Tampaknya ini sulit terwujud karena masing-masing lebih cenderung mempertahankan posisi dan harga diri dihadapan para pendukung masing-masing di Demokrat. Selain itu, dua sosok ini berbeda jauh status dan posisi strukturnya ketika mereka berkarir di instasi yang sama sebelumnya.  

Kedua, tetap berisikukuh pada posisi masing-masing sebagai Ketua Umum yang sah. Pada kemungkinan kedua ini dipastikan akan menguras tenaga, pikiran dan biaya politik yang luar biasa. Dengan situasi ini, citra dan reputasi Demokrat berpotensi semakin tergerus di mata publik.

Ketiga, SBY turun gunung sebagai mediator untuk melakukan pertukaran kepentingan politik antar Moeldoko dan AHY. Bisa saja hasilnya, melahirkan kepemimpinan transisi yang disepakati kedua pihak yang ditugaskan menyelenggarakan Kongres Sangat Luar Biasa (KSLB) dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.

Keempat, melaui proses pengadilan. Pola ini tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar karena hanya memutuskan ke-legal-an dari dua kepengurusan.

Sayangnya, walaupun salah satu dari keempat kemungkinan di atas yang ditempuh, saya berhipotesa posisi Demokrat berpotensi menurun dalam kontestasi politik ke depan.[]

Sumber : Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia /  Editor : AP. Sulaiman