3. Industri Perkebunan di Provinsi Riau selama ini menjadi salah satu industri strategis yang menopang perekonomian daerah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang bekerja di sektor Perkebunan Provinsi Riau mencapai (lebkur) 33% dari tenaga kerja yang ada.

4. Sehubungan hal tersebut diatas, serta untuk menekan jumlah masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena wabah Covid-19 ini, maka Perusahaan Perkebunan
diminta untuk tetap Operasional selama masa pandemi Covid-19 ini.

5. Operasional Perusahaan Perkebunan ini harus tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah dan protokol pelaksanaan operasional masa PSBB, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 yang sudah disesuaikan dengan standar WHO.

PSBB menurut Gulat bukanlah Penghalang untuk aktivitas dan operasional kebun sawit menjadi terhenti. Mulai dari aktifitas perawatan kebun, pemanenan, angkutan TBS, sampai ke PKS. Apalagi kami Petani Sawit yang dunia kerja kami berpanas-panas beratapkan teriknya matahari, tentu kami Petani sangat diuntungkan dengan medan kerja kami tersebut, sebab menurut  penelitian Covid-19 tidak kuat diterik panas matahari, pungkasnya.

Pun demikian, saya sebagai Ketua Umum DPP APKASINDO menghimbau kepada Petani Sawit di 22 Provinsi dan 117 Kabupaten Kota Perwakilan APKASINDO, supaya tetap menjalankan dan mengedepankan Protap Mitigasi Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, minum vitamin C atau Suplemen Vitamin lainnya, dan hindari berkumpul-kumpul.

Terkait SE Gubri tersebut terkait aktivitas kebun dan industri sawit, kami APKASINDO, sangat mengapresiasi, "kami Bangga kepada Gubenur Riau yang memahami bahwa Sawit sangat berarti untuk ekonomi Riau", ungkap Ketum DPP APKASINDO Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.APO.

Surat Edaran Gubernur Riau sejatinya langsung diikuti oleh beberapa Gubernur di beberapa Provinsi penghasil Sawit, seperti Gubernur Kalbar, Kaltim, Sumsel, Sumut dan lainnya. Sebab jika penutupan operasional PKS terjadi karena angkutan TBS terhenti gara-gara PSBB, tidak terbayangkan akan seperti apa nasib Tandan Buah Segar (TBS) para petani kelapa sawit seperti di provinsi Riau yang sudah 6 Kab/Kota ber-PSBB.  

Khususnya di Riau ini sangat unik, dari 3,38 juta Ha perkebunan sawit, 52% Perkebunan Kelapa Sawit ini dikelola oleh Petani, baik itu dalam bentuk Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi maupun perorangan, jadi wajar saja dari hasil penelitian dan data Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau mengatakan bahwa Perekonomian Riau 39,31 persen ditopang oleh ekonomi Perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya, sehingga memerlukan kebijakan khusus dari pemerintah Riau untuk mengantisipasi dampak dan mitigasi Covid-19 ini.

Dari sektor industri, sebanyak 167 dari 219 perusahaan di industri makanan di Riau yang menggunakan produk kelapa sawit dengan serapan tenaga kerja mencapai 70,60 persen dari total tenaga kerja industri besar dan sedang.

Kemudian dari kinerja ekspor dari Riau.tahun 2018, 61,47% ekspor Riau adalah minyak dan lemak nabati, dimana 91,20% nya adalah minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang diekspor ke Tiongkok, India, negara-negara ASEAN dan MEE, ujar Ketua Umum DPP APKASINDO yang membawahi 22 Provinsi, Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.APO.

Kembali Konfirmasi gardapos (15/5) kepada Gulat ME Manurung di kantor Perwakilan DPP APKASINDO, di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru terkait hal ini mengungkapkan bahwa ia meminta Pemprov Riau dan Para Bupati/Walikota supaya sangat ekstra hati-hati mensiasati pelaksanaan PSBB sebagai mitagasi Covid-19 ini khususnya di sektor Industri dan perkebunan Kelapa Sawit. Konkritnya adalah jangan sampai PKS sampai terdampak menjadi tutup, ini akan berdampak sistemik, patokannya adalah SE Gubri No.576 /DISBUN/972 itu jelas bahwa Industri sawit jangan sampai terganggu, pungkasnya.

Kemudian dari kepala Desa, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur, Polri ,TNI dan Asosiasi Perkelapasawitan harus bahu-membahu menjaga kondusifitas sektor industri perkelapasawitan ini, ya semua harus fokus, tegas Gulat yang sehari-harinya sebagai Ketua Umum  berkantor Pusat di Kementerian Pertanian, Jakarta.

"Secara Nasional, Ada sekitar 21 juta manusia yang menggantungkan hidupnya pada tanaman ini. Belum lagi Ring 2, 3 dan 4 yang bersentuhan dengan aktivitas kelapa sawit ini," kata Gulat.

Dan dari 16,4 juta hektar luas kebun kelapa sawit di Indonesia kata lelaki 47 tahun ini, 42 persen adalah dikelola oleh petani.

"Bisalah kita bayangkan berapa TBS petani yang akan busuk jika produksi rerata perhektar mereka dalam sebulan antara 800 kilogram hingga 1.100 kilogram," Gulat merinci.

Memang harga CPO saat ini trendnya mengarah turun namun saya yakin dengan analisa suply-demamd, masih prospek membaik, sekalipun negara Importir CPO pada lockdown, namun kita sangat diuntungkan dengan menyusulnya Malaysia melakukan Lockdown juga, ya Malaysia sebagai negara kedua terbesar penghasil CPO, jadi Dunia sangat tergantung dengan CPO Indonesia. Kita berharap trend ini bertahan sampai Covid-19 ini berlalu.

"Dengan tidak Lockdownnya Indonesia, kami sangat berharap, PKS, show must go on. Sebab masih ada sederet cara yang bisa dilakukan untuk menghindari wabah Covid tadi meski pekerja sawit tetap beraktifitas.

Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan itu masih sangat memungkinkan," kita wajib sekuat tenaga mendukung pemerintah tanpa lockdown, cukup dengan PSBB, dengan cara dan peran kita masing-masing, ujar Gulat yang juga merupakan  Auditor ISPO ini.

Kosukuensi PSBB sangat jelas, kita harus menjaga supaya PSBB ini kondusif jangan sampai malah sebaliknya. "kita wajib saling bahu membahu menyelamatkan ekonomi bangsa ini, tentu tanpa mengendurkan standar protokol kesehatan yang sudah dibuat pemerintah. Kini saatnya PKS dan Sawit Kembali menjadi pahlawan Bangsa setelah masa krismon 1998, sawit adalah pahlawan ekonomi saat itu.

Dan sejarah akan mencatat bahwa Perkebunan Sawit dan PKS yang ada di Indonesia tidak sekadar bisnis, tapi juga pejuang sawit merah putih," ujar Gulat bersemangat.

"Saya yakin, dengan berbagai asumsi, sepanjang Indonesia tidak Lockdown, tidak ada alasan PKS tutup, jika PKS memaksakan diri tutup, patut dievaluasi segala perizinannya dan bila perlu dipertimbangkan dicabut izinnya supaya tutup selamanya," tegas Gulat yang juga Kandidat Doktor Ilmu Lingkungan dengan tegas.

"Petani Sawit Nihil Covid-19" hingga saat ini, belum ada satupun pekerja maupun petani kelapa sawit terpapar wabah Covid-19.

"Alhamdulillah, dari pantauan kami di 22 provinsi DPW APKASINDO dan 117 DPD Kabupaten/Kota APKASINDO se Indonesia, semua petani anggota kami aman dari Covid-19, terkhusus di Riau. Pekerja dan petani sawit mungkin  sedikit diuntungkan lantaran selalu berjemur di terik panasnya matahari saat melakukan aktivitas kebun sehari-hari. Semoga aktivitas rutin semacam ini terus bisa menjaga kami petani sawit dari pandemi corona itu," Gulat berharap.

Jangan lantaran wabah ini, aktivitas dan produktifitas kita menjadi turun, rantai pasok TBS ke PKS harus jalan terus. Yang penting, patuhi semua aturan yang sudah dibuat pemerintah terkait pandemi Covid itu," ujar Gulat seusai teleconference online dengan (GAPKI) Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia Pusat. (*/red)

Sumber : Ketum DPP APKASINDO Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.APO. /  Editor : Assep Putra Sulaiman