Sebagaimana dikutip dari laman merdeka.com (1/9/2016) Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, menganggap tak ada yang salah dengan undang-undang atau aturan memberantas korupsi. Menurut dia, pangkal persoalan adalah kurang aktifnya kejaksaan dalam menangani kasus itu.

"Miko mengungkapkan, masalahnya bukan aturan, melainkan sikap penegak hukum. Kejaksaan seolah bekerja lamban dalam penindakan korupsi. Padahal, jejaring mereka dan polisi mendominasi hingga tingkat kabupaten/kota."

Selanjutnya terkait aksi di Kejati Riau Riki Prayogi selaku Kordinator Lapangan (Korlap) dalam keterangannya kepada wartawan menyampaikan, bahwa aksi di depan Kejati Riau ini untuk menegaskan 'Tuntutan' KAMAR-AKSI yaitu; "Mendesak Kejati Riau segera merampungkan penyidikan dugaan Korupsi SPPD fiktif Dewan Rohil 2014-2019, dan Mendesak Polda Riau segera memberikan perkembangan informasi penyidikan korupsi SPPD fiktif," ujarnya, Senin (25/10/21).

Kasus korupsi tersebut lanjutnya, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Rohil 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau ditemukan ada dugaan penyimpangan SPPD yang digunakan anggota dewan tanpa didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sehingga potensi kerugian Negara mencapai miliaran rupiah. 

"Dari informasi yang dihimpun, pada Maret 2017 lalu, Setwan Rohil menerima uang persediaan (UP) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah)". pungkasnya.

Kemudian terang Riki, dari jumlah itu yang bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 1.395.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), sedangkan sisanya Rp. 1.600.000.000 (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan.[]

Sumber : Riki Prayogi, Merdeka.com, Kamar-Aksi /  Editor : AP. Sulaiman