Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing, Hadiman, SH.,MH, Kamis (23/12/2021) menyampaikan kepada gardapos.com, sebagaimana menukil keterangannya di ranahriau.com mengaku "tidak akan segan-segan menindak proyek mangkrak, jika itu terjadi", katanya.

Dia (Hadiman, red) menegaskan jika ada unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)  yakni ditemukan pekerjaannya asal jadi dan tidak sesuai dengan kontrak harusnya jangan dibayar dan maka dari itu kami tindak tegas.

"Kami tidak akan segan-segan menindak proyek mangkrak jika hal itu terjadi." pungkas Hadiman.

Mengapa demikian lanjut Hadiman, dari awal kami sudah mengingatkan langsung di Aula Kejari Kuansing, baik dari dinas PUPR, Disdikpora, Dinas Kesehatan dan rekanan serta dari konsultan pengawas, jangan terulang kasus pada tahun 2020 yang lalu.

Waktu itu kami sampaikan, jika waktu di dalam kontrak sudah habis, sedangkan pekerjaan belum tuntas, maka pihaknya akan menyampaikan ke KPA dan PPK agar segera diputuskan kontrak dan dibayar sesuai yang terpasang dan dimasukkan perusahaannya ke daftar hitam (black list).

Lagi Kajari Kuansing ini mengingatkan, "jangan terulang kembali kasus pada Tahun 2020 lalu yakni kasus diketahui adanya pihak oknum Disdikpora yang meminjam bendera perusahaan lain yaitu Aries Susanto mantan Ketua KONI Kuansing.

Diketahui semua terlibat mulai dari pihak peminjam bendera bersama pihak yang punya bendera bersama dengan pihak dari Dinas Dikpora, kemudian kami jadikan tersangka dan mereka semua ditahan, tutup Hadiman.[]

Sumber : Kajari Kuansing Hadiman SH MH, ranahriau.com. /  Editor : AP. Sulaiman