Kisruh dana transfer ke daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi ini terungkap akibat perbedaan data penghitungan lifting dan produksi minyak.
Gubernur Riau Syamsuar menyarankan rekonsiliasi penghitungan lifting daerah penghasil diaktifkan kembali.
" Dulu ada rekonsiliasi data ke daerah secara rutin membahas lifting tersebut 3 bulan sekali. Bahkan sebutnya, dulu DBH juga begitu." Sebut Gubri Syamsuar dalam rilis JMSI Riau di Pekanbaru (21/12).
Menurut Syamsuar, untuk menghindari perbedaan data antara pusat dan daerah penghasil, menurutnya rekonsiliasi ini bisa dilaksanakan lagi, bertujuan agar adanya kesepahaman antara pusat dan daerah penghasil berkaitan dengan DBH.
" Alhasil nantinya kita bisa bandingkan data dari provinsi, kabupaten bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dan Kemendagri," pungkas Syamsuar.
Gubernur Riau menjelaskan, seperti data yang ada saat ini, ada pengurangan lifting DBH Migas antara tahun 2021 dibandingkan dengan 2022.
Tahun 2021 liftingnya sebesar 66 juta yang sudah di hitung DBH Migas untuk se Riau. Tahun 2022 justru turun menjadi 49 juta.
" Ini yang ingin kami tanyakan apakah prognosa ini sampai perhitungan bulan Juni atau bulan September atau sampai Desember perkiraan prognosa itu atau apa," kata Gubernur Riau mempertanyakan.
Sebab menurut Gubernur Riau, ia melihat di Perpres saja dalam rangka penetapan rill prognosa itu pada bulan Juni.
" Artinya kalau bulan Juni, barangkali kemungkinan ada lagi yang akan dibayar dari Kemenkeu, karena perhitungan 2023 ini menurut kami jauh kali kurangnya, artinya prognosa dari lifting ini sehingga sangat mempengaruhi," ungkapnya.
Begitu juga untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, tahun 2021 saja 1,5 juta, turun menjadi 1,1 juta padahal ada pengeboran sumur minyak baru yang seharusnya angkanya naik dari 1,5 juta.
" Makanya Bupati Kepulauan Meranti memperjuangkan ini, karena ada perbedaan yang sangat mendasar antara 2021 dan 2022," ujar Gubri Syamsuar.
Pertemuan pembahasan DBH Migas ini terus dilanjutkan hari ini Rabu (21/12/2022) yang difasilitasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan lanjutan terus berlangsung hari ini untuk mendapatkan data yang lebih teknis, sehingga ada kecocokan data antara pusat dan daerah.**
Tulis Komentar