"Kami melihat para mafia sering menggunakan dalil dan dalih melalui praktek jahat dalam penguasaan tanah dengan menerbitkan 'Sertifikat ASPAL (Asli tapi Palsu)' dan Klaim Pengakuan Sepihak".

Imanta mengungkapkan bahwa banyak 'Masyarakat dan Tanah Adat' yang sebenarnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat secara administrasi, melihat situasi itu para mafia memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dengan menerbitkan 'Sertifikat Sepihak' atas lahan atau tanah orang lain yang kemudian para 'Mafia Tanah' menggunakan 'Preman dan Aparat' mengusir masyarakat yang berhak dan menguasai tanah tersebut.

"Untuk menjaga agar praktek mafia ini tidak merajalela, kami meminta masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan yang kuat dan legal sesuai prosedur hukum untuk tidak mau mengalah dan tunduk dengan intimidasi mafia ini dan segera melaporkan kepada pihak Kepolisian." pungkas Imanta.

Menurutnya, jika sudah memiliki legalitas hukum yang kuat seperti Sertifikat baik SKT, SHM atau SP masyarakat diminta untuk gigih dan membela haknya hingga tataran pengadilan tertinggi.

"Mereka diharapkan untuk tidak mundur agar praktek penyerobotan tanah tidak menjadi jadi dan dianggap lumrah,” jelasnya. 

Untuk diketahui, bahwa maraknya praktek penyerobotan dan mafia tanah diminta masyarakat juga pro aktif untuk mengurus legalitas kepemilikanya, memang mau tak mau masyarakat harus lebih tertib dalam melengkapi prosedur dan legalitas tanah miliknya. Selain juga mengatur strategi agar tanahnya tidak mudah dirampas yakni dengan menggarapnya atau mengisinya dengan lahan produktif atau mendirikan bangunan diatas lahan tersebut. []

Sumber : Imanta Ginting Sekretaris Jenderal Jokowi Centre /  Editor : AP. Sulaiman