" Kami selaku Kuasa Hukum Wan Ahmat (Datuk Engku Raja Lela Putra Wazir Tengku Besar Kerajaan Pelalawan) kecewa dengan Keputusan Majelis Hakim yang tidak menguraikan pertimbangan dalam putusan tersebut, sehingga kami menilai Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Fakta Hukum yang sudah dibuktikan dalam proses persidangan." Pungkas Nasrullah SH MH.

Nah, untuk itu kami selaku Kuasa Hukum akan melakukan Upaya Hukum Banding Ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memperjuangkan Hak Masyarakat yang harus dilaksanakan oleh PT Mitra Unggul Pusaka selaku pemilik Izin Usaha Perkebunan, tegasnya.

Selanjutnya ditambahkan Samuel Sandi Giardo Purba S.H., M.H, "Kami juga sudah mendaftarkan gugatan terhadap PT Mitra Unggul Pusaka yang prinsipal penggugat merupakan masyarakat prioritas pertama penerima "Fasilitasi Lahan Kebun Masyarakat" sebagaimana dalam lampiran 2 Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar."

" Ya benar gugatan tersebut telah didaftarkan atas restu Wan Ahmat (Datuk Engku Raja Lela Putra Wazir Tengku Besar Kerajaan Pelalawan) selaku Pucuk segala Batin dan Penghulu Penghulu di Kerajaan Pelalawan." tukas Nasrullah SH MH.

Lanjut sebut Nasrullah, gugatan tersebut juga sudah teregister dengan Nomor Perkara 67/Pdt.G/2023/PN.PLW yang sudah dijadwalkan sidang pertama pada tanggal 21 Desember 2023.

" Kami selaku (PH) Datuk Engku Raja Lela Putra Wan Ahmat dan Prinsipal Penggugat 67/Pdt.G/2023/PN.PLW akan terus mengupayakan terjaminnya hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh PT. Mitra Unggul Pusaka." tutupnya.

(red)

Sumber : Nasrullah SH MH, Samuel Sandi Giardo Purba SH MH /  Editor : APS