Yang menjadi perhatian masyarakat saat ini bukan semata-mata soal ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Lebih dari itu, publik ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan bisnis, penggunaan modal daerah, dan pengelolaan aset perusahaan telah berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Dalam konteks tersebut, Kejaksaan Negeri Pelalawan dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap pengelolaan aset dan investasi daerah berlangsung secara akuntabel serta tidak menimbulkan potensi kerugian bagi kepentingan publik.

Semakin besar dana publik yang terlibat dalam sebuah BUMD, semakin besar pula tuntutan transparansi dan pengawasan yang harus dijalankan. Karena itu, berbagai pertanyaan yang berkembang mengenai BPR Dana Amanah perlu dijawab secara terbuka dan objektif agar tidak terus menjadi ruang spekulasi di tengah masyarakat.

Publik Pelalawan pada akhirnya tidak hanya menunggu klarifikasi, tetapi juga menunggu hadirnya pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang daerah benar-benar dikelola demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sumber : Redaksi /  Editor : APS