Samuel melanjutkan, "Perusahaan yang di dalam aturan tersebut mengacu bahwa aturan main fasilitas pembangunan kebun masyarakat (fpkms) tertuang dalam pasal 7 Peraturan Menteri Perkebunan No/18/ 2021. Kemudian bukti yang kedua, surat dari Kementerian ATR BPN yang menginformasikan kepada kita bahwa PT Mitra Unggul Pusaka HGU - nya habis di 31 Desember 2023 dan PT Mitra Unggul Pusaka telah mengajukan perpanjangan HGU. Jadi itulah yang menjadi dasar kita bahwa kewajiban tergugat kemudian timbul pada saat tergugat mengajukan perpanjangan bukti selanjutnya itu adalah surat yang dikeluarkan Gubernur perihal realisasi fpkms yang sudah dilakukan beberapa perusahaan untuk Kabupaten Pelalawan, PT Mitra Unggul Pusaka sama sekali belum terdaftar," jelasnya.

Kemungkinan, "Sebagai penggugat penting untuk membuktikan di persidangan bahwa PT Mitra unggul Pusaka telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan fasilitas pembangunan kebun masyarakat. Ada 3 poin dan isinya semua terkait masalah peraturan Kementerian No 18/ 2021 yang juga kita gunakan sebagai dasar hukum kita melakukan gugatan namun di dalam bukti yang diajukan tergugat mendalilkan penggugat tidak punya dengan poin-poin yang pertama dikatakan penggugat belum diidentifikasi sebagai calon pekebun yang dilakukan oleh lurah ataupun kepala desa kemudian diteruskan ke camat, kabupaten Bupati kemudian mengeluarkan SK. Nah, menurut kita poin ini yang menjadi pegangan kuat kita juga bahwa itulah bukti bahwa tergugat belum melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat," ungkap Samuel.

Samuel meneruskan, "Untuk agenda sidang selanjutnya  pemeriksaan saksi. Kemudian tambahan juga bukti surat yang belum kita serahkan jadi kita tadi sampaikan juga ke majelis hakim bahwa masih ada juga beberapa bukti surat kita yang belum bisa kita hadirkan hari ini untuk di minggu depan kita diberi kesempatan untuk mengajukan," tutup Samuel.

Disela konferensi pers Wan Ahmat Datuk Ngku Raja Lela Putra diminta tanggapannya Datuk Ngku Raja Lela Putra mengatakan,"Semuanya sudah disampaikannya melalui penasehat hukum," tutup Datuk Ngku Raja Lela Putra Wan Ahmat.

Sumber : Samuel Sandi Giardo Purba SH MH, Datuk Engku Raja Lela Putra Wan Ahmat /  Editor : APS