Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi sebelumnya, yakni Surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 yang memerintahkan Kejati di seluruh Indonesia melakukan inventarisasi serta menyampaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program MBG.

Namun, dalam surat penghentian itu tidak dijelaskan secara rinci alasan substantif di balik perubahan kebijakan tersebut. Kondisi ini memunculkan ruang pertanyaan publik mengenai arah pengawasan terhadap salah satu program prioritas nasional.

Transparansi Menjadi Sorotan

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai perubahan kebijakan pengawasan merupakan kewenangan internal institusi penegak hukum. Namun, setiap perubahan yang berdampak terhadap pengawasan program publik idealnya disertai penjelasan yang memadai guna menjaga kepercayaan masyarakat.

Ketiadaan uraian mengenai alasan penghentian pengumpulan data berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan adanya perubahan strategi pengawasan hingga persepsi melemahnya fungsi pencegahan.

Di sisi lain, secara hukum belum terdapat informasi dalam surat tersebut yang menunjukkan adanya penghentian proses penegakan hukum ataupun penghentian penyidikan terhadap perkara tertentu. Surat itu hanya mengatur penghentian aktivitas pengumpulan data dan keterangan terkait Program MBG.

Hak Publik Mendapat Kepastian

Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung memiliki kewenangan mengatur mekanisme kerja internal. Namun dalam perspektif good governance, masyarakat juga memiliki hak memperoleh informasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan anggaran negara.

Transparansi menjadi elemen penting agar publik memahami apakah penghentian tersebut merupakan bagian dari evaluasi internal, penataan kewenangan, atau terdapat mekanisme pengawasan lain yang menggantikan.

Menunggu Penjelasan Resmi

Hingga surat tersebut beredar, belum terdapat penjelasan resmi dalam dokumen mengenai dasar pertimbangan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan Program MBG.

Karena itu, klarifikasi dari Kejaksaan Agung dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap independensi dan akuntabilitas institusi penegak hukum.

Sumber : surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) /  Editor : APS