Persoalan utama Covid-19 adalah aspek kesehatan. Karena itu, "nakodanya' sejatinya menteri kesehatan, bukan menteri lain yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) tidak terkait langsung. Namun menteri kesehatan tersebut mutlak memiliki good leadership dan aseptabilitas tinggi dari publik, utamanya dari  berbagai organisasi profesi kesehatan.

Dalam pertanggungjawaban tugasnnya, menteri kesehatan membuat laporan singkat perkembangan di lapangan dan disampaikan langsung tatap muka dengan Presiden dan atau Wakil Presiden setiap saat. 

Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan evaluasi kepada kinerja menteri kesehatan dan timnya serta sekaligus memberi arahan, petunjuk, kebijakan dan memberikan program yang perlu dilakukan sesegera mungkin.

Untuk mencapai efektivitas penanganan Covid-19, menteri kesehatan sebagai nakoda, harus dibantu setidaknya lima bidang ahli. Pertama, bidang pemulihan kesehatan dipimpin oleh seorang dokter spesialis paru terkemuka di republik ini. 

Kedua, bidang mengkajian perilaku, penghalauan penyebaran dan melawan/mematikan Covid-19, dipimpin oleh seorang virology ternama di negeri ini.

Ketiga, bidang pemulihan ekonomi sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan kesehari-harian dan pembiayaan terkait dengan Covid-19,  dipimpin oleh seorang ekonom handal.

Kempat, bidang penumbuhan keasadaran, sikap dan perilaku masyarakat agar memiliki kemandirian mengatasi Covid-19 yang dipimpin seorang komunikolog Indonesia.

Kelima, penegakan hukum terkait penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi polisi, setidaknya bintang tiga.

Kelima bidang ini melakukan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing yang terintegrasi satu dengan yang lain di bawah kepemimpinan menteri kesehatan.

Bangunan struktur organisasi dan tupoksi tersebut dibuat secara nasional, dari pusat hingga setidaknya pada tingkat kecamatan. Sedangkan ukuran keberhasilan, turunnya angkat kasus Covid-19 setidaknya 10 % dari sebelumnya, perbulan pada setiap jenjang pemerintahan. Dengan demikian secara nasional, kita mampu keluar dari ancaman Covid-19 paling lama dalam satu tahun. 

Bagi setiap kecamatan yang berhasil, tanpa Covid-19 dalam kurun waktu enam bulan berturut-turut sebelum "jatuh tempo", misalnya akhir Desember 2021, berhak mendapat insentif minimal 500 M dalam bentuk bangunan infrastruktur dari kementerian PUPR.

Sumber : Dr. Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia /  Editor : Assep Putra Sulaiman