Kemudian kegiatan penyidikan perkara dimaksud di dahului dengan hasil penyelidikan yang telah menemukan adanya peristiwa pidana pada kegiatan tersebut, sebutnya.

"Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 14 orang saksi dan telah melakukan penyitaan dokumen-dokumen terkait", terang Nophy Tennophero Suoth, S.H, M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Adapun terkait kasus posisinya dijelaskan:

Pada TA 2015 dan 2016 di Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan terdapat anggaran yang diperuntukkan untuk pembelian BBM alat berat dan dump truk total sebesar Rp 8,7 milyar yang terdiri dari TA 2015 sebesar Rp 4 milyar dan TA 2016 sebesar Rp 4,7 milyar.

Kemudian dalam pelaksanaannya, telah dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran semuanya dengan menggunakan bukti pembelian BBM dari SPBU.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan, diperoleh fakta bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU tersebut ternyata tidak benar karena pihak SPBU tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran dan tidak menerima pembayaran sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti pembelian BBM tersebut, ungkap Nophy Tennophero Suoth, S.H, M.H.(*/gp1)

Sumber : Nophy Tennophero Suoth, S.H, M.H, Kejaksaan Negeri Pelalawan /  Editor : Assep Putra Sulaiman