Persoalannya bukan semata tentang pajak yang harus dibayar perusahaan. Di baliknya terdapat isu yang jauh lebih kompleks: transfer pricing, klasifikasi komoditas ekspor, transaksi pihak terafiliasi, beneficial ownership, hingga kemungkinan pengalihan keuntungan dari Indonesia ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah.
Di titik inilah negara dituntut tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi perusahaan. Negara harus mampu mengikuti jejak uangnya.
Angka Triliunan Harus Dibaca dengan Hati-Hati
Isu mengenai potensi kehilangan penerimaan negara dari aktivitas ekspor pulp sebenarnya bukan isu baru.
Laporan The Macao Money Machine yang disusun Global Financial Integrity bersama organisasi masyarakat sipil menyoroti dugaan praktik profit shifting pada TPL periode 2007–2016. Laporan itu menganalisis perbedaan data perdagangan Indonesia dan China serta menduga adanya perbedaan klasifikasi antara dissolving pulp dan paper-grade pulp.
GFI memperkirakan bahwa pola tersebut berpotensi membuat pendapatan TPL yang tercatat di Indonesia lebih rendah sekitar US$426 juta, dengan estimasi hipotetis tambahan pajak sekitar US$108 juta atau Rp1,07 triliun berdasarkan tarif pajak pada periode tersebut. Namun GFI secara eksplisit menyatakan angka tersebut bukan perhitungan kewajiban pajak aktual TPL dan laporannya tidak menyatakan perusahaan atau individu yang disebut telah melakukan pelanggaran hukum.
Forum Pajak Berkeadilan sebelumnya juga menyebut potensi kebocoran pajak hingga sekitar Rp1,9 triliun dalam konteks ekspor pulp Indonesia. Angka ini merupakan estimasi dalam laporan masyarakat sipil, bukan otomatis kerugian negara yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Perbedaan ini penting. Potensi kehilangan penerimaan, hasil audit pajak, kerugian negara, dan kerugian negara yang telah terbukti secara hukum adalah empat hal yang tidak boleh dicampuradukkan.
Dari Produk Pulp ke Pertanyaan tentang Jejak Keuntungan
Yang membuat perkara seperti ini menarik dari perspektif hukum bisnis bukan hanya nilai transaksinya.
Yang lebih penting adalah struktur transaksinya.
Jika sebuah perusahaan Indonesia menjual komoditas kepada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi di yurisdiksi lain, kemudian komoditas tersebut dijual kembali dengan harga berbeda, pertanyaan hukumnya menjadi semakin kompleks.
Apakah harga transaksi mencerminkan harga wajar?
Apakah klasifikasi produknya tepat?
Apakah seluruh keuntungan telah dilaporkan di Indonesia?
Apakah transaksi tersebut memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha?
Dan yang paling penting: Siapa sesungguhnya penerima manfaat ekonomi terakhir dari rangkaian transaksi tersebut?
Itulah sebabnya pemeriksaan terhadap dugaan profit shifting tidak cukup hanya membaca laporan laba-rugi.
Penyidik dan otoritas pajak harus mampu membaca rantai perusahaan, kontrak, invoice, harga transfer, dokumen ekspor-impor, hubungan afiliasi, serta arus pembayaran lintas negara.
Nama Konglomerat Bukan Bukti Keterlibatan Pidana
Dalam ruang publik, nama Sukanto Tanoto sering dikaitkan dengan kelompok usaha yang bergerak di sektor pulp dan kertas.
Laporan GFI juga menyebut dugaan hubungan kepemilikan manfaat antara perusahaan pemasaran di Makau/Singapura dengan kelompok yang sama yang dikaitkan dengan TPL dan APRIL. Namun laporan tersebut sendiri memberikan batasan penting: tidak menyatakan bahwa perusahaan atau individu yang disebut telah melakukan pelanggaran hukum.
Karena itu, pemberitaan harus berhenti pada fakta yang dapat diverifikasi.
Hubungan bisnis bukan bukti tindak pidana.
Hubungan kepemilikan bukan otomatis bukti perintah melakukan pelanggaran.
Nama seseorang dalam laporan investigasi bukan otomatis status tersangka.
Di sinilah media harus menjaga jarak antara investigasi dan insinuasi.
Kalau memang aparat penegak hukum menemukan bukti keterlibatan individu tertentu, biarkan konstruksi hukumnya dibuka melalui proses penyidikan.
Tetapi sebelum itu terjadi, media tidak boleh menjadikan sejarah atau hubungan bisnis sebagai dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah dalam perkara yang berbeda.
Kasus Lama Tidak Boleh Menjadi Vonis Baru
Nama kelompok usaha besar juga pernah muncul dalam perkara perpajakan pada masa lalu.
Namun perkara lama harus ditempatkan sebagai konteks, bukan sebagai bukti otomatis untuk perkara TPL.
Dalam jurnalistik hukum, ada satu prinsip yang sederhana tetapi sering dilanggar: Seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena pernah dikaitkan dengan perkara lain.
Jika ada dugaan tindak pidana baru, harus ada peristiwa pidana baru, bukti baru, pemeriksaan baru dan konstruksi hukum baru.
Itulah yang membedakan pemberitaan investigatif dengan penghakiman melalui media.
Negara Harus Memburu Aliran Uang, Bukan Sekadar Nama Besar
Jika pengusutan TPL berkembang ke arah dugaan manipulasi perpajakan atau profit shifting, publik sesungguhnya menunggu jawaban yang jauh lebih substantif.
Berapa nilai transaksi yang dipersoalkan?
Bagaimana mekanisme transaksinya?
Perusahaan mana yang terlibat?
Apakah terdapat hubungan afiliasi?
Bagaimana harga transfer ditentukan?
Di yurisdiksi mana keuntungan akhirnya tercatat?
Dan: siapa yang menjadi penerima manfaat sebenarnya?
Pertanyaan terakhir menjadi sangat penting. Sebab dalam kejahatan ekonomi modern, uang tidak selalu berpindah secara sederhana dari satu rekening ke rekening lainnya.
Ia dapat bergerak melalui perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan pemasaran, distributor, rekening lintas yurisdiksi, kontrak perdagangan, hingga struktur kepemilikan berlapis.
Karena itu, penegakan hukum perpajakan modern pada dasarnya adalah pekerjaan membongkar arsitektur transaksi.
Ujian Bagi Otoritas Pajak dan Penegak Hukum
Laporan GFI sendiri merekomendasikan agar otoritas pajak memeriksa laporan keuangan TPL untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan, transfer pricing, dan trade invoicing.
Rekomendasi tersebut menunjukkan satu hal: persoalan pajak korporasi besar tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif biasa.
Dibutuhkan kolaborasi antara otoritas pajak, kepabeanan, penegak hukum, regulator pasar modal, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan menelusuri transaksi keuangan.
Jika ditemukan pelanggaran administratif, harus ada koreksi dan kewajiban pembayaran sesuai hukum.
Jika ditemukan tindak pidana, proses pidana harus berjalan.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, publik juga harus diberikan penjelasan yang transparan.
Hukum tidak boleh bekerja berdasarkan besarnya nama perusahaan.
Jangan Jadikan Kasus Pajak sebagai Perang Narasi
Kasus seperti TPL juga memperlihatkan tantangan lain: ketika perkara hukum masuk ke ruang publik, nama perusahaan dan tokoh bisnis dengan cepat menjadi konsumsi politik dan media.
Di satu sisi, masyarakat memiliki hak mengetahui bagaimana perusahaan besar menjalankan bisnisnya.
Di sisi lain, perusahaan dan individu juga memiliki hak memperoleh proses hukum yang fair.
Karena itu, media harus memainkan fungsi pengawasan tanpa berubah menjadi pengadilan.
Tugas media adalah menemukan fakta, bukan menentukan vonis.
Jika ditemukan dokumen yang menunjukkan transaksi bermasalah, tampilkan dokumennya.
Jika ada keterangan penyidik, konfirmasi kepada pihak terkait.
Jika perusahaan membantah, berikan ruang jawab.
Jika ada perhitungan kerugian negara, jelaskan siapa yang menghitung dan dengan metodologi apa.
Dengan demikian, pembaca memperoleh fakta lengkap, bukan sekadar potongan informasi yang membentuk opini sepihak.
Pada Akhirnya, Publik Menunggu Satu Jawaban: Ke Mana Uang Itu Mengalir?
Kasus TPL menjadi penting bukan karena siapa nama besar yang mungkin muncul di belakangnya. Ia penting karena menyangkut kredibilitas sistem perpajakan Indonesia.
Jika ada keuntungan yang semestinya dikenai pajak di Indonesia tetapi secara ilegal dialihkan ke luar negeri, negara harus mampu membuktikannya.
Jika terdapat transaksi yang sah secara hukum, negara juga harus mampu menjelaskan mengapa transaksi tersebut sah.
Dan jika ada individu yang bertanggung jawab, pertanggungjawaban harus dibangun berdasarkan bukti, bukan reputasi.
Sebab pertanyaan terbesar dalam perkara pajak korporasi bukan: “Konglomerat mana yang akan tersentuh?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Di mana keuntungan sebenarnya tercatat, siapa yang menikmatinya, dan apakah kewajiban kepada negara telah dipenuhi?”
Di situlah kualitas penegakan hukum diuji. Bukan pada seberapa besar nama yang berhasil disebut.
Tetapi pada seberapa dalam negara mampu membongkar jejak transaksi, mengikuti aliran uang, membuktikan pelanggaran, dan mengembalikan hak negara apabila memang terbukti terjadi kerugian.
Kasus pajak TPL pada akhirnya bukan sekadar perkara satu perusahaan. Ia adalah ujian apakah hukum bisnis dan perpajakan Indonesia mampu mengejar uang yang bergerak melintasi batas negara, tanpa tunduk kepada besarnya nama, kekuatan modal, maupun jejaring korporasi.
Tulis Komentar