"Ya kami menduga, bahwa institusi negara yang ada di Propinsi Riau seperti BPK RI dan Kepolisian (Polda Riau) tidak transparan dalam informasi publik", kata Wirandi Mustafa.

Ketua Himarohu-Riau Wirandi Mustafa menambahkan, bahwa proyek pembangunan Polda Riau tidak transparan “Proyek pembangunan Polda Riau diduga tidak transparan dengan ditandai tidak adanya laporan dan data hasil dari audit BPK RI sehingga ini melanggar UU tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2018, dan Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2011 pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11’’. pungkasnya.

Publik di Riau hingga sampai saat ini heran, tidak ada data audit yang bisa dilihat tentu hal ini banyak pihak yang bertanya-tanya terkhusus bagi kami dari Himarohu-Riau yang menjalankan perannya sebagai organisasi kemahasiswaan 'agent of change dan agent of control'. kata Wirandi.

Organisasi Kemahasiswaan dari Himarohu-Riau, tidak mau dengan dibangunnya gedung megah tempat penegakan hukum di Riau ini malah melanggar hukum itu sendiri, maka untuk itu kami berharap BPK RI lah yang akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan diruang publik dan dari banyak pihak terkhusus mahasiswa yang tergabung dalam Himarohu-Riau tentang keterbukaan informasi publik dengan memperlihatkan kepada publik bahwa pembangunan gedung Polda Riau dibangun dengan sejujur-jujurnya, kritik Wirandi Mustafa, Ketua Himarohu-Riau.*[]

Sumber : Wirandi Mustafa, Jusbil /  Editor : AP. Sulaiman