Selain itu, menurutnya (Tauhid, red) yang sedang melanjutkan studi S2 ini meminta pihak penegak hukum untuk terus mengusut perkara tersebut dan jangan hanya fokus terhadap empat oknum PNS DLHK Riau itu saja, namun terhadap pemilik alat berat dan perambah kawasan HPT itu juga harus dilakukan pemeriksaan, ujarnya.

"Persoalan ini kita minta tidak hanya terfokus terhadap 4 oknum ASN DLHK Riau, namun harapan kita penegak hukum juga harus melakukan pemeriksaan pada pemilik alat berat dan perambah hutan yang juga diduga salah," pungkas Tauhid Marifatullah.

Lanjut Tauhid, persoalan awalnya itukan penangkapan alat berat karena diduga melakukan perambahan kawasan HPT. Tentunya, persoalan yang paling utama perambahan kawasan HPT itulah yang harus dikejar oleh pihak penegak hukum.

"Namun kita juga sekali lagi mengapresiasi dan mendukung penuh kinerja pihak penegak hukum Polres Pelalawan dalam mengusut tuntas kasus pemerasan terhadap oknum Perambah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan itu," tegasnya.

Sebagaimana mengutip penjelasan Kasat Reskrim AKP Nur Rahim SIK MH pada konfrensi press (19/7) di Mapolres Pelalawan di berbagai media mengatakan, berdasarkan pengakuan para pelaku, mereka baru satu kali ini melakukan pemerasan, nantinya kita akan lakukan pengembangan dan pendalaman terhadap kasus pemerasan ini lebih lanjut oleh penyidik, sangat kami apresiasi, tutup Tauhid Marifatullah.**

Sumber : Tauhid Marifatullah Forum Koordinator GRH /  Editor : AP. Sulaiman