Menurut Emrus kalau sampe ada 2 menteri dalam kurun waktu lebih dari satu tahun berarti ada sistem yang harus diperbaiki, katanya.

Presiden dalam hal ini tidak ada salahnya melakukan kontrol kepada menterinya sesekali.

” Bapak Presiden tidak ada salahnya melakukan kontrol seperti blusukan ke masing-masing kementerian tersebut, sehingga bisa melihat sesungguhnya apa yang terjadi,” pungkas Emrus.

Kemudian dengan kajiannya Dr. Emrus pun memberikan 2 solusi untuk mengatasi hal ini.

Pertama, Emrus meminta Bapak Presiden Jokowi membuat kementerian tersendiri untuk para inspektorat di setiap kementerian.

“Inspektorat-inspektorat yang ada di semua kementerian ditarik menjadi satu kementerian tersendiri apapun namanya misalnya kementerian pengawasan atau inspektorat kementerian artinya kementerian itu tersendiri yg melakukan pengawasan."

Kedua, Emrus meminta agar Presiden Jokowi membuat tim pengawasan kementerian secara ketat atau bisa disebut dengan KPK kecil yang bertugas untuk melakukan pengawasan.

“Ada 2 hal yg harus diawasi yaitu kinerja dan perilaku yang boleh jadi melakukan tindak pidana koruptif,” ungkapnya.

Selanjutnya, dengan adanya kejadian ini tentu kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk membenahi dan menata kembali sistem pengelolaan negara kita, ungkapnya.[]

Sumber : Dr Emrus Sihombing, Radio Elshinta /  Editor : AP. Sulaiman