Jadi, sangat tidak tepat pendapat mengatakan bahwa jika sudah digitalisasi siapa yang berani korupsi (melawan).

Sebab, korupsi produk konstruksi sosial sebagai a-budaya dan a-sejarah. Misalnya, mulai dari pemberian upeti, pungutan liar (pungli), hingga "jatah-jatahan" dari diskresi relasi kuasa.

Anggaplah sistem digitalisasi sudah benar-benar teruji handal sebagai salah satu alat mencegah korupsi, bisa saja korupsi menurun. Dengan demikian, pasti pula OTT-OTT akan berkurang atau landai dengan sendirinya. Tidak perlu dikatakan, sedikit-sedikit OTT-OTT dan OTT-OTT membuat posisi negara jelek di mata negara lain.

Selain itu, pandangan yang mengatakan bahwa digitalisasi mampu mencegah korupsi sangat mekanistis. Asumsinya, manusia (pejabat publik) diposisikan sebagai benda atau objek atau mesin sama dengan digitalisasi yang bergerak atas dasar stimuli semata yang "diperintahkan" oleh variabel penyebab. 

Padahal, tidak demikian. Manusia itu, termasuk pejabat publik merupakan aktor sosial yang mengendalikan sistem digitalisasi tersebut. Sebagai aktor, setiap manusia punya kehendak bebas.

Karena itu, relasi-relasi antar aktor sosial acapkali berlangsung "di panggung belakang". Relasi panggung belakang inilah mengendalikan atau "mengatur" sistem digitalisasi dengan menggunakan diskresi-diskresi yang dimiliki manusia (pejabat publik).

Sebab, sebaik apapun digitalisasi, ia tetap alat yang dikendalikan manusia yang berada di balik sistem digitalisasi tersebut.

Di China, misalnya, semakin sepi OTT-OTT karena orang semakin takut korupsi atau "mencuri" uang negara sebagai konsekuensi penegakan hukum yang dilakukan lembaga pemberantasan korupsi dan pembangunan sistem digitalisasi.

Posisi lembaga anti rasuah sangat kuat tidak dilemahkan oleh pernyataan pejabat publik dengan melontarkan pesan bahwa  OTT-OTT tidak baik untuk negeri. **

Sumber : Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia /  Editor : AP. Sulaiman