"Sampai sekarang Satgas PKH mengabaikan kebun sawit milik Oberlin Marbun yang jelas-jelas berada di kawasan hutan. Ada apa dengan Satgas? Kenapa tidak ada tindakan?" tegas Jackson kepada awak media.

Lanjut Jackson menjelaskan, lahan sawit yang dimaksud memiliki luas sekitar 574,78 hektare, berdasarkan data yang tercantum dalam surat permohonan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perkebunan tersebut berada di wilayah administrasi Desa Segati dan termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo.

“Dalam dokumen yang kami miliki, jelas disebutkan bahwa kebun tersebut berada di dalam kawasan hutan negara. Bahkan titik koordinatnya sangat rinci. Bagaimana bisa sampai saat ini belum juga ada tindakan penyitaan?” tambahnya.

Berikut titik koordinat areal kebun sawit tersebut, 101°40'32,417"E  0°3'4,089"S, 101°40'44,461"E  0°2'24,984"S, 101°40'37,151"E  0°1'56,668"S, 101°39'13,117"E  0°1'55,048"S, 101°38'20,078"E  0°2'20,618"S, 101°38'19,167"E  0°2'40,325"S, 101°38'27,448"E  0°3'5,55"S, 101°39'1,465"E  0°3'5,194"S, 101°39'1,041"E  0°2'32,2"S, dan 101°39'56,498"E  0°2'30,05"S.

Jackson juga menduga adanya pelanggaran hukum dalam penerbitan surat keterangan tanah (SKGR) oleh oknum kepala desa dan camat setempat, karena menerbitkan surat atas tanah negara di dalam kawasan hutan.

"Kalau Satgas PKH tidak punya data, kami siap bantu. Dokumen lengkap, termasuk tanda tangan para pemilik lahan," ujar Jackson menutup pernyataannya.**

Sumber : PETIR, JAKSON. S /  Editor : **/APS