Kurang elok dan tidak begitu produktif disampaikan di teritorial komunikasi publik. Beliau bisa saja memanggil ke Istana atau lewat zoom meeting para pemangku kepentingan terkait dengan perizinan tersebut dan menyampaikan apa yang Beliau inginkan dalam bentuk instruksi. Bila perlu memberi teguran agar tidak terjadi lagi perizinan yang ruwet ke depan. Tentu, juga dengan petunjuk dan solusi yang operasional.

Oleh karena Beliau menyampaikan di teritorial publik maka dapat memunculkan berbagai pemaknaan atau persepsi  yang "liar" di tengah masyarakat.

Salah satu pemaknaan yang bisa muncul di tengan publik yaitu, masyarakat bisa saja mengaitkan dengan revolusi mental birokrasi selama hampir 10 tahun di bidang perizinan di Indonesia. Sebab, setiap khalayak komunikasi memiliki kebebasan untuk mempersepsikan setiap simbol komunikasi yang diterimanya.

Dari aspek manajemen komunikasi publik, dikenal konsep  komunikasi teritorial publik dan komunikasi teritorial privat.

Oleh karena itu, salah satu keahlian kepemimpinan harus bisa memisahkan isi/konten untuk komunikasi teritorial publik dan untuk komunikasi teritorial privat dalam rangka membangun iklim komunikasi yang lebih kondusif tetapi tetap produktif.*

*) Konten di rubrik opini gardapos merupakan tulisan dan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi gardapos.
---------------------------------
Rujukan berita:
10 Tahun Jadi Presiden, Jokowi Berulang Kali Keluhkan Sistem Perizinan Indonesia Ruwet
https://www.kompascom trenread2024/06/25 13000036510tahun-jadi-presiden-jokowi-berulang-kali-keluhkan-sistem-perizinan

Sumber : DR Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia /  Editor : */APS