Nasional

Masyarakat Jengah, Oknum Bermain Proyek tapi Tak Ada Tanggungjawab Konkrit Pemerintah di Pelalawan!

Sumber foto: Dok foto LSM Peduli Riau. (Ist).

GARDAPOS.COM, PELALAWAN - Bupati Pelalawan, Zukri Misran dan Kepala Dinas PUPR mendapat sorotan dan kritik masyarakat terkait lemahnya pengawasan pekerjaan proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2022 yang lalu, diduga banyak tidak layak dan tidak selesai, parahnya diduga tidak sesuai bestek pekerjaan. Hal ini menyebabkan terganggunya kepentingan masyarakat umum. Demikian LSM Peduli Riau, Junaidi kepada gardapos, Jumat (17/2/2023) mengkritik buruknya kinerja beberapa pekerjaan/proyek pembangunan di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan umumnya.

Manifestasi beberapa proyek pembangunan yang tidak selesai dan tidak sesuai bestek yang dikerjakan oleh rekanan Pemda (kontraktor, red) itu menjadi indikator tidak mampunya Satker bekerja selain mengawasi juga mewujudkan visi misi dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan, ungkap Junaidi.

"Ya, selain harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan yang tidak sesuai bestek, Bupati Pelalawan harus tegas mengevaluasi kinerja satkernya yakni Kepala dinas PUPR, Joko Sutiardi dalam mewujudkan cita-cita pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Zukri-Nasar menuju Pelalawan Sejuk." pungkas Junaidi.

Masyarakat jengah melihat kondisi ini, pelaksanaan penyelesaian pekerjaan proyek dikerjakan diduga asal siap saja, dimana masyarakat tadinya berharap ada perubahan perencanaan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat yang sangat sulit pasca pandemi. Kami melihat jauh dari harapan!

Faktanya, selain persoalan Landscape proyek pekerjaan Pemda di jalur lintas timur yang sempat mandek, box culvert dan drainase, proyek pekerjaan ini telah menjawab ketidaksiapan perencanaan yang harusnya dilaksanakan dengan baik oleh rekanan, kritik Junaidi, LSM Peduli Riau.

Junaidi mengomentari buruknya pekerjaan pembangunan Drainase yang berada di ibukota Kabupaten Pelalawan yakni Pangkalan Kerinci, salah satunya yang berada di jalan Raja, kepentingan masyarakat umum jelas-jelas terganggu akibatnya. Siapa yang bertanggungjawab! Haruskah masyarakat menanggung permasalahan ini? Tanyanya.

Hingga saat ini, fakta dan temuan kami di lapangan, kondisi fisik terlihat tidak wajar. Tulang besi pada bagian dalam terlihat jelas dan berantakan tanpa di cor, ungkapnya.

Posisi yang tidak proporsional juga menjadi penyebab air tidak mengalir sesuai peruntukannya. Ironisnya, parit yang di bagun pemda Pelalawan tidak bermanfaat bagi warga setempat, aliran air tadi nya mengalir, setelah di bangun parit oleh Pemda, air tersebut tidak lagi mengalir ke permukaan yang lebih rendah.

"Sungguh pemda Pelalawan tidak memperhatikan manfaat parit tersebut bagi kepentingan masyarakat dan yang telah membebani APBD tahun 2022 lalu, dan kami menyayangkan bahwa belum ada tindakan konkrit terhadap oknum-oknum yang jelas jelas melalaikan tanggungjawabnya."! tutup Junaidi.**


[Ikuti GardaPos.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar