Namun, apresiasi tersebut sekaligus disertai kritik agar pemerintah tidak hanya responsif ketika persoalan sudah ramai diperbincangkan masyarakat.

“Kami mengapresiasi Dinas PUPR Pelalawan yang telah melakukan perbaikan jalan poros Sungai Ara. Jalan itu sebelumnya viral karena rusak berat dan banyak dikeluhkan masyarakat,” ujar Asnol dalam rapat paripurna.

Menurutnya, kondisi jalan rusak tidak hanya terjadi di Sungai Ara. Sejumlah ruas jalan di berbagai kecamatan disebut masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Karena itu, Fraksi Demokrat-NasDem meminta Pemkab Pelalawan tidak menerapkan pola “viral dulu baru diperbaiki” dalam penanganan infrastruktur dasar masyarakat.

Fraksi tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pembangunan dan pengawasan proyek agar kerusakan jalan tidak terus berulang setiap tahun.

“Kami berharap perbaikan jalan tidak hanya dilakukan pada titik yang viral di media sosial, tetapi juga terhadap ruas jalan lain yang masih rusak dan menjadi keluhan masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan itu dinilai menjadi sinyal politik bahwa DPRD mulai memberi tekanan terhadap kinerja pembangunan infrastruktur Pemkab Pelalawan, khususnya menyangkut respons pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Selain percepatan perbaikan, Fraksi Demokrat-NasDem juga meminta pemerintah daerah memastikan kualitas pekerjaan benar-benar sesuai standar agar anggaran yang digelontorkan tidak terkesan mubazir dan hasil pembangunan bisa bertahan dalam jangka panjang.

Isu infrastruktur sendiri menjadi salah satu persoalan yang kerap mendapat sorotan publik di Kabupaten Pelalawan, terutama terkait jalan rusak yang mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi warga di sejumlah wilayah. (gp7)

Sumber : Asnol Mubarock /  Editor : gp7/APS