"Jadi, tadi setelah sidang dibuka oleh majelis hakim kita tetap sampaikan untuk alamat tergugat tidak kita ubah, tapi sesuai dengan gugatan kita." tegas Samuel.

Lanjutnya menjelaskan, perkara yang digugat ini adalah terkait pembangunan kebun masyarakat, pembangunan fasilitasi 20 persen dari 14 ribu hektar luas HGU perkebunan kelapa sawit PT MUP yang sudah puluhan tahun ber-operasional di Kecamatan Langgam yang ada di sekitar 5 desa yang masuk dalam areal PT MUP.

Kemudian penggugat Wan Ahmat selaku 'Datuk Engku Raja Lela Putra Wazir pewaris Kerajaan Pelalawan' menegaskan bahwa untuk memenuhi kewajibannya pihak tergugat segera dapat memenuhi kewajibannya untuk pembangunan kebun masyarakat 20 persen yang sudah disampaikan kuasa hukum kami, karena itu yang paling utama. Kemudian untuk yang kedua, terhadap tergugat ini jelas jelas melanggar perbuatan melawan hukum yang mengangkangi aturan dengan menanam sawit di Daerah Aliran Sungai (DAS) inikan harusnya bisa ditindak oleh pihak yang berwajib/berwenang, dan selanjutnya agar segera menanam kembali kerusakan lingkungan yang dibuatnya seperti tanaman hutan yang ada dipinggir sungai seperti sedia kala.

"Jika pihak perusahaan ini tidak ada upaya perbaikan terhadap kerusakan lingkungan yang dibuatnya di DAS tersebut, kami masyarakat akan melakukan upaya penyetopan pemanenan buah kelapa sawit yang sudah mereka tanam di Daerah Aliran Sungai itu." tegas Wan Ahmat.

Sumber : Wan Ahmat, Samuel Sandi Gardo Purba SH /  Editor : APS