Pelanggaran apa yang telah dilakukan DLHK Provinsi Riau dalam hal ini, Dr. Huda tegas mengungkapkan bahwa:
1. DLHK sudah mengangkangi pasal 7 ayat 2 huruf F dan pasal 55 U 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Dalam pasal 7 ayat 2 huruf F itu disebut bahwa Pemerintah wajib memanggil masyarakat terkait persoalan Putusan Tata Usaha Negara, kemudian di pasal 55 itu dikatakan, setiap keputusan TUN wajib mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis dan aspek filosofis. Dua ini enggak dipakai mereka,

2. DLHK dalam hal ini sudah melampau dan mencampuradukkan wewenang;

Penjelasan tersebut dilansir dari gatra, Rabu (22/1) ditegaskannya bahwa:
"Pejabat yang terlibat dalam eksekusi itu bisa diberhentikan secara tidak hormat dan bisa dipidanakan dengan alasan penyalahgunaan jabatan. Pejabat ini juga bisa diseret ke Pengadilan Perdata lantaran dia sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk Pengadilan Perdata ini, si pejabat diancam ganti rugi," ujarnya.

Kemudian lanjutnya dalam pelaksanaan eksekusi pidana itu macam-macam. Kalau pelaksanaan eksekusinya Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap suatu putusan pengadilan, itu bisa serta merta dilaksanakan. Tapi, kalau pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut diserahkan kepada eksekutif (DLHK), mestinya DLHK mendengarkan dulu pendapat masyarakat. Bisa saja dengan mengundang masyarakat untuk membicarakan terkait apa yang bakal dieksekusi, pungkas Dr. M.N Huda.

Makanya, atas dasar itulah Tim Kuasa PSJ meminta mulai Rabu (22/1), DLHK Provinsi Riau untuk segera menghentikan penebangan pohon sawit dan pejabat TUN terkait, dapat segera mencabut keputusan pelaksanaan eksekusi. Kalau permintaan tersebut mereka abaikan, kami akan gugat ke PTUN, Pengadilan Negeri dan buat laporan pidana atas sederetan pelanggaran mereka lakukan yang sudah berbau perdata dan pidana, ungkapnya.

Kemudian tutupnya terkait soal perdata, pihaknya akan menuntut ganti rugi sebesar Rp12,4 triliun dan kamipun sudah meminta pihak Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau untuk menghitung kerugian tegakan pohon kelapa sawit tersebut," pungkas Dr. Huda, Manjer tim kuasa hukum Peputra Supra Jaya (PSJ). (*/gp.1)

Sumber : Manajer Tim Kuasa Hukum PSJ, Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H /  Editor : Assep Putra Sulaiman