Lanjut jelasnya ada beberapa kesalahan lain yang dilakukan dalam kegiatan tersebut. Pertama, lembaga adat petalangan kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ini telah lancang mengubah sejarah sejak 1590 Masehi sampai kini atau sejak 435 tahun lalu. Karena wewenang untuk menobatkan itu ada pada Datuk Engku Raja Lela Putera.

Kedua, tidak ada istilah pengukuhan dalam pebatinan. Yang ada itu penobatan.

Ketiga, sebelum seseorang menjadi batin dan penghulu, maka anak kemenakan dari persukuan itu, dan orang-orang patut di wilayah tersebut mesti melakukan musyawarah untuk melihat "alur dan patut" bagi batin atau penghulu yang akan dinobatkan.

Keempat, tempat penobatan tidak boleh dilakukan di sembarang tempat, apalagi di halaman rumah warga.

Kelima, saat penobatan sebaiknya mengundang dan menjemput orang-orang patut di wilayah Kerajaan Pelalawan, seperti Sultan dan perangkatnya, para batin, datuk dan penghulu serta lainnya.

Menjemput orang patut dalam penobatan ini adalah dalam bentuk taggung dan jawab sebagaimana menyerakkan ke bumi dan membentangkan ke langit. Jadi, tidak cukup dihadiri orang-orang tertentu saja,” ungkap Datuk Engku.

“Jadi saya ingatkan, bahwa pengukuhan Batin Payung itu saya anggap tidak sah dan melanggar ketentuan adat yang berlaku dalam wilayah kerajaan Pelalawan,” tegasnya.**

Sumber : Wan Ahmat, Datuk Engku /  Editor : gpc/APS