Ia menanggapi Dinas Pendidikan Rokan Hilir (Disdik Rohil) telah kongkalikong dalam mengucurkan anggaran karena di duga ada komitmen fee yang besar untuk pemberian anggaran APBD Rohil terhadap pemberian bantuan rehap kelas, toilet dan mobiler di SMPS Tunas Bangsa yang berada di areal perkebunan perusahaan raksasa yaitu PT. Salim Ivo Mas Pratama, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rohil, Riau, sampai Rp 5.4 miliar pada anggaran tahun 2021/2022.
Hal ini membuat dirinya (Nanda Pratama, red) selaku aktivis angkat bicara dan serta menegaskan perlunya monitoring dan audit hingga sanksi tegas terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), ungkapnya.
Anggaran ini dikucurkan sebanyak 4 kali pada anggaran Tahun 2021. Disdik Rohil mengucurkan dana untuk rehap kelas Rp2.2 miliar, toilet Rp113 juta dan mobiler sebesar Rp 520 juta. Selanjutnya anggaran Tahun 2022 dilanjutkan untuk rehab ruang kelas sebesar Rp2.5 miliar dengan modus sistem pelaksanaannya, yaitu swakelola.
“Kami menduga, bantuan ini dalam bentuk permainan anggaran antara Disdik Rohil dengan pihak sekolah. Sebab masih banyak sekolah lain yang perlu bantuan anggaran APBD yaitu sekolah negeri maupun sekolah swasta yang kondisi status akreditasi di bawah SMPS Tunas Bangsa, apalagi tidak berada di areal Perusahaan yang berpotensi dapat membantu pembangunan sekolah tersebut”, ungkap Nanda Pratama.
Lebih lanjut Nanda menyebutkan, permasalahan yang ada pada skala kelembagaan Dinas Pendidikan Rokan Hilir karena lambatnya proses transformasi kinerja dari kepemimpinan yang lama kepada kepemimpinan yang baru. Kemudian masalah tenaga honor, ruang sekolah yang masih tidak memadai dan beberapa persoalan lainnya.
Masalah-masalah terkait PPDB misalnya tidak akan terjadi jika kualitas pendidikan tingkat pertama itu telah merata. Karena kesenjangan kualitas masing-masing sekolah masih sangat jauh sehingga polemik ini terus terjadi, bahkan hampir setiap tahun" ungkapnya lagi.
Lanjut ia mengatakan, harusnya fokus pembangunan pendidikan tidak hanya pada salah satu sekolah saja apalagi sekolah tersebut berada di lingkungan perusahaan raksasa yang harusnya dapat di bantu melalui CSR Perusahaan tersebut, tetapi focus pembangunan harus menyeluruh.
”Untuk itu, kami mahasiswa akan fasilitasi dan buka ruang disksusi untuk mengupas tuntas kondisi Pendidikan di Rohil bersama Kepala Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Rokan Hilir bersama Kepala Dinas Pendidikan Rokan Hilir (Kadisdik Rohil) serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hilir (DPRD Rohil) yang memiliki wewenang dalam hal anggaran daerah (APBD) serta kewenangan pengawasan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah." pungkas Nanda.
Kita akan bedah secara Ilmiah apa sebenarnya yang menjadi alasan terkait sikap Disdik Rohil sehingga sekolah swasta yang berakreditasi A justru mendapat suntikan APBD cukup besar dan mengupas sistim penganggaran di Disdik Rohil, kritik Nanda.
Karena itu, lanjut Nanda, kita minta kepala Dinas Pendidikan Rokan Hilir harus menunjukkan kinerja yang optimal, transparan dan akuntabel dalam membangun SDM di Rohil dengan melakukan inovasi-inovasi yang selaras dengan kebijakan Kemendikbud dan visi Bupati Rohil.
Jika Disdik Rohil tidak transparan dan akuntabel maka kami bakal mengelar aksi di Kejati Riau agar mengusut sistim penganggaran di Disdik Rohil karna kami menduga telah terjadi kongkalikong dengan sekolah swasta tersebut apalagi sampai 2 tahun anggaran.
"Kami pastikan bahwa Pemuda dan Mahasiswa tidak akan tinggal diam." tutupnya.*
.jpg)
Tulis Komentar