1. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dan usulan pengesahan calon kepala desa terpilih.

(2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Calon terpilih yang disahkan sebagai kepala desa pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan keputusan bupati tentang pengesahannya sebagai kepala desa.

Penjelasannya, menurut Rusdinur, bahwa tentunya untuk proses pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa  biasa tetap berjalan sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku supaya roda pemerintahan tetap berjalan.

Lanjut Rusdinur menambahkan secara aturan hukum, apabila adanya gugatan tidak otomatis menghentikan proses administrasi pelantikan maka selama belum ada putusan hukum yang inkrah (tetap) atau perintah penundaan dari pengadilan, calon terpilih tetap dilantik.

Apabila, jika di kemudian hari gugatan dikabulkan oleh pengadilan, maka SK pelantikan dapat dibatalkan atau disesuaikan dengan putusan hukum yang berlaku, ungkap Praktisi hukum Rusdinur.

Sumber : Rusdinur SH MH /  Editor : gpc/APS