimana kawasan yang telah diserahkan kembali dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat, terutama petani kecil yang selama ini menjadi pihak yang paling dirugikan.

Sementara itu, Jefri Tambusai, perwakilan dari Hubungan Kelembagaan Regional 3 PT Agrinas Palma Nusantara, mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh mahasiswa, petani, dan masyarakat terhadap upaya penataan kawasan hutan ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal proses tersebut agar berjalan secara transparan dan benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Riau.

GMPB menegaskan bahwa dukungan mereka terhadap PT Agrinas bukanlah sekadar wujud kerjasama politik di lapangan, melainkan sebuah komitmen untuk memastikan bahwa proses penertiban berlangsung sampai tuntas. Mereka mengingatkan pentingnya membongkar seluruh jaringan mafia tanah berdasarkan bukti yang ada, dan memastikan kawasan yang telah diselamatkan tidak kembali jatuh ke tangan kelompok tertentu melalui praktik ilegal.

Pada akhirnya, bagi GMPB, keberhasilan dari proses penertiban ini adalah tercapainya manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani di Riau, sehingga kawasan tersebut bisa menjadi ruang yang produktif dan berkeadilan sosial, bukan lagi ladang permainan para mafia tanah yang merugikan rakyat banyak.

JMSI Riau Targetkan Seluruh Wartawan Anggota Bersertifikat UKW, Profesionalisme Jadi Ukuran Utama

Fri, 18 Sep 2026 00:57:48 +0700

GARDAPOS.COM, PEKANBARU — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau menargetkan seluruh wartawan yang bekerja di media anggota JMSI Riau memiliki kompetensi jurnalistik yang dibuktikan melalui sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Target tersebut menjadi bagian dari upaya JMSI Riau mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan, sekaligus memperkuat standar kerja jurnalistik di tengah perkembangan pesat media siber.

Ketua JMSI Riau, H Dheni Kurnia, mengatakan pihaknya akan menggelar UKW pada Oktober 2026 dengan membuka tiga jenjang kompetensi, yakni Muda, Madya, dan Utama.

“Tahun depan itu, semua wartawan media anggota JMSI Riau ditargetkan sudah memiliki kompetensi. Kalau ada yang belum, tidak usah diladeni saat wartawan itu minta wawancara,” tegas Dheni saat silaturahmi JMSI Riau bersama jajaran Corporate Communication Pertamina Hulu Rokan (PHR), Kamis (17/9/2026).

Menurut Dheni, pelaksanaan UKW tersebut akan dilakukan JMSI Riau bekerja sama dengan Pikiran Rakyat, lembaga yang disebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan UKW sesuai ketentuan Dewan Pers.

“Jadi kita mengadakan UKW untuk tingkatan Muda, Madya dan Utama,” ujarnya.

Kompetensi Wartawan Jadi Bagian dari Penguatan Ekosistem Pers

Sekretaris Bidang Jurnalisme Berkualitas JMSI Pusat, Satria Utama Batubara, menjelaskan pelaksanaan UKW di Riau merupakan bagian dari program JMSI Pusat yang dilaksanakan secara bertahap di sejumlah daerah.

Program tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada September 2026, Riau Oktober 2026, Bangka Belitung November 2026, dan Jawa Barat Desember 2026.

“JMSI mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen JMSI dalam memperkuat kualitas jurnalistik dan membangun ekosistem pers yang sehat, independen, serta bertanggung jawab,” kata Satria.

Langkah tersebut menempatkan kompetensi sebagai salah satu aspek penting dalam menjalankan profesi kewartawanan. UKW tidak sekadar menyangkut kepemilikan kartu atau sertifikat, tetapi berkaitan dengan kemampuan wartawan menjalankan tugas jurnalistik sesuai standar profesi dan prinsip-prinsip jurnalistik.

JMSI Riau dan PHR Perkuat Komunikasi

Dalam pertemuan tersebut, Manajer Corporate Communication PHR Wilayah Rokan, Fikri Fardhian, memperkenalkan diri setelah sekitar dua bulan menjalankan tugas pada posisi tersebut.

Ia didampingi sejumlah jajaran Media Relations PHR, yakni Victorio Chatra Primantara, Inggid Indriani, Sandika Prihatnala, serta Riyan.

Fikri mengatakan hubungan antara PHR dan organisasi pers di Riau selama ini telah berjalan dengan baik. Ia berharap komunikasi dan kerja sama tersebut dapat terus diperkuat.

“Saya mohon bantuan dan dukungan JMSI Riau. Apalagi selama ini sudah terjalin hubungan baik antara PHR dengan organisasi pers di Riau,” kata Fikri.

Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkenalkan jajaran baru Corporate Communication PHR Wilayah Rokan kepada pengurus JMSI Riau serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan kalangan media.

Dari JMSI Riau hadir Ketua Dewan Kehormatan/Penasihat Fakhrunnas MA Jabbar bersama anggota, Ian Mahyar, anggota Dewan Pakar Aris Abeba, Sekretaris JMSI Riau Alzam Deri, Wakil Sekretaris Harismanto Djambak, Wakil Bendahara Yandes Maksus, serta Ketua ITE & Digital Harsono.

(rls)

Karhutla Pelalawan Tak Cukup Dipadamkan: Mabes TNI Dorong Pengawasan dan Pencegahan dari Hulu

Thu, 17 Sep 2026 22:05:39 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Pelalawan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul. Pengawasan, patroli dan langkah antisipatif dinilai menjadi kunci agar kawasan yang pernah terbakar tidak kembali menjadi titik kebakaran.

Pesan tersebut mengemuka dalam silaturahmi dan penyuluhan Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI bersama jajaran Polres Pelalawan di ruang kerja Kapolres Pelalawan, Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Tim dipimpin Brigjen TNI Dedi Zulkifli dan diterima Wakapolres Pelalawan Kompol Asep Rahmat bersama sejumlah pejabat utama Polres Pelalawan.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi TNI-Polri dalam menghadapi ancaman Karhutla yang berulang di wilayah Pelalawan.

Pengawasan Jadi Titik Kritis

Brigjen Dedi Zulkifli menekankan bahwa tantangan penanganan Karhutla bukan hanya persoalan kemampuan memadamkan api, tetapi juga memastikan pengawasan dilakukan secara konsisten.

“Yang menjadi tantangan bersama adalah konsistensi pengawasan, patroli dan langkah antisipatif. Tanpa itu wilayah yang sama akan terus terbakar tiap tahun,” ujar Dedi.

Pernyataan tersebut menggeser fokus penanganan Karhutla dari sekadar respons darurat menuju pencegahan dan mitigasi risiko.

Secara praktis, patroli dan pemantauan harus diarahkan pada kawasan yang memiliki riwayat kebakaran, wilayah gambut, area perkebunan serta lokasi yang memiliki potensi aktivitas pembukaan lahan dengan menggunakan api.

Tim juga membahas sejumlah faktor yang dapat memicu Karhutla, antara lain kondisi cuaca, faktor alam serta aktivitas manusia yang berkaitan dengan tata ruang dan pengelolaan perkebunan.

Karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar menjadi salah satu instrumen pencegahan yang perlu terus dilakukan.

Dampak Karhutla Melampaui Luas Lahan Terbakar

Dalam penyuluhan tersebut, dampak Karhutla tidak hanya dilihat dari luas kawasan yang terbakar.

Kebakaran juga menimbulkan konsekuensi terhadap kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas udara, membutuhkan mobilisasi personel dan sarana-prasarana dalam jumlah besar, serta dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya habitat satwa.

Dengan demikian, keberhasilan penanganan tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan mencegah api kembali muncul dan memastikan kawasan terdampak dapat ditangani secara berkelanjutan.

Polres Perkuat Patroli dan Pemantauan

Wakapolres Pelalawan Kompol Asep Rahmat menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI. Menurutnya, koordinasi lintas institusi diperlukan untuk menghadapi karakter Karhutla yang membutuhkan respons cepat dan berkelanjutan.

“Kami berterima kasih atas kunjungan Tim Mabes TNI. Ini memperkuat sinergitas TNI-Polri di lapangan. Polres Pelalawan berkomitmen meningkatkan patroli dan kesiapan pemadaman, baik pantauan langsung maupun melalui aplikasi,” kata Asep.

Komitmen tersebut mencakup peningkatan patroli lapangan sekaligus pemanfaatan sistem pemantauan untuk mendeteksi potensi titik api lebih dini.

Di lapangan, efektivitas strategi tersebut tetap bergantung pada kecepatan informasi diteruskan menjadi tindakan. Titik api yang terdeteksi harus segera diverifikasi, sumber daya harus siap digerakkan, dan wilayah rawan harus diawasi sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Sinergi TNI-Polri Harus Berujung pada Pencegahan

Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI yang dipimpin Brigjen Dedi Zulkifli turut diikuti Kolonel (U) Wahyu Cahyadi, Kolonel (U) Dadang, Kolonel (U) Destri, Letkol (L) Heri Sahroni, Mayor (Kav) Rosidi, Mayor (Arh) Demini Hefiri, Mayor Inf. Syaiful Husna dan Kapten (Arh) Mujiono.

Dari jajaran Polres Pelalawan hadir Kabag SDM Kompol Handoko Sujaryanto, Kasat Binmas AKP Edy Haryanto, Kasat Polair AKP Mardani Tohanes, Kasat Samapta AKP Osben Samosir, Kasat Intelkam AKP Deddy Tobing dan Kasi Humas IPTU Thomas Bernandes.

Pertemuan tersebut sekaligus diwarnai penyampaian pesan terkait perpindahan tugas Kapolres Pelalawan. Selama masa kepemimpinannya, Polres Pelalawan menyebut telah menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelayanan masyarakat.

Namun, agenda pergantian personel tidak semestinya memutus program pencegahan Karhutla. Karhutla merupakan persoalan lintas musim dan lintas sektor yang membutuhkan kesinambungan kebijakan, data, patroli serta koordinasi.

Jangan Menunggu Api Membesar

Pelajaran utama dari penyuluhan tersebut adalah bahwa penanganan Karhutla tidak boleh berhenti pada pola “api muncul, kemudian dipadamkan.”

Pencegahan harus dimulai dari pemetaan kawasan rawan, pengawasan aktivitas masyarakat, kesiapan sumber daya, edukasi, deteksi dini hingga respons cepat.

Terlebih bagi wilayah yang memiliki kawasan gambut dan perkebunan, setiap keterlambatan dapat memperbesar kompleksitas pemadaman.

Karena itu, sinergi TNI-Polri, pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat perlu diarahkan bukan hanya untuk memadamkan kebakaran, tetapi memastikan api tidak kembali menjadi siklus tahunan.

Buka Lahan dengan Cara Dibakar, Warga Langgam Berinisial GDS Ditangkap Polisi

Tue, 15 Sep 2026 16:09:28 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, memasuki tahap penegakan hukum. Satreskrim Polres Pelalawan melalui Unit Tipidter bersama Unit Reskrim Polsek Langgam mengamankan seorang pria berinisial GDS (24) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pembakaran lahan.

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut penyelidikan setelah munculnya titik panas yang terpantau melalui Dashboard Lancang Kuning pada Jumat (4/9/2026) sekitar pukul 19.51 WIB.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti personel Polsek Langgam bersama pihak PT NWR dengan mendatangi lokasi di KM 71 Pasiran RT 012/RW 002, Bandar Raya Pasiran, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Saat petugas tiba sekitar pukul 22.05 WIB, api disebut telah padam. Namun, kondisi permukaan tanah masih mengeluarkan asap, menandakan proses pendinginan masih diperlukan.

Lahan Terbakar Sekitar 1,5 Hektare

Penyelidikan awal mengarah kepada lahan yang diketahui berkaitan dengan GDS. Pada Sabtu (5/9/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, petugas bersama pihak terkait kembali melakukan pendinginan sekaligus pemeriksaan lokasi.

Dari hasil pemeriksaan, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1,5 hektare. Kondisi lahan sebagian telah ditanami kelapa sawit, sedangkan bagian lainnya masih berupa semak belukar dan bekas tebangan.

Di sekitar lokasi juga ditemukan sebuah pondok yang diketahui ditempati GDS.

Yang menjadi perhatian penyidik adalah ditemukannya bekas tumpukan imasan yang dibakar serta bekas tungku masak di sekitar pondok. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian fakta yang didalami penyidik dalam mengungkap penyebab kebakaran.

Dari hasil penyelidikan dan gelar perkara, penanganan kasus selanjutnya dilakukan Unit Tipidter Satreskrim Polres Pelalawan.

Penyidik kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/105/IX/RES.5.3/2026, Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/140/IX/RES.5.3/2026, serta Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/112/IX/RES.5.3/2026.

Diburu hingga ke Kampar

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan GDS terus dipantau petugas.

Kanit Tipidter IPTU Asbon Mairizal bersama Kanit Reskrim Polsek Langgam IPDA Ari Sumirat memperoleh informasi bahwa tersangka berada di Dusun IV, Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, pada Jumat (11/9/2026).

Tim gabungan Unit II Tipidter Satreskrim Polres Pelalawan dan Unit Reskrim Polsek Langgam kemudian bergerak menuju lokasi.

Sekitar pukul 19.30 WIB, GDS berhasil diamankan tanpa perlawanan. Tersangka selanjutnya dibawa ke Polres Pelalawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi: Pembakaran Lahan Bukan Jalan Pintas

Kapolres Pelalawan melalui Kasi Humas AKP T. Siahaan, S.Sos., mengapresiasi kerja tim yang melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan tersangka.

“Pelaku sudah kita amankan dan saat ini dalam proses penyidikan. Kami imbau kepada masyarakat Langgam untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena selain merugikan diri sendiri juga melanggar hukum dan bisa dipidana.”

Dalam perkara ini, GDS disangkakan melanggar Pasal 50 ayat (2) huruf b juncto Pasal 78 ayat (4) UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja yang mengubah UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Penyidik masih melengkapi administrasi serta alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Penegakan hukum menjadi bagian penting

Kasus ini memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api. Ketika ditemukan dugaan unsur pidana, proses penegakan hukum menjadi bagian penting untuk memastikan kebakaran lahan tidak terus berulang.

Terlebih kawasan gambut memiliki karakteristik api yang dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah sehingga berpotensi memperluas dampak kebakaran.

Karena itu, langkah kepolisian menangkap tersangka harus dibaca dalam dua sisi: penegakan hukum terhadap dugaan pelaku sekaligus pesan pencegahan bagi masyarakat agar tidak menjadikan pembakaran sebagai metode pembukaan lahan.

Namun demikian, status GDS sebagai tersangka tetap berada dalam proses hukum. Pembuktian mengenai unsur pidana, kesalahan dan tanggung jawab hukum selanjutnya menjadi kewenangan proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selamatkan Kerumutan! Dugaan Pencemaran Sungai Tak Boleh Berhenti di Seruan, PT Karya Panen Terus Harus Diuji dan Dimintai Pertanggungjawaban

Tue, 15 Sep 2026 15:37:38 +0700

Oleh: Redaksi

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — “Selamatkan Kerumutan!” “Usut tuntas dugaan pencemaran sungai!” “Hentikan pencemaran lingkungan!” “PT Karya Panen Terus harus bertanggung jawab!”

Seruan tersebut tidak semestinya berhenti sebagai slogan masyarakat. Jika benar terdapat dugaan perubahan kualitas air sungai yang berkaitan dengan aktivitas suatu badan usaha, maka persoalannya harus dinaikkan menjadi agenda pengawasan dan penegakan hukum lingkungan berbasis bukti ilmiah.

Namun satu prinsip harus ditegaskan sejak awal: dugaan pencemaran tidak boleh langsung berubah menjadi vonis terhadap perusahaan. Sebaliknya, dugaan tersebut juga tidak boleh diredam hanya dengan pernyataan bahwa perusahaan telah memiliki izin. Di situlah negara harus hadir.

Sungai Bukan Tempat Membuang Risiko Usaha

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah mengalami perubahan, antara lain melalui UU 6/2023, menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Artinya, kegiatan usaha boleh berjalan, investasi boleh berkembang, tetapi keuntungan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan yang ditanggung masyarakat.

Apabila terdapat dugaan pencemaran sungai di Kerumutan, pertanyaan hukumnya sederhana tetapi fundamental: Apa yang masuk ke sungai? Dari mana sumbernya? Dalam jumlah berapa? Apakah melampaui baku mutu? Siapa sumber pencemarnya? Dan apakah aktivitas tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat dengan perubahan kualitas lingkungan?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dijawab dengan data.

Jangan Berdebat dengan Narasi, Uji dengan Laboratorium

Dalam perkara lingkungan, opini masyarakat penting sebagai alarm awal. Tetapi pembuktian tidak boleh hanya bertumpu pada foto air berubah warna, bau, kematian ikan, atau kesaksian warga.

Semua itu merupakan indikasi yang harus ditindaklanjuti.

Pemerintah dan aparat berwenang perlu melakukan pemeriksaan lapangan, mengambil sampel air secara benar, menguji parameter yang relevan di laboratorium yang kompeten, menelusuri sumber pembuangan, memeriksa instalasi pengolahan limbah, dokumen persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, serta catatan pemantauan perusahaan.

PP 22/2021 mengatur perlindungan dan pengelolaan mutu air, persetujuan lingkungan, pengawasan, serta sanksi administratif. Regulasi tersebut juga menempatkan kepatuhan terhadap kewajiban dalam persetujuan lingkungan sebagai bagian penting dalam pengawasan usaha dan kegiatan.

Dengan demikian, izin bukan kartu kebal hukum.

Yang diuji bukan sekadar apakah perusahaan mempunyai izin, melainkan apakah kegiatan perusahaan dijalankan sesuai persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, baku mutu dan kewajiban pengelolaan lingkungan yang berlaku.

Jika Terbukti, Pertanggungjawaban Tidak Boleh Berhenti pada Teguran

Apabila hasil pengawasan dan pemeriksaan membuktikan telah terjadi pelanggaran, maka pemerintah memiliki instrumen penegakan hukum lingkungan.

PP 22/2021 mengatur pengawasan dan sanksi administratif dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada 2026, pengaturan pengawasan dan sanksi administratif juga diperkuat melalui Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026.

Lebih jauh, rezim UU lingkungan mengenal kewajiban ganti rugi dan/atau tindakan tertentu bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup.

Karena itu, jika kelak terbukti suatu kegiatan usaha menyebabkan pencemaran, pertanggungjawabannya tidak semestinya berhenti pada kalimat: “Perusahaan akan melakukan evaluasi.”

Masyarakat berhak menanyakan: Bagaimana pencemaran dihentikan? Bagaimana lingkungan dipulihkan? Siapa yang menanggung biaya pemulihan? Bagaimana korban atau masyarakat terdampak dipulihkan? Dan bagaimana negara memastikan kejadian serupa tidak berulang?

Tetapi PT Karya Panen Terus Juga Berhak Membela Diri

Dalam perspektif hukum, tuntutan masyarakat agar PT Karya Panen Terus bertanggung jawab harus berjalan beriringan dengan hak perusahaan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.

Jangan sampai pemberitaan menjadikan dugaan sebagai fakta sebelum ada hasil pemeriksaan.

Sebaliknya, jangan pula hak jawab perusahaan digunakan untuk menggantikan kewajiban pemerintah melakukan pemeriksaan objektif.

Posisi yang paling sehat secara hukum adalah: dugaan ? pemeriksaan ? pengujian ilmiah ? penentuan sumber pencemar ? penilaian pelanggaran ? sanksi/penegakan hukum ?dan pemulihan lingkungan.

Itulah rantai pembuktian yang harus dikawal publik.

Pertanyaan Besarnya: Di Mana Negara?

Jika masyarakat sudah berulang kali menyuarakan dugaan pencemaran, maka pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat dan perusahaan “menunggu”.

Publik membutuhkan tindakan terukur.

Dinas Lingkungan Hidup harus turun. Pengawas lingkungan harus bekerja. Sampel harus diuji. Data harus dibuka sesuai ketentuan. Sumber pencemar harus ditelusuri.

Jika ditemukan pelanggaran administratif, mekanisme sanksi harus berjalan.

Jika ditemukan indikasi tindak pidana, proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan sesuai hukum.

Jika terdapat kerugian masyarakat atau kerusakan lingkungan, mekanisme pemulihan dan pertanggungjawaban harus dipastikan.

Kerumutan Tidak Boleh Menjadi Korban Pembangunan

Kerumutan bukan sekadar nama sebuah wilayah. Di sana ada masyarakat, sungai, lahan, ekosistem dan kehidupan yang bergantung pada kualitas lingkungan.

Karena itu, seruan “Selamatkan Kerumutan!” seharusnya dibaca sebagai panggilan agar seluruh pemangku kepentingan bekerja berdasarkan hukum dan ilmu pengetahuan.

Dan kalimat “PT Karya Panen Terus harus bertanggung jawab” harus ditempatkan pada koridor yang tepat: Jika terbukti bersalah, wajib bertanggung jawab. Jika tidak terbukti, fakta harus diumumkan secara transparan.

Sebab penegakan hukum lingkungan bukan tentang memenangkan perusahaan atau masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan adalah memastikan siapa pun yang terbukti merusak lingkungan harus bertanggung jawab, sementara siapa pun yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh dihukum oleh opini.

Ini bukan perang antara masyarakat melawan perusahaan. Ini adalah ujian apakah negara mampu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kerumutan membutuhkan fakta, bukan sekadar slogan. Sungai membutuhkan perlindungan, bukan pembenaran. Dan dugaan pencemaran membutuhkan penyelidikan, bukan pembiaran.

Pertanyaannya, kenapa klarifikasi terbuka kepada pihak PT Karya Panen Terus, dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Dinas Lingkungan Hidup, maupun pihak terkait lainnya hingga pemberitaan viral disejumlah media belum juga dijawab!? Untuk itu kami mendorong untuk segera diklarifikasi sepanjang disampaikan berdasarkan data dan dapat diverifikasi.

Putusan PN Pelalawan Bukan Penentu Tatanan Adat, Datuk Rajo Bilang Bungsu: ‘Jangan Asal Bicara, Pelajari Dulu Adat Kesultanan Pelalawan’

Mon, 14 Sep 2026 03:38:04 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Polemik mengenai kedudukan Penghulu Besar Langgam kembali memantik perhatian terhadap persoalan yang lebih mendasar: siapa sesungguhnya yang memiliki kewenangan menjelaskan dan menentukan tata kelola adat dalam struktur masyarakat adat Kesultanan Kerajaan Pelalawan?

Pernyataan tersebut disampaikan Datuk Rajo Bilang Bungsu, HM Rojuli, menanggapi pemberitaan mengenai putusan Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan dalam perkara antara Andi Sisuanto dengan Efi Sandra selaku Datuk Lelo Kayo dari Suku Domo Teluk Pengkalan.

Dalam link pemberitaan:(https://catatanriau.com/news/detail/pn-pelalawan-putus-sengketa-penghulu-besar-langgam-ilhamdi-hakim-hormati-hukum-adat, yang terbit pada hari Selasa, 8 September 2026 lalu), kuasa hukum Efi Sandra, Ilhamdi, SH., MH., menyatakan putusan PN Pelalawan menunjukkan penghormatan terhadap hukum adat yang hidup dan berkembang di Kabupaten Pelalawan. Ia juga menyatakan pandangan bahwa Nasrullah masih sah sebagai Penghulu Besar Langgam karena tetap diakui anak kemenakannya.

Pernyataan itulah yang kemudian dipersoalkan Datuk Rajo Bilang Bungsu.

Menurut HM Rojuli, kepada gardapos Senin, (14/9/2026) persoalan adat Kesultanan Kerajaan Pelalawan tidak semestinya disederhanakan hanya berdasarkan pandangan salah satu pihak dalam perkara maupun ditarik semata-mata dari perspektif hukum formal.

“Kalau ingin berbicara tentang tatanan adat Kesultanan Kerajaan Pelalawan, jangan asal bicara. Pelajari terlebih dahulu bagaimana struktur dan tata aturan adat yang berlaku,” tegas HM Rojuli.

Ia menilai, sebelum menyimpulkan ada atau tidaknya kewenangan seorang pemangku adat dalam struktur Kesultanan Pelalawan, semestinya dilakukan klarifikasi kepada pihak yang menurutnya merupakan sumber otoritatif dalam tatanan adat tersebut.

HM Rojuli mempertanyakan apakah Ilhamdi pernah menguji, mempertanyakan, atau melakukan klarifikasi langsung kepada pihak Kesultanan Pelalawan maupun pucuk pimpinan adat yang menjadi rujukan dalam struktur masyarakat adat Pelalawan.

“Jangan hanya berdasarkan pemahaman sendiri kemudian menyimpulkan bahwa seseorang tidak mempunyai kewenangan dalam tatanan adat Pelalawan. Kalau memang belum pernah diklarifikasi langsung kepada Kesultanan Pelalawan dan pucuk dari segala Datuk, Batin dan Penghulu dalam tatanan adat tersebut, sebaiknya belajar dan memahami dulu,” ujarnya.

Putusan Pengadilan dan Otoritas Adat Adalah Dua Ranah Berbeda

Menurut HM Rojuli, perkara yang diputus pengadilan perlu ditempatkan secara proporsional. Putusan pengadilan merupakan produk hukum dalam perkara yang diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan berdasarkan objek, dalil, bukti serta tuntutan para pihak.

Sementara itu, menurut dia, keberadaan struktur dan tata aturan adat memiliki dimensi sejarah, kelembagaan, genealogis serta sosial yang berkembang dalam masyarakat adat.

Karena itu, menurutnya, putusan pengadilan tidak boleh serta-merta ditarik menjadi kesimpulan bahwa seluruh persoalan mengenai struktur dan kewenangan adat Kesultanan Kerajaan Pelalawan telah selesai.

“Jangan mencampuradukkan antara apa yang diputus pengadilan dalam suatu perkara dengan bagaimana tatanan adat Kesultanan Kerajaan Pelalawan itu sendiri. Itu dua hal yang harus dilihat secara jernih,” katanya.

Pandangan tersebut sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat kembali persoalan Langgam bukan hanya sebagai sengketa personal mengenai jabatan Penghulu Besar, tetapi sebagai bagian dari dinamika kelembagaan adat yang memiliki akar sejarah panjang.

“Tatanan Itu Masih Hidup”

HM Rojuli menegaskan, tatanan adat Kesultanan Kerajaan Pelalawan yang menjadi rujukan pihaknya bukan sekadar catatan sejarah yang telah berhenti digunakan.

Menurutnya, struktur tersebut masih dipakai dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang berada di bawah naungan pewaris Kerajaan Pelalawan hingga saat ini.

“Tatanan adat Kesultanan Kerajaan Pelalawan itu masih hidup dan masih dijalankan oleh masyarakat adat. Jangan dianggap hanya sebagai cerita masa lalu. Ada sejarah, ada struktur, ada hubungan antara Datuk, Batin, Penghulu dan anak kemenakan yang harus dipahami secara utuh,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta semua pihak yang berbicara mengenai adat Pelalawan untuk terlebih dahulu memahami sejarah dan struktur adat secara menyeluruh agar tidak melahirkan tafsir yang justru berpotensi memperpanjang konflik.

Jangan Jadikan Adat Sekadar Legitimasi Perkara

Dari perspektif adat Melayu, persoalan marwah bukan hanya menyangkut siapa yang menang atau kalah dalam suatu perselisihan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana tatanan, sejarah, dan kewibawaan kelembagaan adat tetap ditempatkan pada kedudukan yang semestinya.

Dalam konteks itu, polemik Penghulu Besar Langgam seharusnya tidak berhenti pada pertarungan klaim antarpihak.

Yang perlu dijernihkan adalah sumber kewenangan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, hubungan antara pucuk adat dengan Datuk, Batin, Penghulu dan anak kemenakan, serta bagaimana seluruh struktur tersebut ditempatkan dalam tatanan adat Kesultanan Kerajaan Pelalawan.

HM Rojuli menilai, klarifikasi langsung kepada otoritas adat yang memiliki legitimasi menurut tatanan yang mereka yakini justru diperlukan agar perdebatan tidak berkembang menjadi saling klaim.

“Kalau tidak tahu, belajar. Kalau belum jelas, bertanya. Jangan sampai masyarakat dibuat bingung oleh pernyataan yang belum pernah diklarifikasi kepada pemangku adat yang menjadi sumber tatanan tersebut,” katanya.

Pada akhirnya, sengketa Langgam bukan hanya soal satu nama atau satu jabatan. Ia menyentuh persoalan yang lebih besar: bagaimana masyarakat Pelalawan menjaga kesinambungan sejarah, marwah adat dan kelembagaan Kesultanan Kerajaan Pelalawan di tengah perkembangan hukum negara dan dinamika masyarakat modern.

Karena itu, setiap pihak yang berbicara tentang adat Pelalawan dituntut untuk tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga memahami sejarah dan tata adat yang hidup di tengah masyarakat.

Sebab, adat yang masih hidup tidak cukup hanya dibicarakan dari luar. Ia harus dipahami dari sejarah, struktur, sumber kewenangan, serta masyarakat yang menjalankannya.

Suhu Wan Perkuat Silaturahmi IKKS Pelalawan, Konsolidasi Perantau Kuansing Didorong Makin Solid

Sun, 13 Sep 2026 16:17:39 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Kesibukan memimpin organisasi tidak menghalangi Ketua Umum Perkumpulan Besar Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (PB-IKKS) sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Riau (IKA UNRI), Suhu Wan, untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dengan masyarakat Kuantan Singingi di perantauan.

Suhu Wan bersama sejumlah pengurus inti PB-IKKS bersilaturahmi dengan jajaran pengurus IKKS Kabupaten Pelalawan di Kuppa Coffee & Eatery, Pangkalan Kerinci, Sabtu (12/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai tersebut menjadi ruang komunikasi antara kepengurusan PB-IKKS dengan pengurus IKKS Pelalawan. Dialog berlangsung terbuka, diselingi maota-ota dan cerita khas masyarakat Kuansing, namun tetap membawa pesan penting tentang penguatan organisasi dan persaudaraan masyarakat perantauan.

Turut hadir Ketua IKKS Kabupaten Pelalawan Mahnizar Syam bersama jajaran pengurus dan sejumlah koordinator bidang. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Terpilih IKA UNRI Khusus RAPP, Ardias, yang juga merupakan putra asal Kuantan Singingi.

Silaturahmi sebagai Modal Konsolidasi Organisasi

Ketua IKKS Kabupaten Pelalawan Mahnizar Syam menilai silaturahmi antarpengurus bukan sekadar agenda temu kangen. Menurutnya, komunikasi yang intensif diperlukan untuk menjaga kekompakan sekaligus membangun sinergi masyarakat Kuansing yang berada di berbagai daerah perantauan.

“Harapannya, kita dapat terus mempererat dan meningkatkan silaturahmi yang saling menguatkan. IKKS di perantauan juga diharapkan dapat terus menjalin komunikasi, saling mengisi dan saling mendukung demi terwujudnya IKKS yang semakin maju,” ujar Mahnizar.

Menurut dia, kekuatan organisasi masyarakat perantauan terletak pada kemampuan menjaga hubungan antarsesama. Ketika komunikasi terbangun dengan baik, jaringan keluarga besar IKKS dapat menjadi modal sosial untuk memberikan kontribusi positif, baik bagi masyarakat di daerah perantauan maupun bagi daerah asal.

Harapan tersebut sekaligus menempatkan IKKS bukan hanya sebagai wadah berkumpulnya masyarakat Kuansing, tetapi juga sebagai ruang membangun jejaring, kepedulian sosial dan kontribusi bagi pembangunan.

PB-IKKS Dorong Komunikasi Pusat dan Daerah

Sementara itu, Suhu Wan menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara PB-IKKS dengan kepengurusan IKKS di daerah perantauan.

Hubungan yang terjalin secara berkesinambungan dinilai penting agar organisasi memiliki koordinasi yang kuat dan mampu merespons berbagai kebutuhan masyarakat Kuansing di luar daerah asal.

Dalam konteks tersebut, silaturahmi menjadi bagian dari konsolidasi organisasi. Komunikasi antara pengurus pusat dan daerah tidak cukup hanya dilakukan dalam agenda formal, tetapi perlu dibangun melalui pertemuan langsung dan komunikasi yang berkelanjutan.

Menjaga Identitas, Memperluas Kontribusi

Pertemuan di Pangkalan Kerinci tersebut juga memperlihatkan bagaimana ikatan kedaerahan dapat menjadi kekuatan sosial di tengah mobilitas masyarakat.

Bagi masyarakat Kuansing yang hidup di perantauan, IKKS dapat menjadi ruang untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan sekaligus memperluas jaringan sosial. Namun, kekompakan tersebut idealnya tidak berhenti pada simbol identitas daerah, melainkan diterjemahkan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan.

Karena itu, penguatan komunikasi antarkepengurusan menjadi penting untuk memastikan organisasi tetap hidup, inklusif dan mampu memberikan manfaat.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dengan canda dan cerita khas masyarakat Kuansing. Di penghujung acara, keluarga besar IKKS Kabupaten Pelalawan turut menyampaikan doa kepada Suhu Wan agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan serta keberkahan bersama keluarga.

“Semoga Suhu Wan senantiasa sehat walafiat beserta keluarga, usaha semakin sukses, serta Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan keberkahan-Nya,” ungkap keluarga besar IKKS Kabupaten Pelalawan.

Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi yang lebih berkelanjutan antara PB-IKKS dan IKKS Kabupaten Pelalawan.**

HGU PT THIP di Pelalawan 5.174 Hektare, Garapan Disebut Capai 8.117 Hektare: GTRA Uji Dugaan Penguasaan Lahan di Luar Hak

Fri, 04 Sep 2026 17:59:52 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Konflik agraria antara masyarakat Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, dengan PT THIP kembali mencuat dalam rapat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pelalawan, Rabu (2/9/2026).

Rapat tersebut membuka sejumlah pertanyaan serius mengenai batas HGU, luas lahan yang dikelola perusahaan, serta kewajiban kemitraan 20 persen bagi masyarakat. Persoalan menjadi semakin krusial karena dalam rapat disebutkan luas HGU PT THIP yang berada di wilayah Kabupaten Pelalawan sekitar 5.174 hektare, sementara luasan lahan yang disebut digarap perusahaan jauh lebih besar.

Perbedaan angka tersebut kini menjadi titik penting yang harus diverifikasi pemerintah bersama ATR/BPN, pemerintah desa, dan pihak perusahaan.

Konflik Bukan Persoalan Baru

Kepala Desa Pulau Muda, Andika, mengungkap bahwa persoalan antara masyarakat dengan PT THIP bukan konflik yang baru muncul.

Menurutnya, sejak sekitar 1998 telah terjadi beberapa kali aksi masyarakat terkait persoalan lahan.

“Sudah ada dua kali aksi, namun yang menjadi pelopor dibawa ke Batam pada saat itu. Sepulangnya dari Batam mereka diam,” ujar Andika dalam rapat GTRA.

Pernyataan tersebut tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan verifikasi dari pihak-pihak yang terlibat.

Sebab, jika persoalan agraria telah berlangsung sejak 1998, publik berhak mengetahui bagaimana penyelesaiannya, siapa yang bertanggung jawab, dan atas dasar hukum apa konflik tersebut dianggap selesai.

Pertanyaan berikutnya juga tak kalah penting: jika batas dan status HGU memang jelas, mengapa persoalan serupa kembali muncul puluhan tahun kemudian?

Overlay 2022 Menjadi Titik Kunci

Dalam rapat GTRA, perwakilan BPN Provinsi Riau yang disebut sebagai Devit menjelaskan mengenai data HGU PT THIP di wilayah Pelalawan.

Disebutkan terdapat dua SK HGU, yakni Nomor 140 dan 134, sementara luas HGU PT THIP yang berada di Kabupaten Pelalawan disebut sekitar 5.174 hektare.

Sebelumnya, pada 2022 telah dilakukan proses overlay yang melibatkan sejumlah pihak, antara lain BPN, DPMPTSP, pemerintah kecamatan, pemerintah Desa Pulau Muda dan pihak perusahaan.

Jika data hasil overlay 2022 tersebut memang menunjukkan luas HGU sekitar 5.174 hektare di Pelalawan, maka dokumen dan peta hasil overlay tersebut semestinya menjadi salah satu dokumen utama yang dibuka dan diuji bersama dalam penyelesaian konflik. Pertanyaan hukumnya sederhana:

Jika data 2022 benar, apa dasar perubahan atau perbedaan data pada pengukuran berikutnya?

Sebaliknya, jika data 2022 ternyata tidak lagi menjadi rujukan, apa dasar koreksinya dan siapa yang menetapkannya?

Di sinilah transparansi data pertanahan menjadi sangat penting.

5.174 Hektare HGU, Mengapa Garapan Lebih Luas?

Persoalan semakin tajam ketika dalam rapat muncul data mengenai luas lahan yang secara faktual disebut dikelola atau digarap PT THIP.

Narasi rapat menyebutkan pada 2022 terdapat sekitar 8.751 hektare lahan yang digarap, sedangkan hasil pengukuran 2026 disebut sekitar 8.117 hektare.

Dengan demikian, terdapat perbedaan angka antara luas HGU yang disebut 5.174 hektare dengan luas lahan yang disebut dikelola perusahaan.

Bahkan dalam rapat disebut terdapat sekitar 3.000 hektare yang diduga berada di luar HGU.

Namun angka tersebut tidak boleh langsung diperlakukan sebagai fakta hukum final sebelum dilakukan verifikasi spasial dan yuridis.

Jika hasil pengecekan lapangan nantinya benar menunjukkan adanya ribuan hektare yang dikelola di luar batas HGU, persoalannya tentu tidak lagi sebatas konflik masyarakat dengan perusahaan.

Ia dapat berkembang menjadi pertanyaan mengenai: legalitas penguasaan dan pemanfaatan lahan; akurasi batas dan peta HGU; pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan HGU; kewajiban perusahaan terhadap masyarakat; status tanah di luar HGU;

Kemudian: potensi hak masyarakat yang belum terpenuhi; serta kemungkinan adanya kerugian terhadap kepentingan publik dan negara.

“Perpanjangan HGU Bukan Perluasan HGU”

Ketua APDK Pelalawan, Muhammad Ali, menyoroti persoalan tersebut dari sudut kepentingan masyarakat.

Menurutnya, jika yang sedang dibicarakan adalah perpanjangan HGU, maka objek yang diperpanjang seharusnya terlebih dahulu dipastikan batas dan luas hak yang sudah ada.

“Dari tadi yang kita bicarakan adalah perpanjangan HGU. Artinya, yang diperpanjang masa-nya adalah 5.174 tadi, bukan perluasan HGU menjadi 8.117 hektare,” tegas Ali.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin kritis dalam rapat.

Sebab, secara prinsip, perpanjangan masa berlaku hak tidak identik dengan penambahan luas objek hak. Apabila terdapat perbedaan luas, maka publik patut meminta penjelasan mengenai dasar pengukuran, status masing-masing bidang dan dokumen pertanahan yang menjadi dasar.

Kewajiban 20 Persen Juga Dipertanyakan

Selain batas HGU, rapat GTRA juga menyinggung persoalan realisasi 20 persen untuk masyarakat.

Jika benar kewajiban tersebut belum direalisasikan, maka pemerintah perlu membuka secara terang: berapa luas kewajiban yang seharusnya diberikan, kepada siapa, dalam bentuk apa, kapan seharusnya direalisasikan, dan apa langkah pengawasan serta sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Dengan demikian, isu ini tidak boleh berhenti pada perdebatan angka.

Yang harus dihitung adalah hak masyarakat dan kewajiban pemegang HGU berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.

Pemkab Pelalawan Kini Diuji

Rapat GTRA 2 September 2026 menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pengecekan lapangan secara bersama pada 8 September 2026.

Tahap ini menjadi sangat menentukan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak cukup hanya menerima laporan dari masyarakat maupun perusahaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan koordinat, peta HGU, sertifikat, surat ukur, data overlay, kondisi faktual di lapangan serta dokumen administrasi pertanahan.

Ketua Tim RT/RW Desa Pulau Muda, Jamal, berharap pemerintah daerah benar-benar menjalankan komitmennya.

“Kita akan lihat komitmen Pemda Pelalawan. Semoga sesuai dengan rapat pada tanggal 2 September 2026. Masyarakat meletakkan harapan yang besar pada Bupati Pelalawan,” ujarnya.

Bukan Sekadar Sengketa Tanah

Kasus Pulau Muda kini menjadi ujian bagi GTRA dan pemerintah daerah.

Jika benar luas HGU hanya 5.174 hektare, tetapi terdapat pengelolaan lahan yang secara faktual jauh lebih luas, maka pertanyaan publik harus dijawab melalui data resmi:

Apa status lahan di luar HGU? Siapa yang menguasai? Atas dasar dokumen apa dikelola? Dan sejak kapan?

Jika kemudian terbukti terdapat pengelolaan lahan di luar HGU, pemerintah juga harus menjelaskan mengapa pengawasan terhadap batas hak tersebut tidak efektif, serta bagaimana negara memastikan tanah yang berada di luar HGU tidak kehilangan fungsi sosial dan hak masyarakat.

Sebaliknya, apabila perusahaan dapat membuktikan seluruh lahan yang dikelola memiliki dasar hukum yang sah, maka data tersebut juga harus dibuka secara transparan agar tudingan terhadap perusahaan tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan.

Karena itu, kunci penyelesaian bukan pada siapa yang paling keras mengklaim, tetapi siapa yang mampu menunjukkan dokumen dan data yang paling dapat dipertanggungjawabkan.

(sep)

Dari Pembina Pendidikan Agama ke Pembina Perpustakaan: H. Azwir Siap Perkuat Budaya Literasi di Taruna Andalan

Wed, 02 Sep 2026 16:14:45 +0700

GARDAPOS.COM, PANGKALAN KERINCI — Pengabdian dan pengalaman di lingkungan pendidikan kembali mendapat kepercayaan baru. H. Azwir, S.Ag., yang sebelumnya dipercaya membina guru Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila di Sekolah Taruna Andalan, kini mengemban amanah sebagai Pembina Perpustakaan SD dan SMP Taruna Andalan.

Kepercayaan tersebut tertuang dalam Petikan Keputusan Yayasan Kerinci Citra Kasih (YKCK) Nomor 051/YKCK/SK/VII/2026, yang ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada 1 Juli 2026.

Dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026), Azwir mengatakan penugasan baru tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia kini diberikan tanggung jawab untuk membina dan mendorong pengelolaan perpustakaan pada jenjang SD dan SMP Taruna Andalan agar semakin mampu menunjang proses pembelajaran peserta didik.

Menurut Azwir, perpustakaan tidak semestinya hanya dipandang sebagai tempat menyimpan buku. Lebih dari itu, perpustakaan merupakan salah satu bagian penting dalam membangun budaya membaca, memperluas wawasan, serta memperkuat proses pembelajaran siswa.

“Ke depan, saya berharap sekolah Taruna Andalan dapat lebih baik dalam memberikan pelayanan perpustakaan, sehingga siswa SD dan SMP Taruna Andalan dapat menimba ilmu pengetahuan yang bersumber dari buku-buku pustaka,” kata Azwir.

Perpustakaan sebagai Ruang Penguatan Literasi

Penugasan tersebut sekaligus membuka ruang bagi penguatan fungsi perpustakaan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan sekolah.

Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya informasi digital, keberadaan perpustakaan tetap memiliki posisi penting. Buku dapat menjadi sumber pengetahuan yang membantu siswa memperdalam materi pembelajaran, membangun kebiasaan membaca, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Karena itu, tantangan pembina perpustakaan bukan hanya memastikan koleksi buku tersedia, tetapi juga bagaimana perpustakaan benar-benar hidup dan dimanfaatkan oleh siswa maupun guru.

Pengelolaan yang baik dapat mencakup penataan koleksi, kemudahan akses bagi siswa, peningkatan minat baca, program literasi, hingga pemanfaatan perpustakaan sebagai ruang belajar yang nyaman dan produktif.

Amanah Baru, Tantangan Baru

Bagi Azwir, jabatan baru tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan di lingkungan Taruna Andalan.

Pengalaman sebelumnya dalam pembinaan bidang keagamaan dan Pendidikan Pancasila menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya di lingkungan sekolah. Kini, pengalaman tersebut diharapkan dapat diteruskan melalui penguatan aspek literasi dan budaya membaca.

Pada akhirnya, keberhasilan perpustakaan tidak hanya diukur dari berapa banyak buku yang tersimpan di rak, tetapi dari seberapa jauh koleksi tersebut mampu menggerakkan siswa untuk membaca, belajar, mencari pengetahuan, dan mengembangkan wawasan.

Dengan amanah baru tersebut, H. Azwir dihadapkan pada pekerjaan penting: menjadikan perpustakaan SD dan SMP Taruna Andalan bukan sekadar ruang penyimpanan buku, melainkan ruang tumbuhnya pengetahuan dan karakter generasi muda.

APBD Pelalawan 2027 Diproyeksi Anjlok ke Rp1,3 Triliun, Ruang Fiskal Pemerintah Makin Sempit

Wed, 02 Sep 2026 13:58:22 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Pemerintah Kabupaten Pelalawan mulai menghadapi tantangan fiskal yang lebih berat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 kepada DPRD Pelalawan, pemerintah daerah memproyeksikan postur anggaran hanya sekitar Rp1,3 triliun, turun dari kisaran Rp1,6 triliun pada tahun sebelumnya.

Penyampaian KUA-PPAS tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan pada Selasa (1/9/2026). Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Wakil Bupati Pelalawan Husni Tamrin mengatakan, penurunan proyeksi APBD tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas pembangunan sekaligus pelayanan publik.

“Untuk Tahun Anggaran 2027, APBD Kabupaten Pelalawan diproyeksikan sebesar Rp1,3 triliun. Ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka sekitar Rp1,6 triliun,” ujar Husni dalam rapat paripurna.

Turun Sekitar Rp300 Miliar

Jika dibandingkan dengan angka sekitar Rp1,6 triliun pada tahun sebelumnya, proyeksi Rp1,3 triliun menunjukkan penyusutan sekitar Rp300 miliar atau 18,75 persen.

Angka tersebut bukan sekadar perubahan postur dalam dokumen anggaran. Secara fiskal, penurunan hampir seperlima tersebut berarti pemerintah daerah harus bekerja dengan ruang fiskal yang lebih terbatas.

Konsekuensinya, kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, pelayanan masyarakat, infrastruktur serta program prioritas akan menghadapi tekanan apabila tidak diikuti dengan strategi pengelolaan pendapatan dan belanja yang tepat.

Karena itu, pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi momentum penting bagi eksekutif dan legislatif untuk menguji kembali setiap rencana belanja: mana yang benar-benar prioritas, mana yang wajib, mana yang dapat ditunda, dan mana yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Bukan Sekadar APBD Turun, tetapi Ujian Prioritas

Husni mengakui kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan perencanaan secara lebih cermat, efektif dan efisien.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai.

“Dengan kondisi fiskal yang ada, kita harus semakin selektif dalam menentukan prioritas. Setiap anggaran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mengandung pesan fiskal yang cukup jelas: APBD 2027 tidak bisa lagi disusun dengan pendekatan belanja sebanyak-banyaknya, melainkan harus berbasis prioritas dan manfaat.

Dalam kondisi ruang fiskal menyempit, belanja yang bersifat kurang produktif berpotensi mengurangi kapasitas pemerintah membiayai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

DPRD Perlu Menguji Setiap Rupiah Belanja

Di sinilah fungsi DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS menjadi strategis. Dokumen tersebut bukan sekadar formalitas sebelum APBD ditetapkan, tetapi menjadi instrumen untuk menentukan arah kebijakan fiskal Kabupaten Pelalawan pada 2027.

Pembahasan semestinya tidak berhenti pada pertanyaan “berapa anggarannya?”, tetapi bergerak lebih jauh menjadi “untuk apa anggaran itu dibelanjakan dan apa hasil yang akan diterima masyarakat?”

Dengan proyeksi APBD sekitar Rp1,3 triliun, DPRD memiliki ruang untuk mempertanyakan secara lebih tajam:

bagaimana proyeksi pendapatan daerah disusun;
seberapa besar ketergantungan APBD terhadap transfer pemerintah pusat;
bagaimana strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
belanja apa yang menjadi prioritas dan belanja apa yang dapat diefisienkan;
bagaimana menjaga pelayanan dasar ketika ruang fiskal berkurang; serta
sejauh mana setiap program memiliki indikator hasil yang dapat diukur.

Pertanyaan tersebut penting agar penurunan APBD tidak berujung pada sekadar pemangkasan anggaran, tetapi menghasilkan realokasi belanja yang lebih sehat dan produktif.

Ruang Fiskal Sempit, Kebijakan Harus Lebih Tajam

Husni berharap pembahasan KUA-PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD berlangsung konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Namun, tantangan terbesar APBD 2027 bukan semata bagaimana membuat angka Rp1,3 triliun terlihat cukup. Tantangannya adalah bagaimana anggaran yang lebih kecil tetap mampu menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan yang berkualitas.

Karena itu, APBD 2027 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat disiplin fiskal: mengurangi belanja yang tidak memberikan nilai tambah, memperkuat pendapatan yang realistis, melindungi belanja pelayanan dasar, serta memastikan program prioritas benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat.

Dengan demikian, penurunan APBD bukan hanya kabar tentang berkurangnya uang daerah, tetapi ujian terhadap kualitas perencanaan, keberanian menentukan prioritas, dan kemampuan pemerintah serta DPRD mengelola keterbatasan fiskal untuk kepentingan publik.

DPRD dan Pemkab Pelalawan Sepakati Pertanggungjawaban APBD 2025, WTP ke-14 Jadi Catatan Evaluasi

Tue, 01 Sep 2026 21:33:26 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — DPRD Kabupaten Pelalawan bersama Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Selasa (1/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Pelalawan Tengku Azriwardi, didampingi Ketua DPRD Syafrizal serta Wakil Bupati Pelalawan Husni Tamrin. Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025.

Wakil Bupati Husni Tamrin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Pelalawan yang telah membahas, mengkritisi, serta menyempurnakan Ranperda tersebut hingga memperoleh persetujuan bersama.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus ditempatkan bukan semata sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Komitmen pengelolaan keuangan berpedoman pada prinsip good governance berlandaskan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Menggunakan pendekatan RKPD holistik-tematik, integratif dan spasial hanya untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Husni Tamrin.

WTP Ke-14 Bukan Akhir Evaluasi

Dalam paripurna tersebut, Pemkab Pelalawan juga menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang disebut sebagai WTP ke-14 bagi Kabupaten Pelalawan.

Pemerintah daerah menilai capaian tersebut mencerminkan adanya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan serta pengawasan keuangan daerah.

Namun secara substansi, opini WTP tidak semestinya diposisikan sebagai akhir dari proses evaluasi. Predikat tersebut merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK, sementara efektivitas program, kualitas belanja, serta sejauh mana APBD menghasilkan manfaat publik tetap menjadi ruang pengawasan pemerintah dan DPRD.

Karena itu, WTP ke-14 justru perlu dibaca sebagai standar untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, bukan sebagai alasan untuk menghentikan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

Regulasi Menuntut Tata Kelola yang Lebih Akuntabel

Pertanggungjawaban APBD 2025 mengacu antara lain pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kerangka regulasi tersebut membawa konsekuensi terhadap keseluruhan siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Dengan demikian, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak berhenti pada apakah laporan keuangan tersaji secara wajar. Pengawasan juga memiliki dimensi yang lebih luas: apakah belanja daerah telah sesuai prioritas, apakah program mencapai target, apakah terdapat efisiensi, serta apakah manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Pemkab Akui Masih Ada Kelemahan

Husni Tamrin menyatakan pemerintah daerah menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan APBD 2025.

Ia memastikan berbagai masukan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

“Pemerintah menyadari masih ada kelemahan dan kekurangan. Hal itu akan dijadikan pedoman dan cambuk untuk perbaikan ke depan. Masukan dan saran dari DPRD akan menjadi perhatian untuk pengawasan berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan daerah.

“Kita perkuat kemitraan Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Pelalawan Menawan,” ujar Husni.

Persetujuan APBD Harus Berujung pada Manfaat Publik

Kesepakatan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 pada akhirnya bukan hanya persoalan hubungan kelembagaan antara DPRD dan pemerintah daerah. Lebih jauh, pertanggungjawaban anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan uang masyarakat.

Karena itu, ukuran keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari kepatuhan administratif atau capaian opini WTP. Pertanyaan yang lebih substantif adalah: berapa besar anggaran yang benar-benar menghasilkan pelayanan publik, pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian persoalan masyarakat Pelalawan?

Di titik inilah fungsi pengawasan DPRD menjadi penting. Persetujuan bersama harus diikuti dengan pengawasan terhadap tindak lanjut berbagai catatan, rekomendasi dan evaluasi agar APBD berikutnya tidak sekadar tertib secara administrasi, tetapi juga efektif, efisien, transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan disepakatinya Ranperda tersebut, Pemkab dan DPRD Pelalawan memasuki tahapan selanjutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan sebelum pertanggungjawaban APBD 2025 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Pertanggungjawaban anggaran pada akhirnya bukan sekadar tentang bagaimana uang daerah dibelanjakan, tetapi tentang bagaimana setiap rupiah APBD dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada rakyat.

Dewan Pers Buka Babak Baru HPN: Seluruh Konstituen Dipanggil, Dasar Hukum 1985 Dikaji Ulang

Tue, 01 Sep 2026 19:11:53 +0700

GARDAPOS.COM, JAKARTA — Dewan Pers membuka ruang dialog untuk menata kembali penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari. Seluruh organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers akan dipertemukan untuk membahas mekanisme penyelenggaraan HPN ke depan, termasuk kemungkinan penyempurnaan dasar hukumnya.

Langkah tersebut diambil setelah Dewan Pers menerima sedikitnya empat surat dari organisasi konstituen sepanjang 2026. Surat itu berasal dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan yang menyampaikan pandangan maupun usulan terkait mekanisme penyelenggaraan HPN.

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan HPN perlu disikapi melalui dialog terbuka dan musyawarah, bukan menjadi ruang perebutan kewenangan antarelemen pers.

“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujar Komaruddin Hidayat.

HPN 2027 Jadi Titik Awal Pembahasan

Salah satu surat yang diterima Dewan Pers memuat tawaran dari konstituen untuk menjadi penyelenggara HPN 2027. Sementara konstituen lainnya mengusulkan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab kegiatan tahunan tersebut, dengan pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh konstituen.

Perbedaan usulan tersebut berangkat dari satu persoalan mendasar: siapa yang secara kelembagaan bertanggung jawab menyelenggarakan HPN?

Secara normatif, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Namun, dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan secara khusus lembaga atau organisasi tertentu sebagai penyelenggara HPN.

Fakta inilah yang kini menjadi salah satu titik pembahasan Dewan Pers bersama seluruh konstituennya.

Menurut Komaruddin, perbedaan pandangan tersebut justru harus dijadikan momentum untuk memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman di antara seluruh unsur pers nasional.

“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” katanya.

Bukan Sekadar Soal Penyelenggara

Pembahasan HPN kali ini juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni relevansi dasar hukum yang melandasi penetapan Hari Pers Nasional.

Dalam rapat pleno Dewan Pers pada 27 Agustus 2026, selain memutuskan menindaklanjuti berbagai surat dan aspirasi konstituen, Dewan Pers juga merencanakan usulan perubahan terhadap Keppres Nomor 5 Tahun 1985.

Rencana tersebut berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam Keppres yang masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Sementara itu, rezim hukum pers Indonesia saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan demikian, wacana perubahan Keppres tidak hanya menyangkut persoalan teknis penyelenggaraan HPN, tetapi juga menyentuh sinkronisasi antara dasar hukum HPN dengan perkembangan regulasi dan kelembagaan pers nasional saat ini.

Dewan Pers Dorong HPN Menjadi Milik Bersama

Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan amanat UU Pers, Dewan Pers menempatkan persoalan HPN sebagai agenda yang perlu diselesaikan melalui mekanisme dialog bersama.

Komaruddin menegaskan, Dewan Pers tidak ingin perbedaan pandangan mengenai HPN berkembang menjadi persoalan klaim kewenangan antarorganisasi.

“Kita ingin semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu. Semangatnya bukan siapa yang paling berhak, tetapi bagaimana Hari Pers Nasional dapat diselenggarakan secara baik, bermartabat, inklusif, dan menjadi momentum bersama untuk memperkuat kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab di Indonesia,” tegasnya.

Pertemuan dengan seluruh konstituen diharapkan menghasilkan kesepahaman mengenai tata kelola, mekanisme penyelenggaraan, serta kemungkinan penyempurnaan dasar hukum HPN.

Jika proses tersebut berjalan terbuka dan partisipatif, pembahasan HPN 2027 dapat menjadi lebih dari sekadar pergantian penyelenggara.

Ia dapat menjadi momentum pembenahan tata kelola peringatan Hari Pers Nasional sekaligus penataan kembali hubungan kelembagaan seluruh unsur pers Indonesia.

Pada akhirnya, HPN diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi benar-benar menjadi ruang bersama untuk memperkuat pers yang independen, profesional, inklusif, berintegritas, dan bertanggung jawab kepada publik.

Gerbong Mutasi Polri Bergerak: Wakapolda hingga Kapolres Pelalawan Berganti, Tongkat Komando Beralih

Mon, 31 Aug 2026 13:49:14 +0700

GARDAPOS.COM, PEKANBARU — Gerbong mutasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali bergerak. Rotasi kali ini tidak hanya menyentuh jabatan strategis di tingkat pusat, tetapi juga mengubah sejumlah posisi penting di jajaran Polda Riau, termasuk Wakapolda, Karo SDM, hingga tiga kursi Kapolres.

Mutasi tersebut tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026, yang diterbitkan pada Minggu (30/8/2026) dan ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Akhmadi mengatakan mutasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penataan penugasan personel di lingkungan Polri.

Namun, di balik istilah “penyegaran organisasi”, pergantian sejumlah pejabat strategis di Riau memiliki arti penting bagi arah dan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian di daerah.

Hengki Haryadi Tinggalkan Riau, Naik Menjadi Kapolda Papua Barat Daya

Perubahan paling menonjol terjadi pada posisi Wakapolda Riau. Brigjen Pol Hengki Haryadi mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya, menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru yang selanjutnya mendapat penugasan di Sespim Lemdiklat Polri. Penugasan tersebut sekaligus menjadi promosi bagi Hengki ke jabatan Kapolda.

Posisi Wakapolda Riau selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Simson Zet Ringu, yang sebelumnya menjabat Wakapolda Gorontalo.

Pergantian ini menjadi salah satu titik penting dalam konfigurasi kepemimpinan Polda Riau. Wakapolda memiliki posisi strategis dalam membantu Kapolda mengendalikan pelaksanaan tugas kepolisian, pembinaan internal, hingga koordinasi lintas satuan.

Karo SDM Polda Riau Juga Berganti

Rotasi berikutnya menyasar jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Riau.

Kombes Pol Boy Jeckson Situmorang dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri.

Posisi tersebut kemudian dipercayakan kepada Kombes Pol Tris Lesmana Zeviansyah, yang sebelumnya menjabat Karo SDM Polda Bengkulu.

Pergantian Karo SDM tidak semata persoalan pergantian personel. Jabatan tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya manusia kepolisian—mulai dari pembinaan karier, penempatan personel hingga pengembangan profesionalisme anggota.

Tiga Kapolres di Riau Bergeser

Perubahan juga terjadi pada tiga wilayah hukum Polres. Di Bengkalis, AKBP Fahrian Saleh Siregar mendapat tugas baru sebagai Wakapolresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur. Jabatan Kapolres Bengkalis selanjutnya diisi AKBP Eko Rubianto, sebelumnya Kapolres Ogan Komering Ilir.

Di Indragiri Hulu, AKBP Eka Ariandi Putra bergeser menjadi Wadir Reskrimum Polda Riau. Kursi Kapolres Inhu selanjutnya ditempati AKBP John Louis Lettedara.

Pergantian tersebut sekaligus berdampak langsung terhadap jajaran Polres Pelalawan.

John Louis Lettedara Tinggalkan Pelalawan, Ahmad Nur A Masuk

AKBP John Louis Lettedara, yang sebelumnya menjabat Kapolres Pelalawan, mendapat penugasan sebagai Kapolres Indragiri Hulu.

Posisinya di Pelalawan selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Ahmad Nur A, yang sebelumnya bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana Muda Bareskrim Polri.

Pergantian ini menarik perhatian karena Polres Pelalawan dalam beberapa pekan terakhir menghadapi berbagai persoalan hukum dan keamanan yang membutuhkan konsistensi penanganan, mulai dari Karhutla, dugaan pertambangan ilegal, narkotika, hingga persoalan sosial dan konflik kepentingan di tengah masyarakat.

Karena itu, tantangan bagi pejabat baru bukan sekadar melanjutkan administrasi organisasi, tetapi memastikan penegakan hukum tetap berjalan konsisten, profesional dan tidak kehilangan kepercayaan publik.

Mutasi Bukan Sekadar Rotasi Kursi

Dalam perspektif kelembagaan, mutasi merupakan mekanisme normal dalam organisasi kepolisian. Tetapi dari perspektif publik, setiap pergantian pejabat membawa pertanyaan yang lebih substantif:

Apa yang akan berubah setelah tongkat komando berpindah tangan?

Khusus di Pelalawan, publik tentu akan menunggu apakah kepemimpinan baru mampu mempertahankan momentum penanganan perkara yang sedang berjalan sekaligus meningkatkan respons terhadap persoalan lingkungan, konflik sosial, kriminalitas dan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan mutasi tidak semestinya berhenti pada siapa yang datang dan siapa yang pergi.

Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah pelayanan kepolisian menjadi lebih cepat, penegakan hukum semakin objektif, konflik sosial dapat dicegah, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin kuat.

Sebab, pergantian pejabat hanyalah perubahan struktur. Yang akan diuji publik adalah perubahan kinerja.

Klaim Lahan TUKS Pulau Muda Memanas, Pemasangan Spanduk Berujung Benturan

Mon, 31 Aug 2026 12:37:42 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN — Sengketa klaim lahan yang kini menjadi lokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Arara Abadi di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, kembali memanas.

Pada Sabtu 29 Agustus 2026, rencana pemasangan spanduk pemberitahuan oleh keluarga Ali Usman bersama kuasa hukumnya berujung ketegangan dengan pihak pengamanan perusahaan. Pemasangan akhirnya ditunda setelah situasi di lapangan dinilai berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga dan kuasa hukum, spanduk tersebut hendak dipasang sebagai pemberitahuan atas klaim hak atas lahan, bukan sebagai tindakan eksekusi atau pengambilalihan aset perusahaan.

Namun, upaya tersebut disebut mendapat penghadangan dari petugas pengamanan yang berada di lokasi. Bahkan, pihak keluarga dan kuasa hukum mengklaim kayu yang dipersiapkan sebagai bagian dari pemasangan spanduk sempat dirusak.

Klaim tersebut merupakan versi pihak keluarga Ali Usman dan kuasa hukumnya dan saat berita ini ditayangkan, Senin (31/8) belum ada klarifikasi dari PT Arara Abadi.

Ketegangan dan Ancaman Konflik Horizontal

Kuasa hukum Ali Usman, Muhammad Ali, mengatakan pihaknya telah menjelaskan kepada perwakilan perusahaan mengenai tujuan pemasangan spanduk dan proses hukum yang sedang ditempuh.

Menurut dia, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan hukum kliennya selama persoalan kepemilikan dan penggunaan lahan belum memperoleh penyelesaian yang dianggap final oleh pihak keluarga.

“Kami mundur hari ini karena abang-abang dan bapak-bapak semua adalah putra daerah Pulau Muda. Kami menghindari konflik sesama kita, walaupun pemasangan spanduk adalah hak kami sebagai kuasa hukum dalam melindungi hak klien kami,” ujar Ali ketika situasi di lapangan mulai memanas.

Keputusan mundur tersebut menjadi titik penting. Sebab, konflik yang awalnya merupakan sengketa hak atas lahan berpotensi bergeser menjadi konflik horizontal antarmasyarakat lokal.

Pihak kuasa hukum bahkan mengklaim adanya ucapan dari petugas keamanan bahwa pemasangan spanduk dapat mengancam mata pencaharian mereka. Pernyataan tersebut, menurut kuasa hukum, berpotensi memperbesar tekanan psikologis terhadap warga yang terlibat.

Namun, tudingan bahwa terdapat tekanan dari perusahaan terhadap pekerja pengamanan belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa klarifikasi dan bukti yang dapat diverifikasi.

Mengapa Spanduk Menjadi Persoalan Besar?

Persoalan ini menarik dari perspektif hukum karena pemasangan spanduk sendiri bukanlah inti sengketanya. Inti masalahnya adalah siapa yang memiliki hak atas lahan, bagaimana hak tersebut diperoleh, bagaimana lahan kemudian digunakan sebagai lokasi TUKS, serta apakah seluruh proses pengadaan lahan dan perizinannya telah memenuhi ketentuan hukum.

Sebelumnya, persoalan TUKS PT Arara Abadi di Pulau Muda memang telah menjadi objek keberatan pihak keluarga Ali Usman dan kuasa hukumnya. Mereka sebelumnya mendesak evaluasi terhadap izin dan persetujuan lingkungan TUKS yang mereka nilai bermasalah.

Dalam proses mediasi sebelumnya, sejumlah warga juga diberitakan menyampaikan keberatan terkait penggunaan lahan dan mengaku tidak pernah memberikan persetujuan terhadap pembangunan pelabuhan tersebut. Klaim tersebut tentu perlu diuji melalui dokumen pertanahan, riwayat pelepasan hak, serta dokumen perizinan yang sah.

Dengan demikian, konflik terbaru bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan babak lanjutan dari persoalan agraria dan perizinan yang belum sepenuhnya menemukan titik temu.

Kuasa Hukum: Ada Persoalan Pelepasan Hak dan Perizinan

Muhammad Ali menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibuka secara transparan, “Pelepasan hak tidak dilakukan transparan, izin banyak memiliki kejanggalan, dan DLH Pelalawan serta perizinan harusnya dalam memberikan rekomendasi awal harus memperhatikan unsur kehati-hatian sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari.”

Pernyataan tersebut merupakan dalil pihak kuasa hukum, bukan kesimpulan hukum yang telah berkekuatan tetap.

Karena itu, pertanyaan gardapos yang lebih penting bukan sekadar apakah izin tersebut “janggal”, melainkan: Dokumen apa yang menjadi dasar penerbitannya? Siapa pemegang hak atas tanah ketika izin diproses? Apakah seluruh pihak yang memiliki hak telah memberikan persetujuan? Dan apakah aspek lingkungan serta potensi abrasi telah menjadi bagian dari pertimbangan perizinan?

Isu Abrasi Menambah Dimensi Lingkungan

Persoalan ini juga memiliki dimensi lingkungan. Menurut keterangan kuasa hukum, lokasi TUKS tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh Gakkum DLH Provinsi Riau, dan mereka mengklaim hasil verifikasi lapangan menemukan adanya aktivitas TUKS dan sandar tongkang yang berkaitan dengan abrasi.

Klaim tersebut perlu diuji melalui dokumen resmi verifikasi lapangan, titik koordinat, kajian teknis, serta rekomendasi instansi berwenang.

Jika benar terdapat hubungan antara aktivitas operasional TUKS dan abrasi, maka persoalannya tidak lagi semata-mata mengenai kepemilikan lahan. Ia masuk ke wilayah perlindungan lingkungan, kewajiban pengelolaan dampak, dan tanggung jawab pemegang izin.

Hak Advokat Ada, Tetapi Tetap Berbasis Itikad Baik

Kuasa hukum juga mendasarkan tindakannya pada kewenangan profesi advokat.

Secara hukum, Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar persidangan.

Namun, perlindungan tersebut bukan berarti advokat memiliki kewenangan untuk bertindak tanpa batas. Mahkamah juga menegaskan bahwa ukuran pentingnya adalah iktikad baik dan kepatuhan terhadap hukum.

Artinya, pemasangan spanduk sebagai tindakan advokasi perlu dilihat berdasarkan lokasi, status hukum lahan, cara pemasangan, adanya izin atau tidak, serta apakah tindakan tersebut menimbulkan pelanggaran hukum atau mengganggu hak pihak lain.

Polisi Diminta Hadir Sebagai Penjaga Agar Sengketa Tak Menjadi Konflik

Pihak ANP Law Firm sebelumnya mengaku telah bersurat kepada Polsek Teluk Meranti untuk meminta pendampingan dalam pemasangan spanduk. Namun, menurut mereka, tidak ada personel kepolisian yang hadir di lokasi.

Fakta ini juga belum ada klarifikasi dari pihak Polsek Teluk Meranti.

Dalam sengketa seperti ini, kehadiran aparat bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan mencegah benturan fisik, menjaga ketertiban, dan memastikan setiap pihak menempuh jalur hukum tanpa melakukan tindakan sepihak.

Jangan Biarkan Sengketa Lahan Berubah Menjadi Konflik Warga

Peristiwa Pulau Muda memperlihatkan satu persoalan klasik dalam konflik agraria: ketika status tanah belum terang, aktivitas usaha sudah berjalan, sementara klaim masyarakat belum memperoleh penyelesaian yang dianggap adil oleh semua pihak.

Di titik seperti inilah pemerintah daerah, instansi pertanahan, instansi perizinan, otoritas pelabuhan, lingkungan hidup, aparat penegak hukum, dan perusahaan perlu duduk bersama.

Yang harus dibuka bukan hanya siapa yang memasang spanduk atau siapa yang menghadang. Yang harus dibuka adalah dokumen dan dasar hukumnya.

Mulai dari riwayat kepemilikan lahan, pelepasan hak, dokumen perizinan TUKS, persetujuan lingkungan, kajian abrasi, hingga dasar penggunaan lokasi tersebut.

Jika seluruh dokumen memang sah, transparansi akan memperkuat posisi perusahaan. Sebaliknya, jika terdapat persoalan administratif, agraria atau lingkungan, maka keterbukaan sejak awal dapat menjadi jalan keluar sebelum konflik semakin melebar.

Pulau Muda tidak membutuhkan benturan baru. Pulau Muda membutuhkan kepastian: siapa berhak atas tanah, siapa bertanggung jawab atas dampak lingkungan, dan apakah seluruh proses perizinan benar-benar telah berdiri di atas hukum yang terang!?