“Fokus (perekonomian) kami akan terus melanjutkan pembangungan infrastruktur Indonesia. Berkomitmen pada pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan visi ramah lingkungan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujar Menko Luhut, Rabu (24/7/2019) saat menjadi pembicara utama di forum dialog Tri Hita Karana, bertema “Global Green Growth Economy for Better Business Better World”, di Jakarta.
Ia kembali menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema pendanaan campuran (blended finance). Skema yang dinilai banyak pihak, sangat membantu dalam pendanaan pembangunan infrastruktur, tanpa membebani anggaran pemerintah.
“Dalam beberapa kasus blended finance hadir, dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Blended finance dinilai dapat menghilangkan hambatan dalam pendanaan, dengan jalan melibatkan sektor swasta dalam proyek,” terangnya.
Kemudian lanjutnya ia menghimbau kepada seluruh pihak, dengan adanya skema blended finance, ini agar jangan langsung berpuas diri dan menganggap sudah dapat memecahkan persoalan pendanaan dan merasa masalah sudah terselesaikan, ujar Menko Luhut.
“Membangun infrastruktur berkelanjutan seperti, pelabuhan, rel kereta, jalan raya, bandara, fasilitas energi berkesinambungan, rumah sakit, sekolah dan fasilitas lain, itu tidaklah mudah, itu memerlukan ketekunan dan kerja keras, kami selalu mengambil pelajaran dari proyek yang satu dan akan diimplementasikan ke proyek selanjutnya,” jelasnya.
Selanjutnya pada sesi tanya jawab dengan para undangan yang hadir, Menko Luhut menjelaskan mengenai upaya serius pemerintah yang akan dan sudah berjalan dalam memerangi dan menuntaskan permasalahan sampah, utamanya marine debris (sampah laut).
“Pemerintah sangat serius dalam memandang masalah ini, menuntaskan revitalisasi Sungai Citarum adalah target kami saat ini, “ ujarnya.
Menurutnya, pihaknya baru menyadari bahwa ada empat alur laut utama di Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Sulawesi. Di Selat Malaka ada lebih dari 60 ribu kapal laut melintas setiap tahunnya, Selat Sunda ada sekitar 20 ribu.
“Sebelumnya kita tidak pernah mengecek setiap kapal laut yang melintas, apakah mereka ada membuang atau menimbun sampahnya. Saat ini pemerintah mempunyai regulasi baru, intinya kami akan memonitor secara ketat setiap kapal, dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi dan membersihkan area tersebut dari sampah yang mereka buang. Di daratan, kita tetap akan membersihkan setiap sungai utamanya sungai di Pulau Jawa terlebih dahulu, kita juga tidak akan lelah memberikan edukasi kepada masyarakat sedari dini tentang pentingnya hidup sehat dan bersih,” katanya.
Jika hal tersebut sukses dijalankan ia yakin negara ini akan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bersih untuk generasi di masa depan, harap Menko Luhut. (*)
Tulis Komentar