Tujuan aksi demo tersebut adalah meminta Inspektorat Kabupaten Pelalawan mengaudit dan mengevaluasi kinerja Bank PD. BPR Dana Amanah yang merupakan Bandan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pelalawan yang diduga tidak transparan.
Bahkan, terkesan tidak bermanfaat bagi daerah, terlebih selama beroperasi Bank PD. BPR Dana Amanah di Negeri Seiya Sekata ini tidak terlihat kemajuannya. Ditambah, ditahun 2020 lalu diduga mengalami kredit macet, sebut Raihan Kordum Aksi dan kawan kawan saat di diminta Inspektorat berdialog.
Dalam penjelasannya lagi, sejak beroperasinya Bank milik Pemkab Pelalawan ini belasan tahun yang lalu, sekira pada tanggal 28 Januari 2009 terus mendapat suntikan dana (penyertaan modal) milliaran rupiah.
Tak hanya itu, selain PD BPR Dana Amanah, PTMP Riau juga menyoroti PERUMDA Tuah Sekata, meski memiliki segudang prestasi yang dimilikinya, namun diminta untuk terus meningkatkan transparansinya terkait penggunaan anggaran tahun 2022.
"Kita lakukan aksi ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank PD BPR Dana Amanah. Kami menilai tidak transparan terhadap informasi publik, diduga hanya kepentingan oknum saja, ditambah tidak adanya kemajuan pada PERUMDA itu. Ironisnya lagi saat berdialog dengan inspektorat Pelalawan di ruang pertemuan itu, PD Bank Dana Amanah ini tidak pernah mereka audit." Ungkap Raihan Kordum PTMP.
Kemudian lanjut Raihan, hingga hari ini Bank milik daerah itu masih mendapat suntikan dana dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan. Seharusnya, dengan suntikan dana serta telah lamanya berdiri Bank tersebut bisa lebih mandiri dan menjadi penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ya kita meminta pihak Inspektorat Kabupaten Pelalawan benar-benar mengaudit Bank milik daerah itu. Selain itu, kita berharap kepada Bupati Pelalawan betul-betul mengevaluasi Bank PD BPR Dana Amanah, kalau tidak bisa bekerja copot saja Jabatan tinggi Direktur itu," tegas Raihan.
Sambung Koordinator Pelalawan BEM Se-Riau, dengan keberadaan Bank milik daerah ini, tentunya dapat mendukung program Bupati Pelalawan seperti penggerak dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan usaha rakyat seperti UMKM.
"Ini perlu kami sampaikan, agar menjadi masukan untuk Pemda, Bupati Pelalawan sebagai Pemegang Saham pada PERUMDA yang ada seperti Bank PD BPR Dana Amanah. Karena beliau merupakan pemimpin yang bekerja untuk rakyat tentunya Bank PD BPR Dana Amanah perlu dievaluasi," pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Korlap I PTMP Riau Owen Prayoga kepada wartawan, meski BUMD Tuah Sekata memiliki prestasi saat ini dan telah berbenah, namun pernah mengalami masa kelam. Untuk itu, PTMP Riau mengingatkan untuk BUMD Tuah Sekata untuk lebih transparan atas penggunaan dana belanja yang dimiliki.
"Hari ini kita menyampai kritikan tidak hanya kepada pihak Inspektorat Kabupaten Pelalawan untuk mengaudit Bank PD BPR Dana Amanah, namun kita juga melakukan audiensi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Pelalawan," ujar Owen.
Sementara itu, Sementara itu kepala Inspektorat Abdul Karim yang menyambut kehadiran aksi unjuk rasa mahasiswa mengatakan sangat mensupport dan mendukung aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
"Tuntutan adek -adek mahasiswa akan kita evaluasi segara, namun Inspektorat tentunya harus mendapat ijin Bupati dan akan koordinasi terlebih dahulu dengan BPK Perwakilan RI, nanti setelah koordinasi akan kita lakukan pemeriksaan dan audit kepada dua Perumda milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan tersebut," kata Karim. **
Tulis Komentar