Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menilai pernyataan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan, "Wiranto yang mengatakan Karhutlah sering terjadi karena aktifitas peladang", dan ini dinilai melukai hati masyarakat gambut dan memperdalam derita phsikis akibat bencana kabut asap yang tak kunjung berhasil ditangani oleh pemerintah.
Sekretaris Jenderal JMGR, Isnadi Esman menanggapi statmen Wiranto dengan kekecewaan.
“Dalam situasi sensitif seperti saat ini dimana masyarakat sedang menghadapi ancaman dari kabut asap. Seharusnya pejabat negara sebagaimana Pak Wiranto ini harus bisa menjaga pernyataanya, hal ini penting untuk menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat sudah cukup menderita baik fisik maupun phsikis menghadapi dampak dari kabut asap, hari ini masyarakat jangankan untuk mencari nafkah keluarga, untuk bernafas saja sudah susah. Untuk itu jangan lagi di perparah dengan tudingan masyarakat peladanglah yang menjadi puncak Karhutla”, kesal Isnadi ketika ditanyai tanggapannya terkait berita yang beredar belakangan ini kepada Indonesia berita, Senin (16/9/19).
Isnadi menjelaskan bahwa Karhutla yang terjadi disetiap tahun bukan disebabkan karena aktifitas perladangan masyarakat, namun dia menuding cukong dan pemodal (kapitalis, feodalis,red) perusahaan lah yang semestinya dipersalahkan.
"Masyarakat berladang hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun cukong dan pemodal seperti perusahaan yang lebih menuai kekayaan dari aktifitas pembakaran lahan. Di sisi lain kelemahan pemerintah yang tunduk pada korporasi, tidak berani mengintervensi secara maksimal kepada perusahaan untuk melakukan upaya restorasi, tidak mampu meberikan sanksi atas kerusakan gambut yang disebabkan perusahaan itu yang menjadi masalah kenapa Karhutla tidak kunjung terselesaikan," jelasnya dengan kekesalan pada pemerintah.
“Kita temukan di lapangan perusahaan menutup pintu air yang mengarah ke areal masyarakat secara permanen ketika musim kemarau seperti sekarang, sehingga dampaknya areal konsesi tetap basah sementara areal permukiman dan wilayah kelola masyarakat kering, sehingga mudah terbakar. Sebaliknya jika musim penghujan pintu-pintu air di perusahaan dibuka sehingga areal masyarakat kebanjiran. Solusi ini yang harus kongkrit diselesaikan oleh pemerintah agar Karhutla tidak lagi terjadi, bukan hanya dengan menjadikan masyarakat sebagai pemadam kebakaran ketika terjadi Karhutla namun lebih dari itu harus dengan solusi jangka panjang”. Jelasnya lagi.
Menurut hasil penelitian JMGR, perubahan alam yang terjadi di ekosistem gambut yang disebabkan oleh korporasi dengan kanalisasi dan penebangan hutan alam gambut berdampak pada mata pencarian masyarakat, termasuk bagi peladang.
Ketika gambut masih dalam bentuk alaminya yang basah, maka ketika ada sumber api dapat diminimalisir untuk tidak terjadi Karhutla. Sifat alami pada alam gambut dinilai mampu menyeimbangkan sifat gambut yang menyerap air hingga 10 kali lipat dari jenis tanah lainnya.
"Mereka (korporasi,red) dengan sengaja membuat kanal-kanal menutup aliran air kemasyarakat, ini yang membuat kondisi air gambut tidak stabil. Namun, jika kondisinya seperti saat ini, hanya dengan ketidak sengajaan seperti puntung rokok saja maka sudah memicu Karhutla yang sangat luas”. tutup Isnadi.
Hingga saat ini di Riau sudah lebih dari 40.553 Hektare lahan gambut mengalami kebakaran, dan 281.622 jiwa terpapar Inspeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat Karhutla, bahkan sudah hampir sepekan sekolah dan kampus-kampus meliburkan aktifitas belajar mengajar. Dampak yang ditimbulkannya memang sangat berpengaruh bagi kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat.***
Tulis Komentar