1. Terhadap Pendapatan di APBD-P, Kami mencermati menganalisa bahwa pendapatan yang tercantum dalam KUA PPAS dan Ranperda APBD-Perubahan tahun anggaran 2024 ini terlalu tinggi dan terkesan menghayal/berimajinasi tinggi yang pada kenyataan dan riil nya sangat jauh dari harapan. Untuk itu kami ingin menanyakan, "Apakah pendapatan sengaja dibuat tinggi untuk menyesuaikan dengan belanja, dan apakah sudah tercapai seperti yang diharapkan, karena waktu sampai akhir Desember 2024 hanya tinggal 3 bulan lagi."

2. Apakah dengan kondisi APBD-Perubahan 2024 mampu untuk membayar tunggakan kepada pihak ke-3 yang saat ini mengalami tunda bayar, dan kami dari fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membayar tunggakan Jamkesos/BPJS di Blud RSUD Selasih.

3. Setelah membaca dari postur pendapatan APBD-Perubahan 20024, kami dari Fraksi Golkar menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar dapat melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang dianggap tidak terlalu mendesak, hal ini disebabkan kondisi keuangan daerah yang tidak mungkin untuk dipaksakan seperti kegiatan umroh untuk tokoh masyarakat, apakah kegiatan ini sangat urgent? Dan kami menyarankan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan pada saat kondisi keuangan daerah sudah stabil, dan kita harus membuat kriteria. peserta yang mengikuti kegiatan ini harus jelas.

4. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menanyakan terkait kegiatan Hibah Bansos yang diberikan oleh Dinas Sosial, apakah Bansos ini sudah berjalan pada saat APBD-Perubahan dibuat? Kami mintal tampilkan data lengkap berapa yang sudah dilaksanakan pada saat APBD Murni 2024 dan berapa yang belum berjalan.

5. Kami dari fraksi Golkar meminta kepada Pjs. Bupati Pelalawan untuk dapat melakukan pendataan ulang terhadap asset daerah seperti mobil dinas yang ada di pihak ketiga, berapa jumlahnya dan siapa saja yang memakainya, sebab dinas dan OPD sangat kekurangan kendaraan operasional. Mohon penjelasannya.

6. Fraksi golkar meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan BPS Pelalawan pada tahun 2024 ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan tertinggi di Riau, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Padahal program pemerintah daerah cukup banyak untuk orang-orang miskin. Adakah yang salah dari pemberian bantuan tersebut? Atau malah tidak tepat sasaran. Mohon penjelasan selengkapnya, kami minta dalam hal ini kepada pemerintah daerah agar tidak memberikan ikan tetapi memberikan kail kepada masyarakat miskin, agar persoalan dapat terselesaikan dengan baik.

7. Fraksi Golkar meminta kepada Pjs. Bupati Pelalawan agar Kembali mengingatkan kepada jajaran OPD, ASN, Camat, Lurah, Kades, RT dan RW serta perangkat desa lainnya agar tetap netral dalam Pilkada tahun ini, jangan seolah olah mejadi tim sukses, dan melakukan intimidasi terhadap calon pemilih, hal ini banyak di dengar di tengah masyarakat kita khususnya di ibukota pangkalan kerinci. Untuk itu kami berharap pada masa-masa kampanye ini agar Pjs. Bupati Pelalawan dan Sekda dapat mengawasinya. Biarkan 2 pasangan putra-putra terbaik pelalawan ini berkompetisi secara demokratis, siapapun yang akan terpilih nanti, mereka adalah pemimpin untuk kita semua masyarakat Kabupaten Pelalawan.*

Sumber : Baharudin SH MH /  Editor : */APS