GARDAPOS.COM, PELALAWAN - Pemerintah Desa Rantau Baru dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) mendapat sorotan dari warga Arjulis terkait ketidaktransparanan pengelolaan aset desa yang berasal dari hibah masyarakat yang harusnya dikelola mendapatkan persetujuan dari warga desa, terutama jika aset tersebut akan digunakan untuk kepentingan yang berbeda dari tujuan awal hibah.

Sebagaimana disampaikan Arjulis kepada gardapos, Selasa (22/7/2025) di pangkalan kerinci, bahwa ia menduga pengelolaan aset tanah desa yang diperoleh dari Kades sebelumnya, saat ini dipimpin kades Nurzikri Anton bersama Direktur BUMDES Salman Mujahidin berasal dari hibah yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati Pelalawan pada Mei 2006 harusnya peruntukannya untuk peningkatan kualitas pemukiman penduduk yang terkena bencana alam (relokasi/resetlement) di alih fungsikan untuk pembuatan kebun BUMDES Desa Rantau Baru sarat kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, ujarnya.

"Ya, saya menduga ada alih fungsi tata kelola pembuatan kebun BUMDES desa rantau baru yang lokasi nya di balakang surau ubudiya desa rantau baru seluas 2 hektar diduga tanpa sepengetahuan pengawas dan ketua BPD dan Kades itu sendiri," pungkasnya.