Kemudian di posisi keempat ada Mahkamah Agung (MA) dengan tingkat kepercayaan atau kepuasan publik mencapai 51,9%. Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) 51,9%, Kejaksaan Agung 50,4%, DPD 47,7% dan MPR 47,4%.

Dalam survei itu, DPR berada di posisi paling terakhir dengan tingkat kepuasan atau kepercayaan publik paling rendah. Dimana tingkat kepercayaan publik pada DPR hanya sebesar 44,1%.

"Ya TNI memang selalu diberi kepercayaan paling tinggi oleh masyarakat".

Namun, yang berbeda adalah Polri yang bisa mendahului peringkatnya dibanding KPK, sebagaimana keterangan Direkrut Eksekutif PRC Rio Prayogo diberbagai media, Senin (27/12/2021).

Lanjut Riau survei ini melibatkan 1.600 responden usia minimal 17 tahun yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Kemudian pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling.

Kemudian Charta Politika Indonesia sebelumnya merilis survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara. Hasilnya, "kepercayaan kepada Presiden paling tinggi, diikuti TNI dan Polri".

Survei ini dilakukan selama 29 November - 6 Desember 2021. Total responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. Survei ini dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar +-2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan kepercayaan tertinggi adalah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nomor dua diikuti TNI.

"Nomor satu paling tinggi itu di Presiden, jadi kalau mau dijumlahkan 77,8%. Sekitar 74,6% tingkat kepercayaan yang kedua, ini selalu adu balap salip-menyalip antara Presiden dan TNI pascareformasi, TNI di tingkat kedua 76,3%," kata Yunarto dalam rilis survei secara virtual, Senin (20/12-2021).

"Ya posisi ketiga adalah institusi Polri. Dan Yunarto menyebut pada posisi keempat adalah kepercayaan terhadap KPK." pungkasnya.

Polri dengan angka 66,8% dan kemudian diikuti KPK, ini adalah pola yang saya pikir cukup menarik, tutupnya.** (rls)

Sumber : Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Direkrut Eksekutif PRC Rio Prayogo, Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto. /  Editor : AP. Sulaiman