Lanjut Suwardi menegaskan, bahwa lahan tersebut  adalah  kelebihan lahan diluar HGU dan merupakan hak milik desa Makmur terletak di perbatasan PT Asean Agri dengan desa makmur seluas 3 ha. Ia mengaku telah menyurati PT. Inti Indosawit Subur Asian Agri Grup ini pada awal bulan ini pertanggal 1 Oktober untuk segera dibuatkan parit gajah sebagai tanda batas antara HGU dengan lahan desa makmur, namun belum mendapat respon setakat ini, katanya.

”Saya minta pihak perusahaan (PT Asian Agri) taat dengan hasil mediasi dengan pihak BPN pada tahun 2019 silam, karena pada saat itu telah hadir para pihak dalam proses mediasi (Kakan BPN, A. Taufik (Humas PT IIS) didampingi Pane perwakilan perusahaan) terkait lahan yang menjadi obyek sengketa,” kata Suwardi menjelaskan.

Secara nomenklatur, sistem enclave, yakni negara atau pemerintah akan menguasai kembali lahan yang masuk dalam HGU yang belum dibebaskan. Dengan harapan, semua aset milik pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang masuk dalam HGU bisa disertifikasi, tutupnya.

Hingga berita ini disampaikan belum mendapat klarifikasi resmi dari pihak PT IIS terhadap surat kades Suwardi terkait enclave lahan desa makmur.**

Sumber : Kades Suwardi /  Editor : APS