“Pekerjaan swakelola tidak dibenarkan berbuat seperti ini, semua OPD harus patuh terhadap semua peraturan berlaku” Sebut Syamsuar melalui pesan singkat yang tertangkap di Screenshot yang beredar.
Surat Edaran yang ditandatangani Kamsol per tanggal 1 April 2022 tersebut bernomor 800/Disdik/1.3/2022/4447 dengan perihal surat Pemberitahuan Penerimaan Penawaran, yang ditujukan kepada Kepala SMA/SMK dan SLB se Provinsi Riau.
Dari pesan whatsapp yang beredar, kutipan isi dari surat edaran tersebut berbunyi “Dengan banyaknya penawaran yang masuk dari vendor ke satuan pendidikan yang saudara pimpin, dapat disampaikan sebagai berikut; 1. Agar menerima penawaran yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2. Jika penawaran yang masuk dari vendor tersebut belum ada rekomendasi masa saudara dapat menghubungi pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan Provinsi Riau” tulisnya.
Alhasil teguran Gubernur Riau tersebut menjadi perbincangan publik dan kembali mengaitkannya dengan sejumlah isu miring yang terlanjur berkembang sebelumnya, mulai dari tersangkut dugaan penyimpangan anggaran makan dan minum RSUD Kabupaten Meranti saat menjabat sebagai Sekda, dugaan penyimpangan anggaran pembangunan Unit Bangunan Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Tahun Anggaran 2017 saat menjabat sebagai Kadis Pendidikan Provinsi, hingga namanya dikait-kaitkan dengan pergerakan radikalisme.
“Tidak dapat saya bayangkan kalau nanti yang memimpin Bumi Serambi Mekah ini suka main proyek, selain itu beredar juga kabar Kamsol ini cenderung keras dalam menghadapi orang“, kata seorang aktivis di Kabupaten Kampar yang tidak berkenan namanya diungkap.
Kamis pagi, 19 Mei 2022 Aliansi Masyarakat Kampar Bersatu (AMKB) melakukan aksi lanjutan di depan gedung Gubernur Riau di Jalan jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Menindak lanjuti tuntutan pada aksi yang di lakukan pada hari Eelasa, 17 Mei 2022 yang di sampaikan oleh masa aksi terkait pejabat sementara bupati kampar yang belum di gubris oleh mendagri hal itu memicunya aliansi masyarakat kampar bersatu kembali turun kejalan untuk mengawal permasalahan tersebut.
Dalam orasinya koordinator lapangan menyampai bahwasanya seorang pemimpin yang baik adalah yang bermanfaat untuk umat dan mampu mengayomi bawahan dan masyarakat. Tetapi sekarang bisa kita lihat bawahan tidak tunduk dan patuh terhadap atasan dan juga gubernur riau harus bertanggung jawab atas rekomendasi yang telah diajukan kepada mendagri atas nama yang diusulkannya kemaren.
"Sebaiknya pemimpin adalah yang bermanfaat untuk umat serta bisa mengayomi bawahannya" tutur feri juliardy selaku korlap
Masa aksi tadi juga meminta 6 tuntutan yang disampaikan kemaren untuk di tindak lanjuti. Jangan sampai tidak ada kejelasan tentang tuntutan tersebut yang nanti memicu percikan semakin besar di tengah masyarakat kampar.
Masyarakat kampar menginginkan pemimpin kampar berasal dari daerah kampar tersebut. Dengan beredarnya isu yang mengatakan untuk pejabat bupati kampar bukan berasal dari daerah kampar maka terjadi keresehan di tengah - tengah masyarakat dan di sinyalir akan adanya polemik.
Oleh karena itu, Dr. Kamsol selaku kadisdik provinsi riau sebaiknya tetap memimpin dinas pendidikan provinsi riau dan jangan haus akan jabatan.
Jangan jadi pejabat yang tak tau malu, tidak mendapatkan rekomendasi lantas menghalalkan segala cara untuk menjadi Pj Bupati Kampar.
Kemudian lanjut Feri Juliardy dalam keterangannya kepada gardapos.com (19/5) mengatakan apabila tuntutan ini belum juga di tindak lajuti, maka aksi ini akan dilakukan kembali sampai benar-benar di tindak lanjuti" tutupnya.**
Tulis Komentar