Latar belakang kasus ini terungkap dimana Kadis PUTR Jon Syafrindo Adik Ipar Bupati Kab. Rokan Hilir Riau, Suyatno “memenjarakan” Rudi Hartono (RH) katanya pencemaran nama baik karena membuka dugaan Korupsi Rp. 13 Milliar dan sekarang RH pun menjadi terdakwa.

FORMASI RIAU dan Rakyatpun menyatakan “berduka”. Direktur Formasi Dr. M. Nurul Huda, S.H,.M.H meminta KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi yang diberitakan Rudi Hartono, demi agenda anti korupsi dan menjaga marwah Negara hukum.

Formasi Riau juga melihat pemda se-Riau belum maksimal menjalankan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan UU KIP dan Perpres Stranas Nomor 54 tahun 2018, dan hal inipun terungkap ada terjadi gugatan sidang sengketa KIP antara Wartawan dengan Pemda Pelalawan pada tahun 2019 lalu, pungkas Dr. Huda.

Kami dari Formasi Riau berharap pemda Se-Riau jangan sampai membuat malu Bapak Presiden Jokowi dalam program pencegahan korupsi sebagaimna yang telah tertuang dalam Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Untuk itu, Formasi Riau meminta pemda Se-Riau agar benar-benar menjalankan komitmen anti korupsinya terlebih sudah ada MoU dengan KPK terkait program anti korupsi. Jalankanlah itu dengan serius, tegasnya. (*/gp.1)

Sumber : FORMASI RIAU, Dr. Muhammad Nurul Huda SH MH, Abdul Rahman SH MH /  Editor : Assep Putra Sulaiman