GEMPPAL meminta agar seluruh perzinan HGB bangunan kantor, perumahan, serta fasilitas pabrik yang berdiri di wilayah perusahaan turut diperiksa

Selain itu, GEMPPAL juga mendesak agar dilakukan audit terhadap pajak air permukaan yang digunakan oleh perusahaan.

“Pajak air permukaan harus diperiksa. Jangan sampai mereka menggunakan sumber daya air secara masif tapi tidak berkontribusi ke daerah,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Pelalawan H. Husni Tamrin, SH, menyatakan bahwa Pemkab akan memanggil langsung pihak manajemen pusat PT Surya Bratasena untuk adu data dan klarifikasi.

“Kami tidak ingin hanya dihadiri Humas atau perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan. Ini masalah besar, yang harus hadir adalah pimpinan yang punya kewenangan penuh,” tegas Husni Tamrin (HT).

Ia menegaskan, Pemkab Pelalawan berada di barisan rakyat dan tidak akan mentolerir pelanggaran hukum maupun kerusakan lingkungan oleh korporasi.

“Kami serius. Jika terbukti ada pelanggaran, maka pemerintah akan bertindak tegas,” pungkasnya.

GEMPPAL menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan berharap Pemkab benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan kelestarian lingkungan.

 

(gp5/gpc)

Sumber : Jumri, Wabup Husni Tamrin /  Editor : gp5/gpc/APS