Persekongkolan Kades dengan perusahaan untuk mengelabui masyarakat desa melalui tim yang di bentuknya tersebut yang di ketuai oleh M.Yasir dan sekretaris Sahrial adalah upaya untuk menghapus tuntutan tanam penghidupan tanpa ada musyawarah tingkat BPD dan tanpa mufakat dengan masyarakat sungai ara.
Berdasarkan pernyataan dan keterangan Syahrial alumni mahasiswa jogja dalam pengakuannya diketahui membeberkan, bahwa "kebusukan selama ini oleh tim yang di SK-kan Kepala Desa adalah untuk 'CSR' dan saya sebagai pekerja dan bukan sebagai juru runding, 'ambo tak tau do', yang 'ambo tau' menotapkan 'CSR' karena tidak jelas dan saya tidak mau terlibat terlalu jauh saya menyatakan mengundurkan diri.
Bagaimana dengan proyek tanggul duketahui dikendalikan langsung oleh kepala desa melalui perusahaan PT. Berlian Biru Bersaudara?.. Efriadi (34) pada 29 Juni 2023 menyampaikan melalui aplikasi pesan singkatnya menjelaskan, bahwa "perusahaan saya di pinjam kades, saya hanya dapat fee perusahaan. Perusahaan saya atas nama saja tapi kades-lah sepenuhnya yang mengerjakan tersebut, "ambo tak ikut ikutan do, kalau dapat kito duduk cai jalan terbaik," ungkapnya dalam dialeg lokal.
Menurut saya selaku Ketua GP3 bahwa hiruk pikuk dan gaduh di tengah masyarakat sungai ara di sebabkan ketidak terbukaan dan transparan kepala desa, kepala desa membuat keputusan atas kehendak dan kemauannya dan untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak dan kepercayaan masyarakat.
"Kalau ambolah posisi kades, onta muko manola yang nak ambo dotakan" sepandai pandai tupai melompat akhinya jatuh juga dan sepandai pandainya menyimpan bangkai akhir kecium juga."
Saya masih teringat pesan dan nasehat ahli lingkungan Dr Elviriadi: "Adinda Joe dan tokoh Sungai Ara harus segera memainkan taktik tata negara. Sebab ilmu kehutanan itu produk kebijakan politik dan tata negara. Ngurus hutan itu tak bisa tanpa 'political will' negara, kalau tak main politik, lelamo temakol pun meloncat ke pangkuan cukong seraya bersyair : "Ayam Terjerit Diatas Batang... Datang mengkarong ditengah hari... Sungai Ara kampung pejuang... Budak Joe takkan kompromi... Kepunan temakol kompromilaaaaaah."
Alhamdulillah semua jelas sudah setelah rapat BPD dengan seluruh masyarakat tadi malam Jumat 30/6/2023, dimana masyarakat menolak dan membatalkan SK (Surat Keputusan, red) yang di buat kades, bahwa masyarakat mempercayai juru runding tetap di nahkodai oleh Dwi Surya Pemungkas sebagi tim juru runding tanam kehidupan yang sah. Akhirnya terungkap.
Saya beserta tim GP3 (Gerakan Pemuda Peduli Pelalawan) akan mengawal terus persoalan ini dan berkoordinasi bersama advokat LBH untuk menindak lanjuti persoalan ini, kita berharap kebenaran akan terungkap. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti pendukung sudah kita siap-kan. Sekali maju tetap maju, ya kita lihat aja nanti.
Kalau kampung ambo sedao, bagaimano nak sekolah dan meningkatkan 'SDM' sedangkan 'SDA' yang ado di gasak samo oknum.
Kito tak kurang orang-orang cerdas di Pelalawan, Hawa nafsu la yang mengendalikan fikiran.
"Yang haran gasak
Yang salah lantak
Yang ado abian"
Mako yang petamo kito perbaiki adalah akhlak maka kolbu kito bersih,
Ambo pecayo pemimpin kito mampu membangun pelalawan lebih bagus dan maju. Masyarakat-nyo makmur, aman, damai. Dengan catatan ke-ikhlasan tanpa ada kebencian.
Contoh :
Sungai ara tadi malam (30/6) terselenggara acara musyawarah BPD, kenapa terjadi 'pengkucilan' terhadap orang nomor satu di desa sungai ara, karena tidak adanya transparan terkait apa yang di buat. Segala kegiatan memaksakan kemaunnya, dan keuntungan pribadi, seharusnya kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang di utamakan.
"Takan ouk pikuk kalau kito terbuka..."
Tanam kehidupan sudah 20 tahun lebih masyarakat berjuang, kita berharap Pemerintah dan DPRD Pelalawan tidak diam dan membiarkan bola ini bergulir.
RAPP dan Kooorporasinya sudah 20 tahun lebih berinvestasi di negeri Pelalawan ini!
Tolong pemerintah! Dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan problem selama ini.
"Saya prihatin melihat kondisi perjuangan T. Kashar Haroen yang berjuang dengan masyarakat menuntut tanam kehidupan yang selama ini menjadi hak masyarakat."
Hal yang sama juga di rasakan oleh masyarakat desa-desa lainnya: Desa Kuala Tolam, Ransang, Sungai Ara, Pangkalan Terap, Panduk, dan Petodakan. Rapp dan korporasinya kemana??? Sudah 4 x daur ulang selama 20-thn lebih mereka bercocok tanam. Masyarakat di tarik ulur sehingga kamilah jadi korban.
Pak Bupati...
Pak Wabup...
Dengarlah suara ini...!!!
Tulis Komentar