Selanjutnya, Rabu (31/7/2109) kemarin Koordinator Wilayah II KPK, Abdul Haris, usai pertemuan bersama Pemrov Riau rapat terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) bersama PKS dan Pemda, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau.

“KPK siap melakukan monitoring Satgas ini tidak lama lagi segera dibentuk pak gubernur,” kata Abdul Haris, seperti di kutip dari riauterkini.com.

Dalam hal ini Direktur FORMASI RIAU, Dr. Muhammad Nurul Huda, SH, MH menanggapi bahwa, pihaknya telah memberikan semacam pandangan dan masukan ke Syamsuar, terkait didorongnya Pemrov Riau oleh KPK RI untuk membentuk Satgas Kebun Ilegal.

”Ya, Kami ingin di Satgas itu selain isinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilibatkan juga LSM, Akademisi yang fokus mengkritisi lahan yang bermasalah itu,” tegas Direktur FORMASI RIAU.

Kemudian Dr. Mhd Nurul Huda kembali mengingatkan bahwa, pentingnya melibatkan para pemerhati lingkungan, pemerhati korupsi, tanpa ada mereka pekerjaan ini akan menjadi kurang serius. Kalau bisa Satgas ini dikomandoi orang-orang atau lembaga/institusi yang memperhatikan persoalan ini setiap saat. Gubri jangan asal main teken saja, panggil mereka, ahli korupsi, ahli lingkungan, pemerhati sosial, orang yang berintegritas dan jangan asal comot saja,” jelasnya.

Selain itu Direktur FORMASI RIAU menambahkan bahwa, pentingnya melibatkan orang-orangnya yang peduli dan konsen dengan tugas ini, jangan sampai Satgas ini diisi oleh orang-orang partai politik, jangan sampai Satgas ini dibuat seperti mengisi lowongan pekerjaan, orangnya benar-benar menpunyai integritas, memiliki kapasitas dan akuntabilitas,” tutup Direktur FORMASI RIAU, DR Muhammad Nurul Huda, SH, MH. (gp1).

Sumber : FORMASI RIAU. /  Editor : Assep Putra Sulaiman