"Ya artinya, ke depan semoga tidak ada lagi dalih kesulitan dari kejaksaan untuk mengungkap kasus korupsi, dan tentunya kita harapkan kejaksaan lebih giat lagi mengungkap dan mengusut kasus korupsi di tanah air." kata Dr. Huda.

Kemudian lagi lanjut Direktur FORMASI RIAU Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH penambahan kewenangan tersebut, terkait penyadapan dalam revisi Undang-undang kejaksaan merupakan kado terindah yang diberikan Presiden Jokowi bersama dengan DPR untuk menyambut hari Anti Korupsi Internasional Tanggal 9 Desember kepada kejaksaan. "Semoga kejaksaan lebih banyak lagi mengungkap kasus-kasus korupsi yang besar dan substantif."

Sebelumnya diberitakan oleh sumenepkab.go.id pada hari Rabu (08/12/2021) sidang paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Kejaksaan untuk menjadi Undang-Undang (UU). Dengan pengesahan UU ini, maka tugas dan kewenangan Jaksa lebih luas, salah satunya berwenang melakukan penyadapan.[]

Sumber : Dir Formasi Riau Dr. MN Huda, Sumenep.go.id /  Editor : AP. Sulaiman