Selain itu, fraksi juga meminta penjelasan mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi PBB dan BPHTB, termasuk data sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tingkat kepatuhan pembayaran pajak, serta langkah lanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sorotan lain diarahkan pada pengelolaan aset daerah yang dinilai masih memerlukan perhatian serius. Fraksi Golkar menyinggung kondisi sejumlah rumah dinas dan kantor pemerintahan yang kurang terawat serta meminta penjelasan terkait anggaran pemeliharaan aset daerah.

Di sektor BUMD, perhatian utama tertuju pada kondisi PD Tuah Sekata. Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan persoalan utang perusahaan yang disebut mencapai Rp18 miliar kepada PT RPE serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Keluhan warga terkait pemadaman listrik dan rendahnya tegangan listrik juga menjadi bagian dari evaluasi yang disampaikan.

Namun, dari seluruh poin yang disoroti, tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai Perseroda BPR Dana Amanah. Padahal, perusahaan daerah tersebut juga memiliki posisi strategis dalam mendukung sektor ekonomi dan keuangan daerah.

Ketiadaan pembahasan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pengawasan DPRD terhadap seluruh badan usaha milik daerah, termasuk Perseroda Dana Amanah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Pelalawan dari Fraksi Golkar, Baharudin, meminta publik menunggu jawaban resmi pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya.

“Coba baca pandangan Fraksi Golkar terhadap LKPJ Bupati yang telah disampaikan. Tunggu saja jawaban pemerintah daerah pada paripurna,” kata Baharudin saat dikonfirmasi.

Menurutnya, perhatian terhadap kinerja BUMD dan upaya peningkatan PAD tidak hanya datang dari Fraksi Golkar, melainkan juga menjadi perhatian sebagian besar fraksi di DPRD Pelalawan.

“Hampir semua fraksi menyoroti kinerja BUMD dan Bapenda terkait PAD,” ujarnya.

Saat kembali ditanya mengenai tidak adanya sorotan terhadap Perseroda Dana Amanah dalam pandangan umum fraksi, Baharudin tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyarankan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada manajemen perusahaan, Komisi II DPRD sebagai mitra kerja, serta Dewan Pengawas perusahaan.

Secara umum, Pandangan Umum Fraksi Golkar menekankan pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi PAD, perbaikan tata kelola aset, dan peningkatan kinerja BUMD. Namun, absennya pembahasan mengenai Perseroda Dana Amanah diperkirakan akan tetap menjadi perhatian publik dalam pembahasan lanjutan LKPJ Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Sumber : Baharudin SH MH /  Editor : APS