"Tidak adanya peran sesuai tupoksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan untuk mewakili suara rakyat," tulis HMI di surat pemberitahuan aksi tertanggal 19 Mei 2025 itu.
Perlu adanya evaluasi terhadap dewan perwakilan rakyat Kabupaten Pelalawan yang diduga berpihak kepada problem yang dianggap mudarat bagi masyarkat Kabupaten Pelalawan, tulis HMI Komisariat Pelalawan lagi
Sayang nya, kegarangan organisasi Kemahasiswaan Islam di Pelalawan hanya sebatas retorika bin ambigu di kertas semata, jadwal aksi yang tertulis di surat pemberitahuan aksi batal seketika, beberapa jam jelang aksi di gedung legislatif Pelalawan.
Rencana aksi heroik membela kepentingan masyarakat Pelalawan di bawah panji HMI berubah jadi bergaining penggagas aksi untuk maksud lain dan duduk bersama dengan objek demo. Daya tawar HMI dan marwah masyarakat Kabupaten Pelalawan di bicarakan di Kampung Kopi SP 6 berbungkus kata manis mediasi.
Hal ini diakui sendiri oleh Koordinator Umum yang juga sekaligus Ketua Komisariat HMI Pelalawan Meldianto saat dihubungi media ini mengatakan bahwa mereka batal melakukan aksi menuntut pertanggung jawaban moral salah seorang anggota juga pimpinan di legislatif Pelalawan.
"Dialihkan jadi mediasi,"katanya singkat.
Meldianto enggan mengungkapkan isi kesepkatan mediasi antara HMI dengan anggota/pimpinan legislatif itu di kampung kopi, tempat yang bergeser 6 km dari rencana awal lokasi demo.
"Saya lagi nyetir, nanti di hubungi lagi,"katanya mengakhiri pembicaraan di aplikasi WhatsApp
Satu setengah jam kemudian, para wartawan kembali menghubungi penanggung jawab aksi yang batal itu, dering nada sambung diujung telepon tak membuat si empunya mengangkat panggilan telpon untuk konfirmasi apa yang terjadi di Kampung Kopi.
Kemudian reaksi mantan aktivis Pelalawan yang juga tergabung di dalam Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Pelalawan Dwi Surya Pamungkas menyayangkan batalnya aksi unjuk rasa oleh adik adiknya di HMI Pelalawan. Baginya apa yang dilakukan itu jauh dari ideologi dan garis perjuangan organisasi kemahasiswaan Islam di Pelalawan.
"HMI itu mempunyai idealisme yang tidak bisa di tawar tawar, A yang disebutkan harus A dilapangan. Bukan lain di ucapkan lain pula setelah didiamkan,"kata Dwi kesal
"Mereka memalukan nama besar HMI, memalukan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Pragmatisme membutakan mereka. Sangat memalukan," tegas jebolan Universitas Islam Riau ini.
Berpindahnya lokasi aksi dari gedung legislatif Pelalawan ke sebuah Cafe di SP 6 menunjukkan ada permainan tersembunyi antar kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah isu isu yang lagi viral ini.
"HMI Pelalawan harusnya datang aksi, kemudian duduk mediasi di salah satu ruangan di kantor legislatif Pelalalwan. Bersuara lantang lah kalian membela kepentingan masyarakat Kabupaten Pelalawan sebagaimana tertuang di surat pemberitahuan aksi itu. Bukan diam diam membuat kesepakatan demi kepentingan pribadi dan kelompok. HMI tak seperti itu,"beber Dwi
Aktivis kelahiran Sungai Ara Kecamatan Pelalawan ini meminta Pengurus HMI cabang dan MSO untuk membekukan kepengurusan HMI Komisariat Pelalawan karena yang dilakukan jauh dari ideologi organisasi yang jelas
"Bekukan HMI Pelalawan, mereka membawa nama HMI untuk kepentingan sesaat, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan masyarakat Kabupaten Pelalawan,"pintanya
"MSO bertanggungjawab memastikan jalannya organisasi HMI sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai perjuangan HMI. HMI Komisariat Pelalawan jauh dari kata itu,"katanya
Sementara itu, Ketua KAHMI Pelalawan Baharuddin SH MH saat di konfirmasi mengatakan pihatin dengan sikap juniornya yang tiba tiba membatalkan aksi demo dan memilih jalur mediasi di SP 6.
"Nanti kita kan panggil adik adik kita itu dalam minggu ini, insya Allah,"ujar Bahar singkat
Isu liar mencuat terkait adanya salah satu peran anggota yang juga pimpinan di legislatif Pelalawan bermula saat mengomentari sanksi yang dijatuhkan Gakkum KLH ke salah satu korporasi di pangkalan Kerinci yang telah di sidak oleh komisi XII DPR RI beberapa waktu lalu menimbulkan pro dan kontra dikalangan aktivis di kabupaten Pelalawan.
Sontak, pernyataan politisi yang juga anggota dan pimpinan di legislatif itu mendapat reaksi luas dan disayangkan kelompok masyarakat yang menyebutkan bahwa pimpinan/anggota legislatif tengah menurunkan derajatnya jadi humas suatu korporasi x dalam menghadapi pertanyaan wartawan.
"Seakan akan dia humas korporasi x, seperti bagian humas saat menjawab pertanyaan wartawan," kata Dwi Surya Pamungkas.**
(Tim)
Tulis Komentar