Kemudian tampak dalam melakukan aksinya warga membentangkan dua spanduk di pagar dan plank perusahaan dengan bertuliskan "Menuntut perusahaan segera tuntaskan hak masyarakat belum dapat ganti rugi", dan satu lembar spanduk lagi bertuliskan "Tidak mengolah kebun di luar HGU, stop aktivitas di kawasan hutan, tidak menerima TBS Ilegal".

Diketahui aksi ini terjadi terkait ganti rugi lahan seperti yang diungkapkan Hairul Pagab kepada wartawan bahwa, ada 1.200 Ha HGU PT. MUP belum diganti rugi kepada masyarakat dan ditambah lahan di luar HGU perusahaan kelapa sawit ini seluas 600 Ha juga tanpa adanya ganti rugi kepada masyarakat, jelasnya.

"Ya terkait masalah ini, kita sudah beberapa kali lakukan pertemuan untuk mengatasi masalah ini dengan pihak perusahaan, namun tidak juga ada kejelasan solusi atau belum ada titik terang dari perusahaan,” pungkas Pagab.

Menurut keterangan manajemen PT MUP, seperti yang dikutip dari sbnc, Selasa (17/12) oleh Koordinator Humas ASIAN AGRI GROUP, Taufik mengatakan terkait masalah ini perusahaan tetap sepakat agar permasalahan ini segera selesai, katanya.

“Perusahaan tetap sepakat agar permasalahan ini bisa segera selesai secara baik, dan bukti bahwa, kita ada etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini antara hari Kamis dan Jum’at ini akan dilakukan perundingan lanjutan dengan masyarakat Desa Segati di Polres Pelalawan serta para pihak diminta membawa dokumen masing – masing,” ujar Taufik.(*/gp.1)

 

 

 

Sumber : Hairul Pagan, SBNC /  Editor : APS