Namun, kasus ini menjadi sorotan warga Joekampe dari gerakan peduli pembangunan dan anti korupsi Pelalawan pada Jumat 29 September 2023 ternyata masih ditemukan fakta dilokasi aktifitas panen akasia sebagai bahan baku pabrik pulp dan kertas yang dikirim ke PT RAPP. Padahal, perizinan nya hanya untuk penanaman sawit? "Kami menduga ada kongkalikong dan dugaan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan praktek mafia tanah dengan modus pengalihan hak PT Langgam Inti Hibrindo (LIH) yang dinilai cacat hukum, karena diketahui PT PKS ini tidak memiliki HGU dan dilokasi objek perkara disini tidak ada perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI)!

"Ya, kami dari Gerakan Peduli Pembangunan dan Anti Korupsi Pelalawan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas persoalan dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan praktek mafia tanah, dengan modus HTI berkedok investasi yang di beking kuat (DPMPTSP) Pemda Pelalawan", ujar Joekampe (8/10) di pangkalan kerinci.

Kemudian ironisnya lanjut Joekampe kasus ini, menurut keterangan pihak penggugat atas kegiatan di lokasi objek perkara telah dilaporkan ke Polres Pelalawan dan Polda Riau! Faktanya sejauhmana kah kasus ini ditangani pihak APH!?

Bahkan setelah diminta klarifikasi kepada pihak Kepala DPMPTSP, Budi Surlani malah mengatakan, "saya nggak tahu bang...Tanya ke Rapp atau PKS langsung, kami tidak tahu soal dokumen kayu..lebih baik abang bawa ke dinas Kehutanan provinsi riau, mereka yg punya kewenangan soal aturan tata usaha kayu". sebagaimana jawaban Budi Surlani melalui pesan singkatnya pungkas Joekampe.

"Disayangkan terkesan jawaban pihak kepala dinas perizinan pelalawan ini lempar batu sembunyi tangan, karena pertanyaan hal yang sama pun sudah disampaikan kepada Bupati Pelalawan, malah tetap mengarahkan kepada Budi Surlani"! katanya.

Kapan penanaman nya, izin penanaman kapan??? Dan ditanam tahun berapa..
Izin penumbangan tahun berapa???
Dokumen kayu itu dari mana??? Kapan PT PKS punya TPK, IUP-B nya saja perkebunan, kan aneh ini, cacat administrasi, ungkap Joekampe penuh dengan pertanyaan kritis.

Namun, sesuai dengan apa yang dikatakan Budi Surlani, agar pertanyaan itu dilayangkan kepada pihak Kehutanan provinsi Riau, Ma'mun Murod ternyata sama saja! "Senyap seribu bahasa". Ungkap Joe menyayangkan.

"Semoga misteri kasus ini dapat terungkap secara substantif sebagaimana dikatakan ahli hukum pidana Dr Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H Direktur FORMASI Riau di berbagai media riau, dan Semoga Kampung Kito Bebas Dari Korupsi".tutup Joe.

 

(aps)

Sumber : Gerakan Peduli Pembangunan & Anti Korupsi Joekampe, Tribata.tv /  Editor : APS