“Perlu ada persamaan sikap dan persepsi tentang bagaimana mengelola keuangan negara, aset atau barang milik negara di lingkungan masing-masing,” ujar Bayu Aji.

Lanjutnya ia katakan, fungsi pengawasan di Kemenpar adalah sebagai penjamin kualitas dan deteksi dini dalam tata kelola keuangan. Sehingga bisa menyampaikan nasehat salah satunya dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Kemudian katanya lagi fungsi pengawasan ini memiliki peran “watch dog” untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan. “Serta membimbing dalam mengenali risiko risiko pencapaian tujuan,” jelas Bayu Aji.

Dalam hal tata kelola keuangan sendiri, selama empat tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2018 Kemenpar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pencapaian ini adalah suatu hal yang membanggakan. Kami berharap para pegawai di lingkungan Kemenpar terus bekerja keras dalam menjaga integritas tata kelola keuangan negara,” jelasnya. (*)

Sumber : Guntur Sakti, Kepala Biro Komunikasi Publik, Kemenpar RI /  Editor : Angkara