Latest Posts

Satgas Yonif 645/GTY Perkuat Kemanunggalan TNI-Rakyat di Papua, Rangkul Tokoh Adat dan Pemerintah Kelila

Tue, 30 Jun 2026 10:11:23 +0700

GARDAPOS.COM, KELILA, PAPUA – Komitmen membangun hubungan harmonis dengan masyarakat terus ditunjukkan personel Pos Kelila Satgas Pamtas RI–PNG Yonif 645/Gardatama Yudha (GTY). Melalui kegiatan anjangsana yang dipimpin langsung Komandan Pos (Danpos) Kelila, Letda Inf Danang Prasetyo, Satgas mempererat silaturahmi dengan tokoh adat dan pemerintah setempat, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus membangun komunikasi yang efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan RI–PNG.

Didampingi 10 personel Pos Kelila, Letda Inf Danang Prasetyo mengunjungi kediaman Kepala Suku Kelila, Walinggen Kogoya, serta Lurah Kelila, Rondi Pagawa. Pertemuan berlangsung penuh keakraban dan menjadi momentum memperkuat sinergi antara TNI, tokoh adat, serta aparatur pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Danpos Kelila juga menyerahkan bantuan sembako kepada Kepala Suku Walinggen Kogoya sebagai bentuk kepedulian Satgas terhadap masyarakat dan tokoh adat yang selama ini berperan menjaga kondusivitas wilayah.

"Kami berterima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Bapak-bapak TNI Pos Kelila. Semoga TNI selalu dekat dengan masyarakat," ujar Walinggen Kogoya.

Apresiasi serupa disampaikan Lurah Kelila, Rondi Pagawa. Menurutnya, kehadiran Satgas melalui kegiatan anjangsana memberikan rasa aman sekaligus mempererat hubungan emosional antara prajurit dan warga.

"Anjangsana seperti ini membuat kami merasa aman dan diperhatikan. Hubungan TNI dengan masyarakat di Kelila sudah seperti keluarga," katanya.

Sementara itu, Letda Inf Danang Prasetyo menegaskan bahwa pendekatan humanis melalui komunikasi langsung dengan tokoh adat dan masyarakat akan terus menjadi bagian dari tugas Satgas di wilayah perbatasan.

"Tokoh adat dan tokoh masyarakat merupakan panutan warga. Dengan membangun sinergi yang baik, kita bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, dan persatuan di wilayah perbatasan," tegasnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kehangatan. Anjangsana tersebut diharapkan semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan situasi yang kondusif di Distrik Kelila dan kawasan perbatasan RI–Papua Nugini.

Satreskrim Polsek Pangkalan Kerinci Ungkap Pencurian Mobil di Parkiran RSUD Selasih, Pelaku Dibekuk dan Kendaraan Korban Berhasil Diselamatkan

Tue, 30 Jun 2026 06:43:47 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Gerak cepat Unit Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci membuahkan hasil. Kurang dari sepekan setelah menerima laporan, polisi berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang menyasar sebuah mobil milik Aparatur Sipil Negara (ASN) di area parkir RSUD Selasih, Pangkalan Kerinci.

Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., didampingi Wakapolres Pelalawan Kompol Asep Rahmat, S.I.K., M.H., S.Sos., Kapolsek Pangkalan Kerinci AKP Shilton, S.I.K., M.H., serta Kasi Humas Polres Pelalawan IPTU Thomas Bernandes Siahaan, di Aula Teluk Meranti, Mapolres Pelalawan, Senin malam (29/6/2026).

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut korban sekaligus pemilik kendaraan, Endang Sulastri.

Kapolres menjelaskan, aksi pencurian terjadi pada Selasa (23/6/2026). Saat itu korban memarkirkan mobil Toyota New Avanza berwarna putih bernomor polisi BM 1198 CI di area parkir RSUD Selasih. Namun ketika hendak pulang, kendaraan tersebut sudah tidak berada di lokasi parkir.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku berinisial RR (24) diduga menggunakan kunci duplikat yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk membawa kabur kendaraan korban. Selain menguasai mobil, pelaku juga diduga mengambil sejumlah barang berharga yang tersimpan di dalam kendaraan, di antaranya dua keping emas dinar seberat 17 gram, kalung emas beserta liontin, serta uang tunai. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena alasan ekonomi.

Menindaklanjuti laporan korban, Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci yang dipimpin Kanit Reskrim AKP Muslim, S.H. bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta menganalisis rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi.

Dari rekaman CCTV tersebut, penyidik berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku berdasarkan pakaian yang dikenakan saat beraksi. Petunjuk itu kemudian mengarahkan penyelidikan hingga ke Kota Pekanbaru, tempat kendaraan korban akhirnya berhasil ditemukan dan diamankan.

Tak lama berselang, tersangka RR berhasil ditangkap di kediaman orang tuanya di wilayah Pangkalan Kerinci Timur tanpa perlawanan.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil Toyota New Avanza milik korban, sisa uang hasil kejahatan sebesar Rp1.230.000, serta satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya.

Korban, Endang Sulastri, menyampaikan apresiasi atas kesigapan jajaran Polres Pelalawan yang dinilai bekerja cepat hingga berhasil menemukan kembali kendaraan miliknya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Pelalawan, Kapolsek Pangkalan Kerinci beserta seluruh jajaran kepolisian yang telah bekerja dengan cepat dan profesional. Saya tidak menyangka dalam waktu yang relatif singkat mobil saya berhasil ditemukan kembali dan pelakunya dapat ditangkap. Semoga Polri semakin dicintai masyarakat," ungkap Endang.

Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolsek Pangkalan Kerinci untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, RR dipersangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kapolres Pelalawan mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan di tempat umum. Masyarakat juga diminta memastikan kendaraan dalam keadaan terkunci serta tidak meninggalkan barang-barang berharga di dalam mobil guna meminimalkan potensi terjadinya tindak kejahatan.

Keberhasilan pengungkapan perkara ini menjadi bukti komitmen Polres Pelalawan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang cepat, profesional, dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

Pegawai Puskesmas Bunut Surati Bupati Pelalawan, Minta Kebijakan Absensi ASN Diterapkan Adil dan Seragam

Mon, 29 Jun 2026 20:32:49 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Sejumlah pegawai dan staf Puskesmas Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, menyampaikan surat permohonan kepada Bupati Pelalawan yang berisi harapan agar kebijakan disiplin melalui sistem absensi elektronik SIKO diterapkan secara adil dan seragam di seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan.

Dalam surat tertanggal 25 Juni 2026 dengan perihal Permohonan Keadilan, para pegawai menyatakan telah melaksanakan absensi melalui aplikasi SIKO sejak 25 Maret 2026. Namun mereka menilai penerapan kebijakan tersebut belum diberlakukan secara merata di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan evaluasi agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antarsatuan kerja, dengan alasan seluruh aparatur sipil negara memiliki kewajiban yang sama sebagai penerima gaji dari anggaran negara.

Surat tersebut juga mengutip ketentuan mengenai disiplin pegawai sebagai dasar permohonan agar kebijakan diberlakukan secara konsisten kepada seluruh ASN di lingkungan Dinas Kesehatan.

Meski demikian, muncul pula pandangan berbeda dari sejumlah pihak. Sebagian menilai penggunaan aplikasi absensi elektronik merupakan konsekuensi logis dari kewajiban ASN untuk mematuhi disiplin jam kerja.

"Kalau yang dipersoalkan adalah kewajiban absensi dan disiplin waktu kerja, menurut saya itu memang kewajiban setiap ASN. Separuh lebih anggaran daerah juga dialokasikan untuk belanja pegawai, sehingga disiplin merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat," ujar Abdul Murat, Ketua LSM GNPK-RI Pelalawan, Senin (29/6) yang memberikan tanggapan atas isi surat tersebut.

Namun, ia menambahkan apabila substansi surat lebih mengarah pada tuntutan kesetaraan penerapan aturan, maka aspirasi tersebut patut menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Kalau yang dimaksud adalah meminta aturan yang sama diterapkan kepada seluruh ASN, tentu itu menjadi persoalan keadilan administrasi. Jangan sampai ada pegawai yang dituntut disiplin secara ketat, sementara di tempat lain masih ditemukan ASN yang diduga berada di luar kantor atau melakukan aktivitas nonkedinasan pada jam kerja tanpa pengawasan yang sama," katanya.

Pendapat senada juga disampaikan joehendri seorang pemerhati lokal yang menilai persoalan ini perlu dilihat dari dua sisi.

"Kalau disebut diskriminasi hanya karena diwajibkan absensi, saya rasa kurang tepat karena disiplin memang kewajiban ASN. Tetapi jika memang hanya satu unit kerja yang diawasi secara ketat sementara unit lain tidak, tentu pemerintah perlu melakukan evaluasi agar kebijakan berjalan secara adil," ujarnya.

Kemudian mengutip dari berbagai sumber, Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ (journal.lpkd.or.id) pengamat tata kelola pemerintahan menilai prinsip utama dalam manajemen ASN bukan sekadar penegakan disiplin, melainkan juga konsistensi penerapan aturan. Standar yang sama dinilai penting untuk menjaga rasa keadilan, meningkatkan motivasi pegawai, serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem birokrasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Bupati Pelalawan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, maupun Badan Kepegawaian Daerah terkait surat permohonan tersebut. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Aktivitas KPK di Kuantan Singingi Jadi Sorotan, Publik Tunggu Penjelasan Resmi untuk Hindari Spekulasi

Mon, 29 Jun 2026 21:20:00 +0700

GARDAPOS.COM, TELUKKUANTAN – Informasi mengenai keberadaan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singingi pada Senin (29/6/2026) menjadi perhatian masyarakat setelah beredar luas melalui berbagai media sosial dan grup percakapan.

Dalam informasi yang beredar, disebutkan adanya pengamanan di sekitar salah satu kediaman pejabat daerah serta lingkungan Polres Kuantan Singingi. Namun hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari KPK mengenai tujuan maupun bentuk kegiatan yang sedang dilakukan.

Situasi tersebut memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat. Meski demikian, informasi yang beredar belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindakan hukum tertentu, seperti penggeledahan, penyitaan, ataupun penetapan status hukum terhadap pihak mana pun.

Sebagai pakar yang mendalami isu good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), Dr. Zuly Qodir, M.Ag seorang Guru Besar bidang Sosiologi Politik sekaligus dosen senior di Program Doktor Politik Islam dan Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menekankan pada poin-poin tentang Pentingnya Akuntabilitas, Kepercayaan Publik, Menangkal Disinformasi dan Fondasi Etis Tata Kelola. Artinya mengutip literasi pandangan pengamat tata kelola pemerintahan ini, menilai, dalam setiap aktivitas penegakan hukum, transparansi informasi resmi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang belum terverifikasi.

Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki kewenangan menjaga kerahasiaan proses penyelidikan maupun penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak seluruh tahapan dapat langsung disampaikan kepada publik.

Masyarakat diimbau menunggu penjelasan resmi dari KPK dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru maupun mengganggu proses penegakan hukum apabila memang sedang berlangsung.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari KPK, Polres Kuantan Singingi maupun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai informasi yang beredar tersebut. Redaksi akan memperbarui pemberitaan setelah memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait. (red)

Proyek Strategis Nasional Jargas di Pelalawan Disorot, Warga Minta Pengawasan Ketat dan Evaluasi Menyeluruh

Mon, 29 Jun 2026 09:52:30 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Pelaksanaan proyek pembangunan jaringan gas rumah tangga (Jargas) yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Pangkalan Kerinci menuai sorotan masyarakat. Kerusakan jalan akibat penggalian yang belum dipulihkan dinilai menjadi indikator lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.

Menjelang pertemuan dengan utusan Kementerian yang membidangi sektor migas dari Jakarta, masyarakat menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis yang menitikberatkan pada aspek akuntabilitas, transparansi, keselamatan, serta tanggung jawab kontraktor pelaksana.

Undangan pertemuan, yang disampaikan Ketua RW 012 BLP, Erwan, mengajak warga menghadiri sosialisasi terkait pemasangan jaringan gas rumah tangga, pada Minggu, 28 Juni 2026, Pukul: 14.30 di Masjid Arrahman Blok F.

Namun, salah seorang warga, Assep Putra Sulaiman, yang berhalangan hadir, menitipkan 17 poin pertanyaan kepada perwakilan Kementerian. Pertanyaan tersebut menyoroti dasar hukum proyek, identitas kontraktor, mekanisme pengawasan, tanggung jawab atas kerusakan jalan, standar perbaikan infrastruktur, hingga jaminan keselamatan instalasi gas bagi masyarakat.

Sorotan utama tertuju pada kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat pekerjaan penggalian dan belum dipulihkan sebagaimana kondisi semula. Menurut warga, apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan sekaligus menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Warga juga mempertanyakan mengapa sosialisasi baru dilakukan setelah pekerjaan berlangsung dan berbagai keluhan bermunculan. Mereka menilai komunikasi publik seharusnya dilakukan sebelum proyek dimulai agar masyarakat memahami manfaat, risiko, serta mekanisme pengaduan.

Selain itu, masyarakat meminta Kementerian memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap kontraktor pelaksana. Pengawasan yang lemah dikhawatirkan membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, maupun pemenuhan kewajiban pemulihan fasilitas umum.

Dalam pertanyaan penutupnya, warga meminta komitmen tegas dari pemerintah bahwa apabila kontraktor tidak memperbaiki seluruh kerusakan jalan sesuai standar, maka akan diberikan sanksi serta dipastikan masyarakat tidak menanggung dampak proyek tersebut.

Masyarakat menegaskan bahwa mereka mendukung program jaringan gas sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan energi nasional. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan pelaksanaan proyek yang profesional, transparan, mengutamakan keselamatan publik, serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.

Pengamat tata kelola pemerintahan di berbagai sumber tegas mengatakan dan menilai setiap proyek strategis nasional wajib diawasi secara ketat karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Pengawasan yang lemah dapat meningkatkan risiko penyimpangan, sehingga evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek menjadi langkah penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Hingga berita ini disusun, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Kementerian maupun kontraktor pelaksana terkait penyelesaian kerusakan jalan, standar pekerjaan, dan tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan warga.

Polres Pelalawan Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak

Sun, 28 Jun 2026 09:21:14 +0700

GARDAPOS.COM, PANGKALAN KERINCI – Polres Pelalawan menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan menindaklanjuti secara cepat laporan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Langgam.

Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/59/VI/SPKT/POLRES PELALAWAN/POLDA RIAU tertanggal 23 Juni 2026 dan saat ini tengah ditangani oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelalawan.

Dalam perkara ini, seorang pria berinisial A (40) telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, korban merupakan seorang anak perempuan berusia 11 tahun berinisial Z.K.D., warga Desa Padang Luas, Kecamatan Langgam. Demi melindungi hak-hak anak, identitas korban tidak dipublikasikan secara lengkap.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa tersebut terungkap setelah ibu korban menaruh curiga terhadap perubahan perilaku anaknya pada Selasa (23/6/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah diberikan pendekatan secara persuasif, korban akhirnya mengungkap dugaan perbuatan yang dialaminya.

Tanpa menunda waktu, ibu korban langsung membuat laporan ke Polres Pelalawan. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satreskrim segera melakukan penyelidikan, meminta keterangan dari pelapor dan saksi-saksi, melakukan pendokumentasian, serta mengamankan terduga pelaku di wilayah Desa Padang Luas.

Kasus ini disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (9) dan ayat (2) huruf b juncto Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadhan Effendi, S.T.K., S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Pelalawan AKP Thomas B. Siahaan, S.Sos., menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen mengusut tuntas setiap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban.

"Kami berkomitmen memberikan perlindungan maksimal bagi anak dan korban. Terduga pelaku telah diamankan dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan. Polres Pelalawan juga berkoordinasi dengan UPTD PPA serta pihak terkait untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Kami mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan terhadap anak di Kabupaten Pelalawan," tegas AKP Thomas.

Selain melakukan proses hukum terhadap terduga pelaku, Polres Pelalawan memastikan korban memperoleh pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari sisi psikologis maupun perlindungan hukum.

Polres Pelalawan juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan anak dengan tidak ragu melaporkan setiap dugaan kekerasan kepada aparat penegak hukum. Langkah cepat masyarakat dalam melapor dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah terulangnya tindak kekerasan terhadap anak.

Dengan semangat "Melindungi Tuah, Menjaga Marwah", Polres Pelalawan menegaskan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak akan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku, demi memberikan keadilan bagi korban serta efek jera bagi pelaku.

Xanadu Coffee Resmi Dibuka di Kampar, Usung Konsep Ruang Berkumpul dan Promosi Produk Lokal

Sun, 28 Jun 2026 00:18:16 +0700

GARDAPOS.COM, KAMPAR – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai grand opening Xanadu Coffee yang berlangsung di Jalan Perumahan Pandau Jaya, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (27/6/2026). Acara tersebut dihadiri mitra kerja, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan.

Owner Xanadu Coffee, Rusdinur, SH., MH., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran para tamu yang telah memberikan dukungan terhadap pembukaan usaha tersebut.

Ia berharap Xanadu Coffee tidak hanya menjadi tempat menikmati sajian kopi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi bagi masyarakat.

"Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar usaha ini dapat berkembang dengan baik. Ke depan, kami juga ingin menghadirkan berbagai produk unggulan daerah untuk dipasarkan di kafe ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM lokal," ujar Rusdinur.

Menurutnya, keberadaan Xanadu Coffee diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan produk-produk lokal serta membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, mantan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, turut menghadiri acara pembukaan dan menyampaikan ucapan selamat atas diresmikannya Xanadu Coffee. Ia berharap usaha tersebut dapat berkembang serta menjadi salah satu destinasi kuliner yang diminati masyarakat.

Nama Xanadu Coffee sendiri diambil dari bahasa Mongolia yang bermakna "tempat yang indah". Filosofi tersebut diwujudkan melalui konsep bangunan yang didominasi warna hijau dan hitam, menghadirkan suasana nyaman, asri, dan modern bagi para pengunjung.

Dengan konsep tersebut, Xanadu Coffee diharapkan menjadi lebih dari sekadar kedai kopi, melainkan ruang berkumpul bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha untuk membangun jejaring, bertukar ide, sekaligus mempromosikan potensi daerah Kabupaten Kampar.

JMSI Riau Resmi Dilantik, Siap Perkuat Pers Siber Berkualitas dan Bangun Kolaborasi Strategis untuk Kemajuan Daerah

Fri, 26 Jun 2026 08:10:26 +0700

GARDAPOS.COM, PEKANBARU – Kepengurusan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau periode 2025–2030 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Gedung Kaharuddin Nasution, Makodam XIX/Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Kamis (25/6/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan peran pers siber sebagai mitra strategis pembangunan sekaligus penjaga kualitas demokrasi di era digital.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Pengurus Pusat JMSI, Faisal Andri Mahrawa, mewakili Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 148/PP/SK/JMSI/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Perubahan Pengurus Daerah JMSI Provinsi Riau Periode 2025–2030.

Dalam sambutannya, Faisal menegaskan bahwa Ketua JMSI Riau, H. Dheni Kurnia, merupakan sosok yang memiliki rekam jejak kuat dan mendapat kepercayaan luas di lingkungan JMSI tingkat nasional.

"Dheni Kurnia adalah tokoh yang sangat dihormati di JMSI Pusat. Beliau memiliki kapasitas, pengalaman, dan kepemimpinan yang menjadi modal penting untuk membawa JMSI Riau semakin maju," ujar Faisal.

Ia juga mengingatkan bahwa kepengurusan JMSI Riau terbentuk melalui proses demokratis yang berlangsung kondusif pada Musyawarah Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun lalu.

Usai dilantik, Ketua JMSI Riau H. Dheni Kurnia menegaskan komitmen organisasinya untuk terus memperkuat ekosistem media siber yang profesional, independen, dan berkualitas.

"JMSI Riau akan terus mendorong seluruh media anggota menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta menghadirkan informasi yang faktual dan mencerdaskan masyarakat," tegasnya.

Dheni juga menyampaikan apresiasi kepada Pangdam XIX/Tuanku Tambusai beserta jajaran atas dukungan terhadap penguatan kemitraan antara institusi TNI dan insan pers, termasuk penyediaan lokasi pelantikan.

Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis TNI dalam menjaga stabilitas dan membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang bertanggung jawab.

"Kerja sama ini tidak berhenti sampai di sini. JMSI Riau telah memberikan kontribusi melalui edukasi jurnalistik kepada jajaran Kodam, dan sinergi ini akan terus kami perkuat di berbagai bidang," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, JMSI juga menyerahkan Pin Emas JMSI kepada Pangdam XIX/Tuanku Tambusai sebagai bentuk penghargaan atas dukungan terhadap kemajuan pers di Provinsi Riau.

Selain itu, JMSI Riau Award 2026 turut diberikan kepada sejumlah tokoh yang dinilai memberikan kontribusi nyata di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan, dan pembangunan daerah. Penerima penghargaan tersebut antara lain Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan, Ustadz Abdul Somad, Diana Tabrani, Affan Bey Hutasuhut, Rektor UMRI Prof. Saidul Amin, anggota DPD RI Abdul Hamid, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Pelalawan Zukri, Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra TH, serta anggota DPRD Riau Dodi Nefeldi.

JMSI Riau juga memberikan penghargaan khusus kepada Ketua JMSI Kuantan Singingi Rowandri, Ketua JMSI Indragiri Hulu Hotli Maruli Sirait, dan Ketua JMSI Pelalawan Erik Suhenra atas dedikasi mereka dalam membangun organisasi di daerah.

Rangkaian kegiatan semakin lengkap dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara JMSI Riau dengan RS Tabrani dan RSIA Zainab sebagai bentuk penguatan kerja sama dalam bidang pelayanan informasi dan kesehatan.

Tidak hanya itu, dalam rangkaian peringatan HUT ke-6 JMSI juga diselenggarakan seminar bertema pengelolaan sawit berkelanjutan yang diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Riau. Seminar tersebut menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya pembangunan perkebunan yang produktif sekaligus berkelanjutan.

Acara turut dihadiri unsur Forkopimda, pemerintah daerah, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perusahaan, organisasi profesi, pengurus JMSI kabupaten/kota se-Riau, serta berbagai elemen masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan dari berbagai mitra strategis, di antaranya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Agrinas Palma Nusantara, PT RAPP, PT Musim Mas, PT EMP, Bank Riau Kepri Syariah, PT BSP, PT Pertamina Patra Niaga, PT Elnusa, PT Riau Petroleum Rokan, PT Pelindo Regional I, PTPN IV Regional III, RS Awal Bros, BPJS Kesehatan, Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Universitas Islam Riau, dan Universitas Muhammadiyah Riau.

Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya kepengurusan baru JMSI Riau dengan tekad memperkuat profesionalisme media siber, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan jurnalisme yang berkualitas sebagai pilar penting dalam pembangunan daerah dan penguatan demokrasi di Indonesia.

Ambulans Terjebak Macet Berjam-jam, Relawan Ancam Tutup Jalan Jika Pengaturan Lalu Lintas Tak Dibenahi

Thu, 25 Jun 2026 13:05:04 +0700

"Kemacetan akibat proyek perbaikan jalan di Pelalawan disebut menghambat ambulans membawa pasien darurat, masyarakat mendesak polisi dan instansi terkait segera turun tangan."

GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Kemacetan panjang yang terjadi di ruas jalan perbaikan kawasan Tanjung Raya, Kabupaten Pelalawan, memicu gelombang protes dari para relawan ambulans dan masyarakat. Mereka menilai pengelolaan lalu lintas di lokasi proyek sudah tidak lagi normal dan berpotensi membahayakan keselamatan warga yang membutuhkan layanan medis darurat.

Ketua Relawan Rescue Riau Darurat (RRD), Dedi Azwandi, mengungkapkan bahwa sejumlah ambulans yang membawa pasien darurat beberapa kali mengalami hambatan akibat antrean kendaraan yang mengular hingga berjam-jam.

"Mobil ambulans membawa pasien emergency sulit melintas. Tadi malam ada dua unit, hari ini ada empat unit ambulans yang terjebak. Harusnya bisa cepat sampai, akhirnya terlambat karena kemacetan," ujar Dedi, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, antrean kendaraan di lokasi perbaikan jalan bahkan mencapai 7 hingga 8 jam pada waktu-waktu tertentu. Kondisi tersebut diperparah oleh kendaraan yang diduga menyerobot antrean sehingga memperburuk arus lalu lintas.

Dedi menegaskan, apabila tidak ada perubahan sistem pengaturan lalu lintas dalam waktu dekat, para relawan ambulans akan mempertimbangkan aksi simbolik sebagai bentuk protes.

"Kami sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan ambulans. Kalau sistem ini tidak berubah, akan kami tutup jalan ini pakai ambulans," tegasnya.

Ia menilai persoalan utama bukan semata proyek perbaikan jalan, melainkan lemahnya pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Padahal, menurutnya, di Kabupaten Pelalawan terdapat puluhan ambulans yang setiap hari melayani kebutuhan masyarakat dari berbagai kecamatan.

"Kami masih bisa sabar, tetapi bagaimana dengan pasien di dalam ambulans? Ada yang membutuhkan oksigen, ada yang harus segera dirujuk. Nyawa manusia yang dipertaruhkan," katanya.

Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah warga yang meminta aparat kepolisian turun langsung mengatur lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan. Kehadiran petugas dinilai penting untuk mencegah kendaraan saling mendahului dan memberikan prioritas kepada ambulans maupun kendaraan darurat lainnya.

"Polantas harus turun tangan. Setidaknya ada petugas yang mengatur sehingga tidak ada kendaraan yang saling menyerobot antrean," ujar salah seorang warga.

Masyarakat juga meminta kontraktor pelaksana proyek berkoordinasi lebih intensif dengan Dinas Perhubungan, kepolisian, dan pemerintah daerah agar perbaikan infrastruktur tidak menimbulkan dampak yang membahayakan pengguna jalan.

Sejumlah warga mengaku mendukung pembangunan dan perbaikan jalan yang sedang berlangsung. Namun mereka menegaskan bahwa proyek pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat, terutama pasien yang sedang berjuang mendapatkan pertolongan medis.

Hingga berita ini disusun, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Dinas Perhubungan, pihak pelaksana proyek, dan Polres Pelalawan segera mengambil langkah konkret dengan menempatkan petugas di titik-titik rawan, membuka jalur prioritas ambulans, serta menindak kendaraan yang melanggar aturan antrean.

Sebab bagi pengguna jalan biasa, kemacetan mungkin hanya soal waktu. Namun bagi pasien dalam ambulans, keterlambatan beberapa menit saja dapat menentukan antara hidup dan mati.

PMII Riau Kecam Dugaan Kekerasan terhadap Mahasiswa, Desak Propam dan Kapolri Usut Tuntas

Thu, 25 Jun 2026 11:48:15 +0700

"Kader IMM Kota Pekanbaru dilaporkan menjadi korban saat aksi Cipayung Plus di DPRD Riau, PMII minta pengusutan transparan dan evaluasi menyeluruh pola pengamanan demonstrasi."

GARDAPOS.COM, PEKANBARU – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap massa aksi Cipayung Plus Kota Pekanbaru saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Provinsi Riau. PMII mendesak Divisi Propam Polri dan Kapolri turun tangan mengusut tuntas insiden yang dilaporkan menimpa kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pekanbaru, Muhammad Luthfi Suhaz.

"Demokrasi Tidak Boleh Dibungkam dengan Kekerasan"

Kecaman tersebut disampaikan Sekretaris PKC PMII Riau, Supriadi, menyusul laporan dugaan kekerasan yang dialami salah seorang peserta aksi sekaligus kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pekanbaru, Muhammad Luthfi Suhaz.

Menurut Supriadi, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka peristiwa itu menjadi catatan serius bagi penegakan prinsip demokrasi dan perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

"Jika benar terjadi tindakan kekerasan terhadap peserta aksi yang sedang menyampaikan aspirasi secara damai, maka hal tersebut merupakan kemunduran demokrasi yang tidak boleh dianggap biasa. Aparat seharusnya hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan menjadi pihak yang diduga melakukan tindakan represif," ujar Supriadi, Rabu (24/6) dalam keterangan tertulisnya.

Ia menilai dugaan insiden tersebut tidak hanya menyangkut tindakan individu di lapangan, tetapi juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pola pembinaan, pengawasan, dan mekanisme pengamanan aksi unjuk rasa.

Menurutnya, setiap laporan dugaan pelanggaran prosedur maupun kekerasan yang melibatkan aparat harus ditindaklanjuti secara transparan agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Apabila dugaan ini terbukti, maka evaluasi menyeluruh perlu dilakukan. Pengamanan aksi harus tetap mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan menghormati hak-hak konstitusional warga negara," tegasnya.

PMII Riau juga mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka, objektif, dan profesional terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut meminta seluruh proses penanganan dilakukan secara transparan guna menjamin akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Supriadi menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal kasus tersebut karena kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

"Mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kritik terhadap kebijakan publik adalah bagian dari demokrasi. Karena itu, setiap dugaan intimidasi maupun kekerasan terhadap massa aksi harus diusut tuntas dan tidak boleh berhenti pada klarifikasi semata," katanya.

Sampaikan Enam Tuntutan

Atas peristiwa tersebut, PKC PMII Riau menyampaikan enam tuntutan kepada pihak terkait, yakni:

1.Mendesak Polda Riau mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap kader IMM Kota Pekanbaru, Muhammad Luthfi Suhaz.

2.Mendesak Propam melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur.

3.Meminta Komnas HAM dan lembaga pengawas terkait turut memantau proses penanganan kasus tersebut.

4.Mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Riau.

5.Meminta Kapolri memberikan perhatian serius terhadap peristiwa yang dinilai mencederai ruang demokrasi.

6.Meminta Polda Riau mengungkap dan menindak pihak yang terbukti melakukan dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Luthfi Suhaz saat aksi berlangsung.

Supriadi menegaskan bahwa negara tidak boleh anti kritik dan setiap aparat penegak hukum harus menjadi penjaga demokrasi serta pelindung hak-hak warga negara.

"Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi bersama agar ruang demokrasi tetap terjaga dan peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa mendatang," tutupnya.

PKC PMII Riau menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga terdapat kejelasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

Denny Gunawan: JMSI Benteng Jurnalisme Siber, Pers Sehat Adalah Pilar Demokrasi yang Kuat

Thu, 25 Jun 2026 10:53:31 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Direktur Utama Perumda Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan, Dr. Denny Gunawan, M.M., menegaskan bahwa keberadaan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) selama enam tahun terakhir telah menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga marwah jurnalisme digital di tengah derasnya arus disinformasi yang berkembang di era teknologi informasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Denny Gunawan dalam testimoninya (25/6) pada momentum pelantikan pengurus JMSI Provinsi Riau dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 JMSI serta peringati Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Menurutnya, usia enam tahun bukanlah perjalanan singkat bagi sebuah organisasi pers. Dalam kurun waktu tersebut, JMSI dinilai berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai wadah perusahaan media siber yang konsisten mengedepankan etika, kecepatan, dan akurasi informasi.

"Enam tahun bukan waktu sebentar. Di tengah derasnya arus disinformasi, JMSI hadir sebagai pagar penjaga marwah jurnalisme siber yang beretika, cepat, dan akurat. Dirgahayu JMSI. Semoga terus menjadi rumah besar insan pers yang menjaga narasi kebenaran," ujar Denny.

Ia menilai momentum HUT JMSI yang beriringan dengan Hari Pers Nasional menjadi pengingat penting bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai salah satu pilar demokrasi.

"Pers bukan sekadar peliput, tetapi pilar keempat demokrasi. Pers yang sehat akan melahirkan masyarakat yang tercerahkan," tegasnya.

Apresiasi untuk Pemimpin Amanah dan Tokoh Perubahan

Dalam kesempatan tersebut, Denny Gunawan juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan dalam rangkaian JMSI Award 2026 kepada sejumlah tokoh yang dinilai berkontribusi dalam pembangunan daerah dan penguatan sinergi masyarakat.

Penghargaan "JMSI Award for Amanah Leadership" diberikan kepada H. Zukri. Menurut Denny, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kepemimpinan yang konsisten menjaga kepercayaan masyarakat.

"Amanah bukan sekadar gelar, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijaga. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kepemimpinan yang konsisten menjaga kepercayaan rakyat Pelalawan," katanya.

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Erik Suhenra yang menerima penghargaan "The Outstanding Community Leader".

Denny menilai dedikasi Erik Suhenra dalam membangun sinergi antara media, pemerintah, dan komunitas telah menghadirkan dampak positif bagi masyarakat.

"Dedikasinya dalam merawat kolaborasi media, pemerintah, dan komunitas membuktikan bahwa pemimpin muda mampu menjadi jembatan perubahan," ujarnya.

Awarding Night Bukan Sekadar Seremoni

Denny menegaskan bahwa pelaksanaan Awarding Night JMSI 2026 yang digelar di Aula Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Pekanbaru, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah melalui kolaborasi yang sehat.

Menurutnya, media yang profesional, pemimpin yang amanah, dan komunitas yang peduli merupakan tiga kekuatan utama yang harus berjalan beriringan untuk mewujudkan kemajuan daerah.

"Media yang kuat, pemimpin yang amanah, dan komunitas yang peduli adalah tiga pilar utama menuju Pelalawan yang maju dan berdaya saing," ungkapnya.

Menutup testimoninya, Denny Gunawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan membangun narasi positif bagi kemajuan bangsa.

"Selamat HUT ke-6 JMSI dan Hari Pers Nasional 2026. Mari terus bersinergi membangun narasi positif untuk negeri," pungkasnya.

Bupati Kuansing: JMSI Harus Tetap Jadi Garda Terdepan Media Siber Berkualitas untuk Indonesia

Thu, 25 Jun 2026 09:18:33 +0700

GARDAPOS.COM, PEKANBARU – Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia sekaligus pelantikan Pengurus JMSI Provinsi Riau. Dalam testimoninya, Suhardiman menegaskan pentingnya peran media siber yang profesional, independen, dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional.

Menurut Suhardiman, eksistensi JMSI selama enam tahun terakhir telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem media digital yang sehat dan kredibel di tengah derasnya arus informasi di era teknologi saat ini.

"Saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan pelantikan Pengurus JMSI Provinsi Riau. Saya mengapresiasi seluruh pengurus dan anggota JMSI yang terus mengedepankan profesionalitas, independensi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik," ujar Suhardiman Amby.

Bupati Kuansing itu menilai, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, profesionalisme dan integritas insan pers harus terus dijaga agar informasi yang disampaikan tetap akurat, berimbang, dan mencerdaskan publik.

Dalam momentum HUT ke-6 JMSI tersebut, Suhardiman berharap organisasi perusahaan pers itu semakin solid dan mampu memperkuat perannya sebagai pilar demokrasi serta mitra pembangunan bangsa.

"Semoga JMSI semakin maju, semakin kuat, dan terus menjadi garda terdepan dalam membangun ekosistem media siber yang berkualitas untuk Indonesia yang lebih baik," katanya.

Pernyataan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap keberadaan JMSI sebagai wadah perusahaan media siber yang konsisten mendorong lahirnya jurnalisme profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Di tengah tantangan disrupsi digital dan maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi, JMSI diharapkan terus menjadi lokomotif media siber yang menjunjung tinggi etika jurnalistik, memperkuat literasi informasi, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Menutup testimoninya (25/6), Suhardiman menyampaikan semangat khas yang selama ini menjadi identitas masyarakat Kuantan Singingi.

"Salam Kayuah! Kayuah! Kayuah! Kayuah! JMSI Hebat!" pungkasnya penuh semangat.

HUT ke-6 JMSI: Menguatkan Pers Siber, Menjaga Demokrasi Indonesia

Perayaan HUT ke-6 JMSI dan pelantikan Pengurus JMSI Riau menjadi momentum memperkuat komitmen insan pers dalam menghadirkan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkokoh peran media sebagai pilar demokrasi dan perekat persatuan bangsa.

Banjir Berulang di Ibu Kota Pelalawan, Ketua RT Soroti Parit Menyempit Tak Kunjung Dinormalisasi

Wed, 24 Jun 2026 12:22:35 +0700

GARDAPOS.COM, PANGKALAN KERINCI – Persoalan banjir yang berulang setiap musim hujan kembali menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Hujan deras yang mengguyur Kota Pangkalan Kerinci pada Rabu (24/6/2026) menyebabkan sejumlah kawasan permukiman warga terendam, termasuk Perumahan PGRI yang selama ini dikenal relatif aman dari genangan.

Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah rumah warga di RT 06 Perumahan PGRI terendam air dengan ketinggian mencapai 20 hingga 30 sentimeter. Air bahkan masuk ke teras dan ruang tamu rumah warga, sehingga memaksa penghuni menyelamatkan barang elektronik dan perabotan rumah tangga.

Ketua RT 06 Perumahan PGRI, Joko Sarifudin, mengaku kondisi tersebut menjadi kejadian yang cukup mengejutkan bagi warga.

"Ini pertama kali banjir masuk sampai ke rumah warga. Selama ini aman-aman saja. Tapi sekarang paritnya sudah tidak mampu lagi menampung debit air," ujar Joko.

Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir diduga akibat penyempitan dan pendangkalan saluran drainase yang selama ini menjadi jalur pembuangan air dari kawasan BTN Lama menuju parit induk.

"Sudah lama parit ini tidak dibersihkan. Volume air yang datang cukup besar, sementara kapasitas parit semakin berkurang karena sedimentasi. Akibatnya air meluap ke jalan dan masuk ke permukiman warga," katanya.

Joko berharap Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera melakukan normalisasi saluran drainase guna mencegah banjir berulang.

"Kalau tidak segera dikeruk, setiap hujan deras pasti akan terjadi banjir lagi. Kami berharap ada solusi permanen, bukan hanya penanganan saat banjir sudah terjadi," tegasnya.

Hingga siang hari, genangan air masih terlihat bertahan di sejumlah titik jalan Perumahan PGRI. Warga tampak bergotong-royong membersihkan saluran air yang tersumbat lumpur dan sampah di sekitar lingkungan mereka.

Keluhan serupa juga disampaikan warga RW 11 yang selama ini turut menjadi langganan banjir saat curah hujan tinggi. Mereka berharap pemerintah segera membersihkan parit induk yang dinilai mengalami penyempitan dan pendangkalan sehingga menghambat aliran air.

Masyarakat menilai persoalan banjir di ibu kota Kabupaten Pelalawan bukan lagi sekadar fenomena musiman, melainkan telah menjadi persoalan infrastruktur yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk menjawab pertanyaan yang terus muncul dari tahun ke tahun: mengapa banjir masih terus berulang di Kota Pangkalan Kerinci meski persoalan penyempitan drainase telah lama dikeluhkan warga?

Kapolda Riau Raih JMSI Riau Award 2026, Green Policing Dinilai Jadi Model Baru Penyelamatan Lingkungan

Tue, 23 Jun 2026 19:40:59 +0700

GARDAPOS.COM, PEKANBARU – Komitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui program Green Policing mengantarkan Kapolda Riau, Herry Heryawan, menerima JMSI Riau Award 2026. Penghargaan tersebut akan diserahkan pada malam puncak Hari Ulang Tahun ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia Riau yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (25/6/2026).

Kabar tersebut disampaikan langsung jajaran pengurus JMSI Riau saat melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Kapolda Riau di Mapolda Riau, Selasa (23/6/2026).

Ketua Tim Juri JMSI Riau Award 2026, Syafriadi, menjelaskan bahwa penghargaan diberikan setelah melalui penilaian terhadap kontribusi dan inovasi yang dinilai berdampak nyata bagi masyarakat Riau, khususnya dalam bidang pelestarian lingkungan hidup.

"Program Green Policing yang digagas Kapolda Riau telah menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran ekologis, memperkuat upaya pelestarian lingkungan, serta mendukung penanganan ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau," ujarnya.

Atas kontribusi tersebut, Kapolda Riau ditetapkan sebagai penerima Green Legacy Award, sebuah penghargaan yang diberikan kepada tokoh yang dinilai berhasil membangun fondasi keberlanjutan lingkungan melalui gagasan, kepeloporan, dan aksi nyata yang memberi manfaat bagi generasi mendatang.

Menurut Syafriadi, penghargaan tersebut tidak hanya mengukur keberhasilan program jangka pendek, tetapi juga menilai kemampuan membangun budaya peduli lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menanamkan kesadaran ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

"Pelestarian lingkungan bukan hanya agenda hari ini, tetapi warisan yang harus dijaga untuk masa depan bangsa. Karena itu, penghargaan ini juga menjadi bentuk pengakuan atas upaya membangun kesadaran kolektif dalam menjaga alam," katanya.

Sementara itu, Kapolda Riau menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan JMSI Riau. Meski demikian, ia menegaskan bahwa fokus utamanya tetap bekerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya menerima penghargaan ini dengan senang hati. Namun pada prinsipnya, saya lebih memilih bekerja dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta lingkungan hidup di Riau," ujar Herry Heryawan.

Ia menjelaskan bahwa konsep Green Policing lahir dari paradigma kepolisian modern yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan keberlanjutan peradaban.

Dalam implementasinya, Green Policing dijalankan melalui tiga fokus utama. Pertama, langkah preemtif dan preventif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menjadi ancaman ekologis utama di Provinsi Riau.

"Kami telah menanam lebih dari 200 ribu pohon sebagai bagian dari gerakan pemulihan lingkungan hidup di Riau," ungkapnya.

Fokus kedua adalah penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan lingkungan, mulai dari pencemaran sungai hingga perburuan satwa liar, yang dibarengi dengan program rehabilitasi lingkungan melalui reboisasi dan pemulihan kawasan terdampak.

"Sejak program ini dijalankan, sudah ada sekitar 70 tersangka yang ditetapkan dalam perkara kejahatan lingkungan di Riau," katanya.

Adapun fokus ketiga adalah edukasi lingkungan kepada generasi muda melalui berbagai kampanye dan program pembelajaran yang mendorong kecintaan terhadap alam sejak usia dini.

Salah satu inovasi yang tengah disiapkan Polda Riau adalah penyusunan komik edukatif bertema penyelamatan lingkungan yang ditujukan bagi anak-anak dan pelajar.

"Kami ingin menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini melalui media yang mudah dipahami dan menarik bagi anak-anak," jelasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus JMSI Riau, di antaranya Syafriadi, Fakhrunas MA Jabar, Luzi Diamanda, Efridel, Tun Akhyar, dan Hakim. Mereka diterima bersama Kabid Humas Polda Riau, Zahwani Pandra Arsyad, serta sejumlah pejabat utama Polda Riau.

Sebagai penutup audiensi, Kapolda Riau menyerahkan bibit pohon mangga kepada rombongan JMSI Riau. Penyerahan bibit tersebut menjadi simbol bahwa upaya menjaga lingkungan hidup membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, aparat, media, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat.

"Penghargaan ini bukan sekadar apresiasi kepada seorang tokoh, tetapi juga pengakuan bahwa penyelamatan lingkungan harus menjadi gerakan bersama demi masa depan Riau dan Indonesia," tutup Syafriadi.

Pangdam XIX/TT: JMSI Harus Jadi Pilar Informasi Sehat dan Perekat Persatuan Bangsa

Tue, 23 Jun 2026 15:13:26 +0700

GARDAPOS.COM, PEKANBARU – Panglima Kodam XIX/TT, Mayjen TNI Dr. Agus Hadiwaluyo, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas pelantikan pengurus Jaringan Media Siber Indonesia Riau periode 2025–2030, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun ke-6 JMSI dan suksesnya penyelenggaraan JMSI Award.

Dalam testimoninya, Senin (22/6) Pangdam menegaskan bahwa pers profesional dan bertanggung jawab memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus digitalisasi.

“Pers yang profesional dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas informasi, memperkuat persatuan, serta mendukung pembangunan bangsa di era digital,” ujar Mayjen TNI Agus Hadiwaluyo.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi menuntut media, khususnya media siber, untuk terus bertransformasi menjadi sumber informasi yang kredibel, edukatif, dan mampu menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat.

Pangdam berharap keberadaan JMSI di Riau dapat semakin memperkuat peran pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan publik.

“Saya mengucapkan selamat atas pelantikan Pengurus JMSI Riau periode 2025–2030. Saya berharap pers nasional, khususnya media siber di Riau, terus bertransformasi menjadi pilar informasi yang sehat, edukatif, dan perekat persatuan bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pangdam mengajak seluruh insan pers untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa dalam menjaga stabilitas nasional serta mendorong kemajuan daerah.

“Selanjutnya, kita perkuat sinergi dan kolaborasi demi menjaga stabilitas kebangsaan dan kemajuan daerah. JMSI maju, pers sehat, Indonesia kuat,” pungkasnya.

Pernyataan Pangdam XIX/TT tersebut menjadi dukungan moral yang kuat bagi JMSI Riau dalam menjalankan fungsi jurnalistik yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik, sekaligus memperkuat peran media sebagai perekat persatuan di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mantan Bupati Rohil Kembali Diperiksa Polda Riau, Publik Soroti Deretan Kasus yang Belum Berujung Kepastian Hukum

Mon, 22 Jun 2026 19:52:49 +0700

"Kembalinya nama mantan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong ke ruang pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Riau kembali menghidupkan pertanyaan publik: sampai di mana ujung berbagai perkara yang pernah menyeret namanya dalam pusaran penyelidikan hukum?" Apalagi di tengah tuntutan transparansi dan pemberantasan korupsi, publik kini menanti kepastian hukum atas berbagai perkara yang selama ini menjadi perhatian masyarakat."

GARDAPOS.COM, PEKANBARU – Mantan Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, kembali menjalani pemeriksaan di Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Senin (22/6/2026). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penanganan dugaan penyimpangan dalam proyek infrastruktur yang saat ini masih berada pada tahap penyelidikan.

Kepastian pemeriksaan tersebut dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Ade Kuncoro Ridwan, saat dikonfirmasi wartawan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Afrizal Sintong dilakukan dalam rangka pengumpulan keterangan untuk mendalami perkara yang tengah ditangani penyidik.

Meski demikian, status perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sehingga belum dapat disimpulkan adanya pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Penyidik masih terus mengumpulkan data, dokumen, dan keterangan guna mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Pemeriksaan terbaru ini kembali menarik perhatian publik mengingat nama Afrizal Sintong sebelumnya juga beberapa kali dikaitkan dengan sejumlah proses penegakan hukum. Salah satunya ketika ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Perseroda.

Sejumlah kalangan menilai, rangkaian pemeriksaan terhadap mantan kepala daerah tersebut menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum dalam menghadirkan kepastian hukum yang transparan dan akuntabel. Pasalnya, berbagai isu yang sempat mencuat ke ruang publik selama beberapa tahun terakhir hingga kini belum seluruhnya memperoleh kejelasan akhir melalui proses hukum yang tuntas.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa setiap laporan atau dugaan penyimpangan yang telah masuk ke ranah penegakan hukum perlu ditindaklanjuti secara profesional agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat. Kepastian hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau masih terus mendalami perkara tersebut dan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan maupun kemungkinan peningkatan status penanganan perkara.

Wabup Husni Tamrin Jemput Dukungan Pusat, Produk Unggulan Pelalawan Ditargetkan Tembus Pasar Nasional dan Global

Mon, 22 Jun 2026 15:27:06 +0700

GARDAPOS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus memperkuat langkah ekspansi pasar bagi produk-produk unggulan daerah. Upaya tersebut ditunjukkan langsung oleh Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, SH, yang melakukan koordinasi dengan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Joko Juliantono, di Kantor Kementerian Koperasi RI, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk membangun sinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Dalam pertemuan itu, Husni Tamrin mempromosikan sejumlah produk unggulan Pelalawan yang dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional. Di antaranya Batik Bono, Batik Seikijang, serta berbagai produk kuliner khas yang menjadi identitas budaya masyarakat Pelalawan.

Menurut Husni Tamrin, UMKM tidak hanya berperan sebagai penopang ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah.

"Kami ingin membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan Kementerian Koperasi RI agar produk-produk unggulan Pelalawan memperoleh dukungan yang lebih luas, baik dari sisi pembinaan, pemasaran, maupun akses pasar. Harapan kami, produk lokal Pelalawan mampu menembus pasar nasional bahkan pasar internasional," ujar Husni Tamrin.

Ia menegaskan bahwa Batik Bono dan Batik Seikijang merupakan produk budaya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus merepresentasikan identitas daerah. Sementara produk kuliner khas Pelalawan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Menurutnya, keberhasilan UMKM menembus pasar yang lebih luas akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

"Kami ingin UMKM Pelalawan naik kelas. Tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi mampu menjadi produk yang diperhitungkan di tingkat nasional bahkan global. Jika itu tercapai, manfaat ekonominya akan dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Selain membahas pengembangan produk unggulan, pertemuan tersebut juga membuka peluang kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Kementerian Koperasi RI dalam penguatan ekosistem UMKM, peningkatan kualitas sumber daya pelaku usaha, penguatan manajemen bisnis, hingga perluasan pemasaran berbasis digital.

Langkah jemput bola yang dilakukan Pemkab Pelalawan ini dinilai sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi UMKM daerah agar mampu bersaing di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompetitif.

Melalui dukungan pemerintah pusat, Pelalawan berharap produk-produk unggulan daerah tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat lokal, tetapi juga mampu tampil sebagai representasi ekonomi kreatif dan budaya Riau di pasar nasional maupun internasional. (rls).

Publik Menanti Jawaban, BPR Dana Amanah Diam Seribu Bahasa Soal Data KURDA 0 Persen

Mon, 22 Jun 2026 10:11:47 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Transparansi pengelolaan Program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) 0 persen yang dikelola BPR Dana Amanah Kabupaten Pelalawan kini menjadi sorotan publik. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan tersebut dinilai belum memberikan keterbukaan informasi yang memadai terkait pelaksanaan program yang dibiayai melalui subsidi bunga dari anggaran daerah.

Sorotan itu menguat setelah upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BPR Dana Amanah melalui aplikasi WhatsApp pada Sabtu, 19 Juni 2026, tidak mendapatkan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Dalam konfirmasi tersebut, wartawan meminta penjelasan terkait sejumlah data penting yang menjadi perhatian publik, antara lain total subsidi bunga yang telah digelontorkan pemerintah daerah, jumlah debitur penerima manfaat, tingkat Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah, serta besaran dana APBD yang telah disuntikkan untuk mendukung program tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, tidak ada jawaban maupun klarifikasi yang diberikan pihak manajemen BPR Dana Amanah.

Padahal Program KURDA 0 persen merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang secara resmi diluncurkan pada 5 Desember 2023 oleh Bupati Pelalawan di Pasar Baru Pangkalan Kerinci.

Saat peresmian program tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Mikro Menengah menyampaikan bahwa program subsidi bunga pinjaman bertujuan meningkatkan pemberdayaan UMKM agar tumbuh lebih kuat, berkembang, dan naik kelas.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Pelalawan saat itu menjelaskan bahwa penerima manfaat program adalah pelaku UMKM ber-KTP Kabupaten Pelalawan yang memiliki usaha di wilayah Kabupaten Pelalawan. BPR Dana Amanah ditunjuk sebagai bank penyalur kredit dengan besaran subsidi bunga pinjaman maksimal 12 persen, plafon pinjaman hingga Rp50 juta, serta jangka waktu pembiayaan paling lama tiga tahun.

Namun setelah lebih dari dua tahun berjalan, publik kini menunggu informasi yang lebih substantif mengenai hasil dan dampak program tersebut.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas penggunaan dana publik. Terlebih program subsidi bunga melibatkan anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaannya.

Pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat bukan semata mengenai pelaksanaan program, melainkan sejauh mana manfaat yang telah dirasakan pelaku UMKM. Berapa jumlah penerima manfaat yang telah memperoleh akses pembiayaan, bagaimana tingkat kelancaran kredit yang disalurkan, serta berapa besar dana publik yang telah digunakan menjadi informasi yang dinilai penting untuk disampaikan kepada masyarakat.

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi merupakan salah satu pilar utama yang harus dijalankan oleh setiap lembaga yang mengelola keuangan publik, termasuk BUMD. Keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan agar program yang dijalankan benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sikap bungkam terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan dana publik berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, publik berharap BPR Dana Amanah segera memberikan penjelasan resmi dan membuka data pelaksanaan Program KURDA 0 persen secara transparan.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah program publik tidak hanya diukur dari peluncuran dan laporan administrasi semata, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dibuktikan serta diketahui oleh masyarakat yang menjadi pemilik sesungguhnya dari uang daerah tersebut.

Danantara dan Mimpi Indonesia Emas: Saat Prabowo Mencari Mesin Pertumbuhan Baru di Luar Pajak

Sun, 21 Jun 2026 17:12:01 +0700

Oleh: Redaksi

GARDAPOS – Di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, muncul satu pertanyaan besar yang kini menjadi perdebatan publik: apakah Danantara akan menjadi lompatan besar menuju Indonesia Emas atau justru menjadi proyek berisiko yang membebani negara di masa depan?

Pertanyaan itu mengemuka setelah berbagai kalangan mulai menyoroti kehadiran Danantara sebagai sovereign wealth fund atau lembaga pengelola investasi negara yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sebuah pemaparan yang disampaikan analis ekonomi Prof. Gema Goeyardi melalui kanal YouTube Mata Rakyat, Danantara dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru tanpa harus meningkatkan tekanan pajak kepada masyarakat.

Menurut Gema, selama ini penerimaan negara sangat bergantung pada pajak dan utang. Karena itu, dibutuhkan terobosan agar negara memiliki sumber pemasukan baru yang mampu menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan.

"Jika negara ingin tumbuh cepat tanpa terus membebani rakyat melalui pajak, maka negara harus memiliki mesin penghasil uang baru. Danantara dirancang untuk memainkan peran tersebut," ujarnya.

Mengelola Aset Negara Menjadi Mesin Pertumbuhan

Danantara diberikan mandat mengelola sejumlah aset strategis milik negara yang selama ini berada di bawah BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

Konsepnya sederhana namun ambisius: mengubah aset negara yang selama ini kurang produktif menjadi sumber investasi yang mampu menghasilkan keuntungan berkelanjutan bagi negara.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan efisiensi anggaran yang menghasilkan dana segar ratusan triliun rupiah. Dana tersebut diproyeksikan menjadi modal awal investasi pada sektor-sektor strategis yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Gema menilai langkah tersebut sejalan dengan praktik yang telah lama diterapkan sejumlah negara maju.

"Singapura memiliki Temasek Holdings, Norwegia memiliki Government Pension Fund, dan Abu Dhabi memiliki ADIA. Semuanya dibangun dengan tujuan yang sama, yakni mengembangkan kekayaan negara secara profesional," katanya.

Teknologi, Energi Hijau dan Pangan Jadi Sasaran Investasi

Dalam pandangan Gema, sektor teknologi diperkirakan menjadi salah satu fokus investasi utama Danantara.

Indonesia dinilai masih tertinggal dalam penguasaan teknologi strategis seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), sementara negara-negara lain berlomba menjadikan teknologi sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi baru.

Selain teknologi, sektor energi terbarukan juga diprediksi menjadi prioritas. Tren ekonomi dunia yang bergerak menuju energi hijau, perdagangan karbon, dan transisi energi dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia.

Di sektor pangan, pemerintah disebut memiliki ambisi besar membangun kembali kemandirian pangan nasional melalui penguatan agribisnis dan pengelolaan lahan produktif dalam skala besar.

Sementara itu, hilirisasi industri yang telah dimulai pada era sebelumnya diperkirakan akan terus diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.

Magnet Baru Investasi Global

Salah satu harapan terbesar dari Danantara adalah meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor internasional.

Selama ini Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura dalam menarik Foreign Direct Investment (FDI). Kehadiran Danantara diharapkan mampu memberikan sinyal bahwa Indonesia serius membangun ekosistem investasi yang lebih kompetitif dan profesional.

Jika dikelola secara baik, Danantara berpotensi menjadi kendaraan investasi nasional yang mampu menghubungkan modal domestik dan internasional untuk mendanai proyek-proyek strategis.

Selain mendorong investasi, proyek-proyek yang lahir dari Danantara juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas nasional, serta mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Peluang Besar, Risiko Tetap Ada

Meski optimistis, Gema mengingatkan bahwa keberhasilan sovereign wealth fund tidak pernah otomatis.

Sejarah mencatat sejumlah dana investasi negara berhasil menciptakan kekayaan luar biasa, namun ada pula yang berakhir sebagai skandal besar.

Kasus 1MDB di Malaysia menjadi contoh bagaimana lemahnya tata kelola dapat berujung pada kerugian negara dan krisis kepercayaan publik.

Karena itu, menurutnya terdapat beberapa syarat mutlak agar Danantara berhasil, yakni transparansi penuh, profesionalisme pengelola, bebas dari intervensi politik, fokus pada investasi produktif, serta komunikasi yang konsisten kepada publik dan pasar.

"Kepercayaan adalah modal utama. Tanpa transparansi dan tata kelola yang baik, proyek sebesar apa pun akan kehilangan legitimasi," ujarnya.

Taruhan Besar Menuju Indonesia Emas

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Danantara menjadi salah satu proyek ekonomi paling ambisius dalam sejarah Indonesia modern.

Jika berhasil, lembaga ini berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru yang memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mempercepat industrialisasi, dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan konvensional.

Namun apabila tata kelolanya gagal, konsekuensinya juga tidak kecil, mulai dari hilangnya kepercayaan investor hingga kerugian negara dalam jumlah besar.

Karena itu, Danantara bukan sekadar proyek investasi. Ia telah menjadi taruhan besar bagi masa depan ekonomi Indonesia.

Bagi banyak kalangan, pertanyaan yang kini menunggu jawaban bukan lagi apakah Danantara akan berjalan, melainkan apakah Indonesia mampu mengelolanya dengan disiplin, profesionalisme, dan semangat nasionalisme yang menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

Indonesia di Panggung Baru Dunia: Saat BRICS Bangun Jalur Pembayaran Alternatif dan Ketergantungan pada Dolar Mulai Berkurang

Sun, 21 Jun 2026 16:17:10 +0700

Oleh: GardaPos Nasional

PELALAWAN - Di tengah dinamika geopolitik dan persaingan ekonomi global yang semakin kompleks, Indonesia kini menempati posisi yang tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Setelah resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025, Indonesia memasuki babak baru sebagai bagian dari kelompok negara berkembang yang tengah merancang masa depan sistem ekonomi dunia yang lebih multipolar.

Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS bukan sekadar simbol diplomasi. Untuk pertama kalinya, Indonesia duduk sejajar dengan kekuatan-kekuatan besar seperti Rusia, China, India, dan Brasil dalam forum yang mewakili sebagian besar populasi dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Kini, perhatian dunia mulai tertuju pada proyek yang tengah dikembangkan BRICS, yakni BRICS Pay. Berbeda dengan berbagai narasi yang beredar di media sosial, BRICS Pay bukanlah mata uang baru yang akan menggantikan dolar Amerika Serikat. Proyek ini merupakan sistem pembayaran lintas negara yang memungkinkan transaksi dilakukan langsung menggunakan mata uang masing-masing tanpa harus selalu melalui dolar sebagai perantara.

Dengan kata lain, yang sedang dibangun bukan pengganti rupiah, yuan, rubel, atau real Brasil, melainkan infrastruktur pembayaran yang lebih mandiri dan efisien bagi negara-negara anggota.

Langkah ini dinilai strategis mengingat selama puluhan tahun sebagian besar perdagangan internasional bergantung pada sistem keuangan global yang berpusat pada dolar AS dan jaringan pembayaran internasional seperti SWIFT.

Bagi banyak negara berkembang, ketergantungan tersebut menghadirkan kerentanan tersendiri. Salah satu peristiwa yang banyak menjadi perhatian dunia adalah pembekuan cadangan devisa Rusia oleh negara-negara Barat pasca konflik Ukraina. Peristiwa tersebut memunculkan diskusi global mengenai pentingnya diversifikasi sistem pembayaran dan perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

Di tengah perubahan tersebut, Indonesia berada dalam posisi yang menarik. Sebagai negara dengan populasi besar, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, serta anggota baru BRICS, Indonesia menjadi bagian dari gelombang awal integrasi sistem pembayaran yang sedang dipersiapkan bersama sejumlah negara besar lainnya.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak ada bukti resmi yang menunjukkan Indonesia memiliki posisi paling dominan dalam proyek tersebut. Integrasi BRICS Pay dirancang sebagai kerja sama kolektif yang melibatkan sejumlah negara secara setara untuk menciptakan jaringan pembayaran yang saling terhubung.

Pengamat ekonomi menilai bahwa perubahan besar dalam sistem keuangan global tidak akan terjadi dalam semalam. Dolar AS hingga kini masih menjadi mata uang dominan dunia dan menguasai sebagian besar cadangan devisa internasional. Namun, munculnya berbagai alternatif pembayaran menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju sistem yang lebih beragam dan tidak lagi bergantung pada satu pusat kekuatan ekonomi saja.

Tren tersebut juga terlihat dari meningkatnya akumulasi cadangan emas oleh sejumlah bank sentral negara anggota BRICS dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Yang menarik, para pemimpin BRICS sendiri tidak menunjukkan sikap konfrontatif terhadap dolar AS. Alih-alih menciptakan mata uang tandingan secara langsung, mereka memilih membangun infrastruktur pembayaran yang lebih efisien dan memberikan pilihan lebih luas bagi negara-negara berkembang.

Bagi Indonesia, momentum ini bukan sekadar soal teknologi pembayaran atau transaksi lintas negara. Lebih dari itu, ini merupakan kesempatan untuk memperkuat posisi bangsa dalam percaturan global, memperluas ruang diplomasi ekonomi, dan meningkatkan kemandirian dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik masa depan.

Jika beberapa tahun lalu gagasan Indonesia berada di meja utama pembahasan arsitektur ekonomi dunia terdengar seperti mimpi, kini kenyataan menunjukkan hal berbeda. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton perubahan global, melainkan mulai mengambil peran sebagai salah satu pelaku yang ikut menentukan arah masa depan.

Perubahan memang tidak terjadi dalam semalam. Namun sejarah sering kali bergerak melalui langkah-langkah kecil yang perlahan mengubah peta dunia. Dan dalam proses itu, Indonesia kini telah berada di dalam ruang tempat keputusan-keputusan besar mulai dirumuskan.

Diduga Jadi Korban Pengeroyokan di Kompleks Kantor Bupati Pelalawan, Dua Warga IKKS Dilarikan ke RS Selasih

Sun, 21 Jun 2026 09:41:51 +0700

GARDAPOS.COM, PANGKALAN KERINCI – Dua warga yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) Kabupaten Pelalawan dilaporkan menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh sekelompok orang di kawasan Kompleks Perkantoran Bupati Pelalawan pada Minggu (21/6/2026) dini hari.

Informasi tersebut disampaikan oleh salah seorang pengurus IKKS, Ruslan Hamzah, yang melaporkan bahwa kedua korban saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Selasih Pangkalan Kerinci akibat luka yang dialami pasca-insiden tersebut.

"Kami melaporkan kepada ketua dan pengurus IKKS bahwa ada salah satu warga IKKS yang diduga dikeroyok tadi malam. Saat ini korban masih dirawat di RS Selasih," ujar Ruslan kepada pengurus organisasi.

Menurut keterangan awal yang diterima pengurus IKKS, korban berjumlah dua orang, sementara jumlah pelaku diduga lebih dari satu orang. Peristiwa tersebut disebut terjadi sekitar tengah malam di area Kompleks Perkantoran Bupati Pelalawan.

Saat ini pihak keluarga dan pengurus IKKS masih fokus pada penanganan medis korban serta pengumpulan informasi terkait kronologi kejadian.

Ruslan juga menyampaikan bahwa langkah hukum tengah dipersiapkan, termasuk kemungkinan membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian guna mengusut tuntas dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut.

"Kami sedang mengurus korban di rumah sakit terlebih dahulu. Setelah itu akan dipertimbangkan langkah pelaporan ke polisi," katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan pengeroyokan tersebut, termasuk identitas para terduga pelaku maupun motif kejadian.

Masyarakat dan keluarga korban berharap aparat penegak hukum dapat segera melakukan penyelidikan agar peristiwa tersebut menjadi terang serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Danantara Tembus Pasar Global, Obligasi Rp24 Triliun Diserbu Investor Dunia hingga 4,6 Kali Lipat

Sat, 20 Jun 2026 18:04:56 +0700

GARDAPOS.COM, JAKARTA – Di tengah berbagai keraguan terhadap prospek ekonomi nasional dan dinamika pasar global yang penuh ketidakpastian, Indonesia justru mencatatkan capaian yang mengejutkan pasar keuangan internasional. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia sukses menembus pasar obligasi global dengan permintaan investor yang jauh melampaui target awal.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa penerbitan perdana global bond Danantara mendapat respons sangat positif dari investor internasional dalam rangkaian roadshow yang digelar di Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York sejak awal Juni.

Menurut Rosan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari capaian Danantara yang berhasil memperoleh peringkat investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat internasional Moody's, Standard & Poor's (S&P), serta Fitch Ratings. Bahkan, peringkat yang diperoleh setara dengan sovereign rating atau peringkat utang Pemerintah Indonesia.

"Kami awalnya menargetkan penerbitan obligasi global sebesar 1 miliar dolar AS. Namun setelah melakukan roadshow dan book building, minat investor mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS atau lebih dari empat kali target awal," kata Rosan (15/6) dalam Ruang Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta.

Melihat tingginya minat pasar, Danantara akhirnya meningkatkan nilai penerbitan menjadi 1,5 miliar dolar AS yang dibagi dalam tenor lima tahun dan sepuluh tahun.

Yang menarik, keberhasilan tersebut terjadi saat kondisi pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi tekanan. Saat proses penawaran berlangsung, pasar saham dan nilai tukar rupiah sedang mengalami pelemahan sehingga banyak pihak mempertanyakan waktu penerbitan obligasi tersebut.

Namun hasil akhirnya justru di luar ekspektasi.

Obligasi tenor lima tahun berhasil diterbitkan dengan tingkat kupon 5,35 persen, sementara obligasi tenor sepuluh tahun ditetapkan pada 5,95 persen. Angka tersebut dinilai kompetitif dan mencerminkan tingginya kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia.

"Kalau investor tidak percaya, mereka pasti meminta premi risiko yang jauh lebih tinggi. Faktanya, yield yang diperoleh sangat kompetitif," ujar Rosan.

Keberhasilan ini juga menjadi bukti konkret bahwa pasar internasional masih memandang Indonesia sebagai destinasi investasi yang menjanjikan. Dana hasil penerbitan obligasi tersebut dijadwalkan masuk ke rekening Danantara pada 18 Juni setelah penandatanganan transaksi dilakukan pada 11 Juni.

Dari sisi komposisi investor, dominasi justru datang dari Amerika Serikat dan Eropa. Untuk obligasi tenor lima tahun, sebanyak 38 persen investor berasal dari Amerika Serikat, 41 persen dari Eropa dan Timur Tengah, serta 21 persen dari Asia.

Sementara pada tenor sepuluh tahun, investor asal Amerika Serikat mendominasi hingga 52 persen, disusul Eropa dan Timur Tengah sebesar 31 persen serta Asia 17 persen.

Komposisi tersebut dinilai cukup unik karena secara historis investor obligasi Indonesia biasanya lebih banyak berasal dari kawasan Asia.

Rosan menilai tingginya minat investor Barat menunjukkan adanya keyakinan kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia serta arah kebijakan investasi yang dijalankan pemerintah.

Selain itu, sejumlah investor bahkan menyatakan kesiapan mereka apabila Danantara di masa mendatang menerbitkan obligasi dengan tenor lebih panjang hingga 30 tahun.

Menurut Rosan, capaian ini sekaligus membantah berbagai keraguan yang selama ini berkembang terkait kemampuan Danantara menarik kepercayaan pasar internasional.

"Faktanya investor datang, membeli, bahkan permintaannya lebih dari tiga kali lipat nilai penerbitan. Ini menunjukkan kredibilitas Danantara dan kepercayaan global terhadap Indonesia tetap kuat," tegasnya.

Keberhasilan penerbitan obligasi perdana tersebut juga mendapat perhatian media ekonomi internasional. Salah satunya Bloomberg yang menilai debut obligasi dolar Danantara sebagai sinyal positif bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Bagi Indonesia, keberhasilan ini bukan sekadar soal penghimpunan dana investasi. Lebih dari itu, penerbitan obligasi global Danantara menjadi indikator bahwa kepercayaan pasar internasional terhadap arah pembangunan ekonomi nasional masih terjaga, bahkan ketika dunia menghadapi tekanan geopolitik dan geoekonomi yang semakin kompleks.

Tapir Kembali Jadi Korban di Koridor Industri, Desakan Bangun Jalur Satwa dan Pembatasan Kecepatan Menguat

Sat, 20 Jun 2026 08:05:23 +0700

Oleh: Redaksi

Kematian seekor tapir jantan di Jalan Koridor RAPP memicu sorotan terhadap fragmentasi habitat dan keselamatan satwa dilindungi di lanskap hutan Pelalawan.

PELALAWAN – Kematian seekor tapir jantan yang ditemukan mengenaskan di Jalan Koridor PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Jumat (19/6/2026), kembali memunculkan pertanyaan serius tentang keselamatan satwa liar yang hidup berdampingan dengan aktivitas industri di kawasan hutan Pelalawan.

Satwa dilindungi tersebut diduga menjadi korban tabrakan kendaraan saat melintasi jalan koridor perusahaan. Peristiwa ini sontak memicu reaksi pegiat lingkungan dan pemerhati konservasi yang menilai kejadian serupa berpotensi terus berulang apabila tidak ada langkah mitigasi yang lebih serius.

Menurut sejumlah pemerhati lingkungan, jalan koridor yang membelah kawasan habitat satwa telah menciptakan hambatan ekologis bagi pergerakan hewan liar, termasuk tapir yang dikenal memiliki jalur jelajah tetap untuk mencari makan dan sumber air.

"Tapir merupakan satwa yang cenderung setia pada rute pergerakannya. Ketika jalur alami mereka terpotong oleh infrastruktur jalan, risiko konflik dengan kendaraan menjadi sangat tinggi," ujar salah seorang pemerhati lingkungan yang mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Kematian tapir ini dinilai bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan peringatan bahwa ruang hidup satwa liar semakin terdesak oleh aktivitas manusia. Kondisi tersebut menuntut adanya evaluasi terhadap sistem perlindungan satwa di kawasan yang menjadi lintasan pergerakan fauna.

Desakan kini mengarah pada pembangunan jalur lintas satwa (wildlife crossing), underpass satwa, pemasangan rambu peringatan khusus, pembatasan kecepatan kendaraan hingga maksimal 30 kilometer per jam pada titik-titik yang diketahui menjadi jalur migrasi dan perlintasan satwa liar.

Pengamat lingkungan Erizal menyebut, kematian satu individu tapir harus menjadi momentum untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya.

"Pertanyaannya bukan lagi siapa yang bersalah, tetapi bagaimana memastikan kejadian ini tidak terus terulang. Jika habitat tetap terpotong dan tidak ada perlindungan tambahan, risiko kematian satwa akan selalu ada," ujarnya.

Tapir Asia (Tapirus indicus) merupakan satwa langka yang status konservasinya terancam. Populasinya terus mengalami tekanan akibat hilangnya habitat, perburuan, dan konflik dengan aktivitas manusia.

Peristiwa di Pelalawan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan. Ketika koridor industri bersinggungan dengan koridor satwa, maka perlindungan terhadap keanekaragaman hayati tidak boleh menjadi pilihan, melainkan kewajiban.

Kini publik menunggu langkah konkret para pemangku kepentingan. Sebab bagi tapir yang telah mati, semuanya sudah terlambat. Namun bagi tapir lain yang malam ini masih harus menyeberangi jalan yang sama, keselamatan mereka masih bisa diperjuangkan.

Sadis! Kasir Perusahaan Ditusuk 22 Kali demi Rp76 Juta, Pelaku Dibekuk Kurang dari 12 Jam

Fri, 19 Jun 2026 22:12:06 +0700

GARDAPOS.COM, PELALAWAN – Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang menggemparkan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Seorang karyawan perempuan menjadi korban penyerangan brutal setelah ditusuk berulang kali oleh pelaku yang nekat merampas uang perusahaan senilai sekitar Rp76 juta.

Kasus tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar Polres Pelalawan, Jumat (19/6/2026), dipimpin Wakapolres Pelalawan Kompol Asep Rahman, S.I.K., didampingi Kasat Reskrim AKP Bayu Ramadhan Effendi, S.T.K., S.I.K., M.H., Kasi Humas AKP Thomas Bernandes, S.Sos., Kapolsek Bandar Seikijang AKP Abdul Halim, S.E., M.H., serta jajaran Satreskrim Polres Pelalawan.

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Pencairan SPB TBS milik PT Malika Putri Tunggal (MPT), Jalan Lintas Timur KM 43, Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan.

Korban diketahui bernama Putriani Tamba (25), yang bekerja sebagai staf administrasi sekaligus kasir perusahaan. Saat kejadian, korban berada seorang diri di kantor.

Wakapolres Pelalawan Kompol Asep Rahman mengungkapkan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja cepat personel Satreskrim Polres Pelalawan bersama Polsek Bandar Seikijang setelah menerima laporan masyarakat melalui layanan darurat 110.

"Begitu laporan diterima, tim langsung bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, menganalisis rekaman CCTV, serta melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dalam waktu kurang dari 12 jam, identitas pelaku berhasil diketahui dan yang bersangkutan berhasil diamankan," ujar Kompol Asep.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka berinisial JA (27) diduga telah merencanakan aksinya. Sebelum beraksi, pelaku disebut mengamati situasi kantor dan memastikan korban berada seorang diri.

Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadhan Effendi menjelaskan, pelaku masuk ke dalam kantor dan meminta korban menyerahkan kunci brankas penyimpanan uang. Namun saat korban menolak dan berteriak meminta pertolongan, pelaku langsung melakukan serangan secara brutal.

"Pelaku awalnya menggunakan gunting yang ada di meja kantor untuk mengancam korban. Karena korban melakukan perlawanan, pelaku kemudian memiting, menjatuhkan, menendang, menginjak kepala korban, dan menusuk korban berulang kali. Setelah gunting yang digunakan bengkok, pelaku mengambil obeng dan kembali melakukan penusukan," jelas AKP Bayu.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka berat dengan sekitar 22 luka tusuk di bagian kepala, perut, dan pundak. Meski dalam kondisi kritis dan berlumuran darah, korban masih sempat mengirim pesan WhatsApp kepada rekan kerjanya untuk meminta pertolongan sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku berhasil membawa kabur uang tunai perusahaan sekitar Rp76 juta yang tersimpan di dalam brankas kantor.

Polisi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap tersangka pada Kamis (18/6/2026) dini hari saat berada dalam perjalanan menuju Bandar Seikijang. Saat akan diamankan, tersangka sempat berusaha melarikan diri dan membahayakan petugas sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur kepolisian.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai puluhan juta rupiah yang diduga hasil kejahatan, gunting, obeng, kipas angin yang digunakan saat melakukan kekerasan terhadap korban, serta sepeda motor yang digunakan pelaku.

Menurut hasil pemeriksaan awal, motif kejahatan diduga dipicu faktor ekonomi. Pelaku mengaku terlilit utang, termasuk pinjaman online, dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

"Motif sementara yang kami peroleh adalah faktor ekonomi. Namun penyidikan masih terus dikembangkan untuk mendalami seluruh rangkaian peristiwa dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat," kata AKP Bayu.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 479 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Kompol Asep Rahman menegaskan, Polres Pelalawan akan menindak tegas setiap tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat.

"Ini menjadi bukti bahwa setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat akan kami tindak secara cepat, tegas, dan profesional. Kami juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui atau mengalami tindak kejahatan agar dapat segera ditangani," tegasnya.

Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka berat yang dideritanya. Polres Pelalawan memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas serta memberikan pendampingan kepada korban dan keluarganya.

Menteri LH Tinjau Pelalawan, APP Group Perkuat Benteng Pencegahan Karhutla Lewat Tata Kelola Gambut dan Sekat Kanal

Fri, 19 Jun 2026 21:46:24 +0700

GARDAPOS.COM,PELALAWAN – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Di Kabupaten Pelalawan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Jumhur Hidayat, Kamis (18/6) meninjau langsung berbagai lokasi pengelolaan gambut yang menjadi bagian dari strategi mitigasi karhutla berbasis tata kelola air.

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan keterlibatan APP Group melalui PT Arara Abadi dan PT Satria Perkasa Agung (SPA) dalam mendukung penguatan infrastruktur pengendalian karhutla, mulai dari pembangunan sekat kanal, pembasahan gambut, hingga sistem pemantauan tinggi muka air tanah.

Dalam keterangannya, Menteri LH/Kepala BPLH Jumhur Hidayat menegaskan bahwa lahan gambut memiliki karakteristik yang rentan terbakar apabila mengalami kekeringan dalam waktu lama.

"Lahan gambut apabila tidak digenangi secara terus-menerus dan terus menerima paparan panas matahari berpotensi menjadi sumber kebakaran. Karena itu, upaya menjaga ketersediaan air menjadi langkah penting dalam mitigasi karhutla," ujar Jumhur saat meninjau lokasi.

Menurutnya, pembangunan sekat kanal dan pengendalian aliran air merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan risiko kebakaran yang selama ini menjadi ancaman serius bagi ekosistem gambut dan kualitas lingkungan hidup.

Rangkaian peninjauan dilakukan di sejumlah titik strategis, antara lain Desa Pangkalan Terap, kawasan operasional PT Arara Abadi Distrik Merawang, Desa Pulau Muda-Parit Sri Mawar, hingga Pulau Mendol. Di lokasi tersebut, rombongan melihat langsung implementasi berbagai intervensi pengelolaan air, konsep water sharing, pemantauan tinggi muka air tanah, serta kesiapan sarana dan prasarana pengendalian karhutla.

Direktur APP Group, Suhendra Wiriadinata, mengatakan bahwa keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kemampuan pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi harus dimulai dari langkah-langkah preventif yang terukur dan berkelanjutan.

"Pencegahan karhutla harus dimulai jauh sebelum api muncul. Penguatan tata kelola air gambut, pembangunan sekat kanal, pembasahan lahan, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting untuk menjaga ekosistem gambut tetap basah dan mengurangi risiko kebakaran," ujarnya.

Di Desa Pangkalan Terap, PT Arara Abadi mendukung pembangunan dan penguatan 13 sekat kanal. Dari jumlah tersebut, lima unit dibangun atas permintaan KLH/BPLH, sementara delapan unit lainnya merupakan inisiatif perusahaan untuk memperkuat fungsi pengendalian air di kawasan gambut.

Sementara di Desa Pulau Muda, APP Group melalui PT Arara Abadi dan PT Satria Perkasa Agung turut mendukung pembangunan enam sekat kanal serta kegiatan cuci parit sepanjang 900 meter guna menjaga kelembapan lahan gambut. Dukungan mencakup pembiayaan, tenaga teknis, supervisi, hingga operasional lapangan.

Adapun di Pulau Mendol, perusahaan juga berkontribusi dalam pembangunan sekat kanal yang dilengkapi sistem pengatur aliran air untuk menjaga stabilitas hidrologi kawasan gambut.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, APP Group mengintegrasikan sistem pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) sebagai bagian dari manajemen air di wilayah operasionalnya. Sistem tersebut mencakup pengukuran water level, water table, tingkat penurunan permukaan tanah (subsidence), serta dukungan Fire Danger Rating System untuk mendeteksi potensi risiko kebakaran secara dini.

Suhendra menegaskan bahwa pengelolaan gambut membutuhkan disiplin operasional yang konsisten dan kolaborasi lintas sektor agar langkah pencegahan dapat berjalan efektif.

"Intervensi fisik harus berjalan beriringan dengan sistem pemantauan, kesiapan tim lapangan, dan keterlibatan masyarakat. Pencegahan karhutla merupakan agenda bersama yang harus dijalankan secara berkelanjutan," katanya.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan berbasis masyarakat, APP Group juga menjalankan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program tersebut mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kesadaran terhadap bahaya karhutla, sekaligus memperkuat alternatif ekonomi desa yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan Integrated Fire Management, APP Group menempatkan pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons cepat sebagai satu kesatuan strategi pengendalian karhutla. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen keberlanjutan perusahaan dalam mendukung perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.