Penulis: Dr. Emrus Sihombing, Komunikolog Indonesia.
Sebenarnya, keputusan pengangkatan akan adanya Wamensos, menurut hemat saya, termasuk pada kategori “terlupakan” oleh Presiden. Sebab, Wamensos lebih urgent daripada Wamen lainnya seperti di Kementerian Perdagangan, karena fenomena/gejala perdagangan relatif lebih bisa diprediksi dibanding kejadian bencana alam yang membutuhkan bantuan sosial dengan cito. Pengangkatan Wamensos sejatinya dilakukan pada saat pengumuman susunan kabibet di awal sekali pemerintahan Jokowi periode pertama. Tetapi, masih lebih baik “terlupakan” sebelumnya daripada tidak sama sekali. Keputusan Presiden mengangkatan Wamensos, perlu kita apresiasi. Mengapa?
Presiden Jokowi, sebagaimana diberitakan voaindonesia.com (4/3/2021), mengatakan, “Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk 35 (negara) paling rawan resiko bencana di dunia.” Pernyataan Presiden ini sangat benar. Realita menunjukkan acapkali terjadi bencana alam yang sulit diprediksi di beberapa titik wilayah Indonesia pada setiap tahun sejak jaman baheula hingga sekarang dan tanpaknya peluang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang masih tetap ada.
Karena itu, salah satu orientasi dan solusi menghadapi bencana alam, seperti banjir, longsor, Covid-19, kemarau berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kemanusiaan dan kehidupan sosial di tengah masyarakat dengan mengelola dan menyalurkan berbagai jenis, volume, frekuensi dan kualitas bantuan sosial dengan cito kepada korban dan anggota masyarakat terdampak. Semua ini menjadi kewajiban dan tugas pokok (Tupoksi) Kementerian Sosial.
Dengan demikian, bidang dan load kerja Kementerian Sosial (Kemensos) sangat complicate dan terutama menyangkut keberlanjutan kehidupan kemanusiaan di Indonesia, salah satu akibat berbagai bencana alam di tanah air, sebagai wujud dari Sila Pancasila, antara lain pada Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Presiden dan Menteri Sosial (Mensos) yang akan dibantu oleh Wamensos, maka kebijakan, program dan tindakan di lapangan penangan bantuan sosial terhadap warga dampak bencana alam harus menjadi salah satu arus utama dari keseluruhan kementerian suatu rezim pemerintahan di Indoensia.
Mengingat Tupoksi dan kewajiban Kemensos yang sangat luar biasa di Indonesia, sangat wajar kementerian, menurut hemat saya paling sedikit mempunyai satu Wamensos. Tentu keberadaan Wamensos harus menunjukkan kinerja kementerian menjadi luar biasa. Tidak boleh ada lagi bantuan tidak tepat sasaran, tidak ada lagi anggota masyarakat yang berhak tidak mendapat haknya dari negara, jangan terjadi lagi ketidaksinkronan data mulai dari pusat ke daerah hingga kepada individu rakyat Indoensia yang harusnya memperaoleh bantuan sosial dan sebaliknya, tidak ada keterlambatan penyaluran bantuan, dan yang tak kalah pentingnya tidak boleh terjadi ke depan penyimpangan satu rupiah bantuan sosial oleh birokrat terbawah hingga kepada Wamensos dan Mensos. Jika ini dapat diwujudkan, maka beradaan Wamensos menjadi sangat produktif, efektif dan efisien.
Dengan produktivitas yang luar biasa di atas, jauh lebih menguntungkan dari berbagai aspek dibanding dengan pengeluaran, gaji, tunjangan jabatan dan fasilitas yang diperoleh seorang Wamensos. Sementara biaya untuk pegawai di kementerian relatif tidak berubah secara signifikan, karena tidak ada penambahan jumlah ASN. Ini sekaligus membantah dugaan sementara orang bahwa pengangkatan Wamensos sekedar politis praktis, “penggemukan” birokrasi, tidak efektif dan tidak efisien.
Sebaliknya, jika produktivitas tersebut tidak dapat direalisasikan, alias hanya sebuah “pepesan kosong”, maka keberadaan Wamensos jelas sebagai “penggemukan” birokrasi dan inefisiensi di Kemensos. Dugaan sementara orang sebagai tidak efektif bisa jadi kenyataan ke depan. Waktu akan menjawabnya. Jadi pengangkatan Wamensos, produktif atau tidak, sudah dapat terlihat mulai enam bulan pertama masa mengabdi dan sampai berakhirnya jabatan tersebut.
Untuk itu dan sejatinya jangan ditawar, Wamensos harus benar-benar membantu Tupoksi Mensos secara penuh dan tidak dikendalikan oleh kekuatan politik partai. Karena itu, Wamensos sebaiknya bukan dari partai politik. Sebab, jika dari partai politik akan lebih sulit berkerjasama dengan Mensos karena Wamensos memiliki dua “majikan”. Apalagi Wamensos dari partai papan atas, dia akan berperilaku, langsung atau tidak langsung, kelihatan atau tidak kelihatan, menunukkan “power” partainya ada di belakangnya, sekalipun di panggung depan ia mengatakan narasi normatif akan membantu sepenuhnya tugas Mensos.
Karena itu, saya menyarankan, Wamensos dari seorang aktivis (LSM) atau dari salah seorang pejabat karir Kemsos yang sudah teruji integritas, komitmen, kapabilitas dan terutama ketulusannya. Sangat wajar menurut hemat saya, jika Wamensos dipercayakan kepada Butet Manurung dari aktivis kemanuasiaan atau Hartono Laras dari birokrat senior di Kemensos. Saya menyarankan tugas Wamensos dipercaya untuk mengelola “dapur” (internal) kementerian yaitu Keseksejenan dan Inspektorat, tentu dengan capaian-capaian yang terukur dalam interval waktu tertentu dan periodik serta disampaikan kepada publik secara terbuka. Misalnya, nilai 0 (tidak ada) tindakan korupsi di semua bidang dan jenjang, termasuk 0 (tidak ada) korupsi waktu dan kewenangan.[]
Tulis Komentar