GARDAPOS.COM, PEKANBARU - Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Riau angkat bicara terkait jalan ditempatnya dugaan Tindak Pidana Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir periode 2014 - 2019. Demikian disampaikan Hendra Gunawan kepada gardapos.com, Jumat 16 April 2021.

Terkait angkernya kasus dugaan korupsi SPPD fiktif dewan Rohil yang di tangani pihak Dirkrimsus Polda Riau diduga mangkrak membuat sejumlah komponen masyarakat Riau dari Ketua GNPK-RI Propinsi Riau, Hendra Gunawan angkat bicara serta menegaskan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Rokan Hilir periode 2014 - 2019 ini harus segera di usut untas, sebab tidak ada alasan penegak hukum atas kasus tersebut yang jelas merugikan keuangan negara ini dibiarkan berlarut-larut apa lagi tidak adanya tindakan sama sekali, pungkasnya.

"Kasus ini sudah menjadi sorotan rakyat Riau dan harus segera di tuntaskan, apalagi terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan para oknum dewan dan lainnya dalam kasus tersebut. Dan bukan berarti karena mereka sudah mengembalikan dianggap hilang pidananya, tidak demikian. Hal itu tidak berarti pidananya bisa hilang begitu saja," tegas Hendra.