Nasional

Puluhan Tahun Konflik Agraria (HGU) di Riau, Gubernur Edy Natar Akan Kumpulkan Seluruh Stakeholder

Gubernur Riau Edy Natar Nasution (Foto.Ist)

GARDAPOS.COM, PEKANBARU - Puluhan tahun konflik agraria/lahan HGU perkebunan di provinsi riau tak kunjung tuntas.!? Apalagi terkait masalah kewajiban 20 persen dari HGU yang merupakan hak masyarakat yang harus disediakan perusahaan untuk masyarakat. Sesuai aturan gubernur riau (gubri) Edy Natar terus memonitor dan akan menindaklanjuti permasalahan konflik agraria menahun antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat.

Sebagaimana keterangan gubernur riau, Minggu (21/1/2024) kepada wartawan, rencana pertemuan yang akan dijadwalkan pada hari Rabu 24 Januari 2024 ini di ruang rapat melati kantor gubernur, dan untuk penyelesaian permasalahan ini, gubernur riau akan mengumpulkan seluruh pengusaha perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Riau. Termasuk Bupati, Walikota, Forkopimda, Lembaga Adat, Ninik Mamak, Badan Pertanahan, dan pemangku kepentingan (stakeholder).

Menurut Edy Natar, dalam pertemuan ini nanti akan membahas masalah konflik lahan yang terjadi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat dan mencari solusi agar tidak lagi terjadi konflik dan sama-sama nyaman.

"Ini adalah ide saya untuk merespons banyaknya konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di sekitar area operasional dan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menemukan solusi yang adil sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan perusahaan dapat beroperasi dengan nyaman," ungkapnya.

Mantan Danrem 031 Wira Bima ini (Edy Natar Nasution, red) berharap, semua pemangku kepentingan hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut sehingga apa yang jadi masalah konflik lahan banyak dilaporkan masyarakat dapat di diskusikan dengan baik dan ditemukan keputusan yang adil.

“Jika permasalahan ini bisa selesai perusahaan akan aman beroperasi dan masyarakat juga nyaman. Disini akan tercipta saling kerjasama yang baik,"saya sampaikan sebelumnya kita tidak akan permasalahkan pola perusahaan untuk memberikan hak masyarakat ini, yang pasti apa yang menjadi kewajiban bisa direalisasikan sebagaimana harusnya,” ungkapnya.

Sedangkan terkait pertemuan yang akan diadakan pada Rabu depan merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh gubernur riau. Maka itu, ia berharap agar semua pemangku kepentingan hadir secara langsung demi menyelesaikan masalah-masalah konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat dengan cara yang saling menguntungkan.**


[Ikuti GardaPos.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar