Dia menjelaskan, Program Smart City ini dilakukan melalui proses yang baru sebagai cara untuk melayani masyarakat. Dengan begitu baru akan tahun teknologi apa yang sesuai untuk digunakan pemerintah daerah.

“Jadi harus dilakukan pemetaannya terlebih dahulu, baru dicari teknologi yang cocok apa. Bukan beli komputer terus nanti dipakai apa ya komputernya. Itu jangan, pendekatannya harus dari proses yang baru,” ujarnya

Kemudian, Menteri Rudiantara memaparkan, Program Smart City ditargetkan sebanyak 100 kota dan kabupaten. Pada tahun 2019 ini telah bertambah 25 kota dan kabupaten. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, program tersebut telah menjangkau 75 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

“Kenapa tadi baru 100 (Smart City), karena ada beberapa kriteria, seperti kita harus lihat kemampuan fiskalnya atau ruang fiskalnya. Kalau ada Pemda yang APBD nya mayoritas dipakai belanja rutin, ya agak berat lah untuk menjadi Smart City, bukan tidak bisa tapi perlu waktu yang lebih lama,” imbuhnya

Selain dari sisi fiskal, salah satu kriteria lain untuk menjadi Smart City adalah dilihat dari Indeks Kota Hijau melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maupun kriteria dari Kementerian lain yang terlibat dalam membangun Smart City. (**Kominfo)

Sumber : Kominfo RI, /  Editor : Angkara